Sulit? memang iya, oleh karena itulah manusia diberi akal untuk berusaha bukan?
Dilema sulit seperti itulah yang kurang lebih dialami pemerintah dalam menentukan dan menjalankan kebijakan.
Saat pandemi, semua aktivitas di luar ruangan terhenti. Tentu saja hampir sebagian besar perdagangan dan jual beli tidak bisa dilakukan. Kesehatan kritis, ekonomi juga kritis.
Pada periode inilah hampir seluruh negara di dunia melakukan kebijakan untuk mendorong penanganan virus dan pemulihan ekonomi. Ingat komponen GDP diatas tadi? saat pandemi komponen C, I, dan XM hancur lebur. Maka pemulihan ekonomi sangat bergantung pada komponen G yaitu belanja pemerintah.
Beberapa diantaranya adalah melalui pemberian bantuan sosial, pengadaan peralatan kesehatan, bantuan pendidikan atau pelatihan, dan dana desa. Belum lagi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membengkak karena harga minyak turut terdampak kelangkaan logistik. Realistis saja, semua itu butuh uang kan?
Saat itu hampir semua negara mengalami kenaikan hutang. Baik dari sisi hutang luar negeri karena harus impor vaksin dan peralatan kesehatan, hingga hutang domestik melalui penerbitan surat utang atau obligasi pemerintah.
Tapi kan bro, jangan-jangan uangnya banyak yang dikorupsi?
Mungkin bisa jadi benar, bisa jadi salah. Namun namanya juga berusaha, pilihan yang diambil pemerintah saat itu memprioritaskan pemulihan kesehatan masyarakat dan bantu ekonomi rakyat yang terdampak. Kalau pada akhirnya harus hutang untuk mengimpor vaksin, subsidi BBM, dan lain-lain ya sudah mungkin itu pilihan yang diambil pemerintah. Situasi serba tidak menentu dan sulit diprediksi.
Tapi kan bro, gak harus hutang kan?
Benar sih, tidak harus. Namun saat pandemi, impor vaksin dan bahan bakar minyak harus jalan terus kan ya. Beli vaksin dan BBM dari luar negeri kan harus pakai US dollar, kalau pakai rupiah makin sulit, apalagi saat itu semua negara berebut vaksin dan energi. Ya untuk saat ini, sistem ekonomi inilah yang berjalan terutama mekanisme permintaan dan penawaran, pilihan di saat krisis take it or leave it.
Atau pemerintah bisa saja pilih tidak berhutang, diam saja, tidak perlu beli vaksin, tidak perlu bansos, dan harga BBM sesuai harga pasar saja?
