Kami Rupiah (Bukan Dollar): Suara dari Perbatasan RI-RDTL

Selain penyelundupan barang ke negara tetangga untuk mendapatkan uang dollar, bersamaan dengan itu masalah lainnya pun bermunculan, di antaranya pelintasan illegal ke negara tetangga. 

Motivasinya bisa bermacam-macam. Sebagian orang masuk ke negara tetangga untuk mengunjungi keluarganya di Timor Leste melewati "jalan tikus" demi menghidari pemeriksaan dokumen-dokumen penting seperti paspor, surat jalan, dll. Ada pula yang menghindari jalur pos resmi karena semacam mengalami ketakutan psikologis menghadapi interogasi (baca: ditanya-tanya petugas) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Saat ini di tahun 2021, masalah penyelundupan dan pelintasan ilegal nyaris tak terdengar lagi. Mungkin karena penjagaan di wilayah batas sudah sangat ketat yaitu dengan adanya kerja sama yang baik di antara POLRI dan TNI. 

Lalu bagaimana dengan peredaran mata uang dollar di mana kurs Dollar Amerika justru saat ini makin tinggi nilainya bahkan sudah berkisar Rp 14.000 sampai Rp 15.000? Ternyata makin tingginya nilai Dollar Amerika tersebut terhadap Rupiah tidak juga membuat masyarakat mudah terpancing seperti dulu untuk memperkosa kedaulatan negaranya. Untuk urusan alat pembayaran, Rupiah tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia yang berada di perbatasan RI-RDTL. 

 

Peran Pemerintah Dalam Menjaga Kedaulatan RI di Perbatasan RI-RDTL

Presiden Joko Widodo melalui program nawacitanya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran telah cukup banyak berbuat di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Dibanding kedua kabupaten tetangga yang juga berbatasan langsung dengan Timor Leste, yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Malaka, kami cukup beruntung karena Jokowi terlihat lebih banyak berkunjung ke Kabupaten Belu dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin karena kondisi geografis Kabupaten Belu yang menjadi jalur paling ramai dan pintu masuk sentral untuk masuk ke Timor Leste.

Salah satu pengejawentahan dari program nawacita Jokowi di Belu adalah pembangunan PLBN yang sangat bagus dan megah, dilengkapi fasilitas yang sangat memadai. Sejak diresmikan oleh Jokowi pada akhir Desember tahun 2016, sejumlah pembangunan infrastruktur terus dilakukan. 

Bendungan Rotiklot, yang memiliki kapasitas tampung air 3,2 juta meter kubik dibangun untuk penyediaan air kepada sawah seluas 139 hektare. Bendungan ini digadang-gadang menggunakan dana dari APBN sebesar Rp 496,97 miliar (sumber: https://bisnis.com/JokowiBakalResmikanBendunganRotiklotNTT). 

Hingga tahun ini, melalui kementerian PUPR, pemerintah membangun jalan perbatasan NTT dan Timor Leste yang memiliki panjang 179,99 kilometer atau yang dikenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur dari Kabupaten Belu hingga Kabupaten Malaka.(Sumber: https://kompas.com/Tuntas2021SabukMerahPerbatasanRI-TimorLesteDibuatMulus).