Kami Rupiah (Bukan Dollar): Suara dari Perbatasan RI-RDTL

Jalan tiga dekade Timor Leste pisah dari Indonesia yaitu sejak tahun 1999, kami masyarakat Indonesia yang berada persis di wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Republic Democratic Timor Leste (RI-RDTL), khususnya di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur tidak lagi sering melihat beredarnya uang Dollar Amerika, hal mana berbeda dengan saat Timor Leste baru merdeka dulu dari Indonesia. 

Mugkin sebagian kecil orang masih menyimpan satu atau dua lembar mata uang dari Timor Leste itu di dalam dompet mereka. Tetapi ini tentu saja bukan digunakan sebagai alat pembayaran, melainkan semata-mata hanya untuk cenderamata. 

Ya, terkadang ada saudara kami dari Timor Leste datang berkunjung ke Indonesia, kemudian mata uang mereka sengaja kami minta sebagai oleh-oleh dari mereka. Rasanya cukup keren saja kalau membuka dompet saat ingin berbelanja, lalu terlihat satu atau dua lembar uang kertas Dollar Amerika terselip di antara Rupiah.

Tapi sekali lagi, kami tidak menggunakan Dollar untuk belanja. Lah toko atau warung mana yang menerima pembayaran dengan uang Dollar Amerika? Tidak ada. 

Di dalam kota Atambua, ibu kota kabupaten, cukup sulit juga untuk menemukan tempat penukaran mata uang asing (money changer). Memang ada satu atau dua tempat money changer. Tapi itu pun terlihat sepi setiap harinya. Selebihnya jika ingin menukar uang dari rupiah ke dollar atau sebaliknya dari dollar ke rupiah, ya pergi saja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain.

 

Sedikit Menengok ke Belakang

Tahun-tahun awal pasca Timor Leste pisah dari Indonesia, mata uang Dollar Amerika yang digunakan oleh Timor Leste sebagai mata uangnya memang cukup ramai beredar di wilayah perbatasan. Dan jika berbicara tentang dollar, ya boleh dikatakan mata uang ini cukup menggiurkan pada saat itu. 

Apalagi kurs dollar Amerika saat itu berkisar Rp 9.000 sampai Rp 10.000, dan hal itu seakan membuat kami tersentak. Kok Uang Rupiah bisa-bisanya begitu kecil yah dibandingkan dengan dollar?

Tahun-tahun awal setelahnya, sebagian kecil warga asli Indonesia maupun pengungsi dari Timor Leste yang memilih tinggal di Indonesia terjebak dalam lingkaran  para pemburu dollar. Cerita pun beredar dari mulut ke mulut bahwa orang yang menjual sembako, bahan bakar dan kendaraaan kepada warga Timor Leste di seberang lama-lama bisa jadi kaya-raya. Tentu saja bayarannya adalah dengan mata uang Dollar Amerika.

Maka tak heran, ada yang tak lama setelah menekuni pekerjaan "penyelundup" tiba-tiba saja terlihat sudah bisa membeli kendaraan roda empat dan membangun rumah besar. Tetapi itu semua butuh kenekatan dan keahlian menyelundup barang lewat "jalan tikus". Sekali kena tangkap, tetap ada sanksi tegas yang harus dijalaninnya termasuk masuk mendekam di dalam tahanan.

Selain penyelundupan barang ke negara tetangga untuk mendapatkan uang dollar, bersamaan dengan itu masalah lainnya pun bermunculan, di antaranya pelintasan illegal ke negara tetangga. 

Motivasinya bisa bermacam-macam. Sebagian orang masuk ke negara tetangga untuk mengunjungi keluarganya di Timor Leste melewati "jalan tikus" demi menghidari pemeriksaan dokumen-dokumen penting seperti paspor, surat jalan, dll. Ada pula yang menghindari jalur pos resmi karena semacam mengalami ketakutan psikologis menghadapi interogasi (baca: ditanya-tanya petugas) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Saat ini di tahun 2021, masalah penyelundupan dan pelintasan ilegal nyaris tak terdengar lagi. Mungkin karena penjagaan di wilayah batas sudah sangat ketat yaitu dengan adanya kerja sama yang baik di antara POLRI dan TNI. 

Lalu bagaimana dengan peredaran mata uang dollar di mana kurs Dollar Amerika justru saat ini makin tinggi nilainya bahkan sudah berkisar Rp 14.000 sampai Rp 15.000? Ternyata makin tingginya nilai Dollar Amerika tersebut terhadap Rupiah tidak juga membuat masyarakat mudah terpancing seperti dulu untuk memperkosa kedaulatan negaranya. Untuk urusan alat pembayaran, Rupiah tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia yang berada di perbatasan RI-RDTL. 

 

Peran Pemerintah Dalam Menjaga Kedaulatan RI di Perbatasan RI-RDTL

Presiden Joko Widodo melalui program nawacitanya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran telah cukup banyak berbuat di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Dibanding kedua kabupaten tetangga yang juga berbatasan langsung dengan Timor Leste, yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Malaka, kami cukup beruntung karena Jokowi terlihat lebih banyak berkunjung ke Kabupaten Belu dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin karena kondisi geografis Kabupaten Belu yang menjadi jalur paling ramai dan pintu masuk sentral untuk masuk ke Timor Leste.

Salah satu pengejawentahan dari program nawacita Jokowi di Belu adalah pembangunan PLBN yang sangat bagus dan megah, dilengkapi fasilitas yang sangat memadai. Sejak diresmikan oleh Jokowi pada akhir Desember tahun 2016, sejumlah pembangunan infrastruktur terus dilakukan. 

Bendungan Rotiklot, yang memiliki kapasitas tampung air 3,2 juta meter kubik dibangun untuk penyediaan air kepada sawah seluas 139 hektare. Bendungan ini digadang-gadang menggunakan dana dari APBN sebesar Rp 496,97 miliar (sumber: https://bisnis.com/JokowiBakalResmikanBendunganRotiklotNTT). 

Hingga tahun ini, melalui kementerian PUPR, pemerintah membangun jalan perbatasan NTT dan Timor Leste yang memiliki panjang 179,99 kilometer atau yang dikenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur dari Kabupaten Belu hingga Kabupaten Malaka.(Sumber: https://kompas.com/Tuntas2021SabukMerahPerbatasanRI-TimorLesteDibuatMulus).

Selain pembangunan infrastruktur, tampaknya kerja sama di antara kedua negara dalam banyak hal terkhusus bidang keamanan semakin terjalin baik. (Sumber: Bahas Keamanan Wilayah Perbatasan, Delegasi Timor Leste Temui Kapolda NTT, https://merdeka.com, 17 Agustus 2021). 

Rasanya, masyarakat merasakan benar sentuhan pembangunan di era presiden Jokowi. Ini yang dinamakan upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan NKRI di wilayah-wilayah tapal batas. Konsekuensi logis dari pembangunan infrastuktur dan kerja sama diplomatik yang baik dengan negara tetangga ini, menumbuhkan kebangaan masyarakat di Kabupaten Belu sendiri akan kedaulatan NKRI, temasuk kecintaan dan kebanggaan akan Rupiah sebagai mata uang sah dalam bertransaksi.

Pengakuan kedaulatan suatu negara memang selalu erat kaitannya dengan unsur-unsur negara territorial di mana gagasan Rousseauian menyebutkan bahwa negara yang diakui harus menjadi ungkapan dari kehendak rakyat. (Sumber: Muhammad Ridho Iswardhana,dkk, Kedaulatan Rupiah di Perbatasan untuk Mewujudkan Keamanan Ekonomi Indonesia, Jurnal Program Studi FISIP Universitas Mulawarman, 2017)

Kasus penyelundupan yang dulu marak terjadi, bisa saja disebabkan oleh masalah kurangnya kesejahteraan dan infrastruktur di suatu batas wilayah, sehingga membuat masyarakat di wilayah tersebut nyaman "mengintip" kesejahteraan ke negara sebelah. 

Pemerintah, dalam konteks pembangunan di Kabupaten Belu telah mampu menciptakan sebuah etalase wilayah batas yang baik untuk dicontoh pada pembangunan wilayah-wilayah batas lainnya di Indonesia. Hanya saja,salah satu tugas yang belum selesai dari pemerintah untuk Kabupaten Belu adalah pengoperasian pasar internasional yang dibangun di PLBN Motaain.

Kontribusi Bank Indonesia Dalam Menjaga Rupiah di Batas RI-RDTL

Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengawasi tetap berdaulatnya kedaulatan Rupiah di wilayah perbatasan, untuk mewujudkan keamanan ekonomi nasional. 

Melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder terkait,  Bank Indonesia melakukan pengawasan agar siapapun yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib bertransaksi menggunakan rupiah sebagai alat tukar pembayaran. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang (www.bi.go.id/id).  

Kehadiran Bank Indonesia melalui perwakilannya di berbagai daerah, juga semestinya mengemban tugas untuk mengedukasi masyarakat di segala pelosok negeri semaksimal mungkin. 

Apa pun itu materi edukasinya. Misalnya saja tentang sejarah sampai berdaulatnya mata uang Rupiah, di mana kita tahu bahwa setelah kemerdekaan, mata uang pertama yang berlaku di Indonesia justru bernama Oeang Republik Indonesia (ORI). Tema edukasi lainnya yang bisa disasar dapat berupa penjelasan terkait setiap jenis satuan uang dengan segala gambar atai simbol yang digunakan di dalamnya. 

Dengan mengenal setiap satuan mata uang Rupiah dan sejarahnya dengan baik, harapannya seluruh masyarakat dapat makin tumbuh rasa cinta dan kebangaannya kepada mata uang Rupiah.

Penutup

Semoga di usia 76 tahun kemerdekaannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin berdaulat dalam banyak hal, termasuk mata uang Rupiah yang merupakan salah satu simbol identitas pemersatu bangsa.

Di usia 76 tahun kemerdekaan RI, kami masyarakat di perbatasan RI-RDTL mampu mengatakan dengan tegas "Kami Rupiah (Bukan Dollar)" tapi terus membutuhkan dukungan dari pemerintah dan Bank Indonesia agar kami pun semakin mencintai dan merasakan kebanggan memiliki Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di negeri ini.***

*Tulisan ini untuk menyambut Hari Keuangan Nasional yang akan diperingati pada tanggal 30 Oktober 2021 besok.