Dinamika politik dan ekonomi negara kita akhir-akhir ini menampilkan beberapa momen unik.
Beberapa waktu lalu, klaim pemerintah tentang big data sebagai basis wacana penundaan Pemilu membuat heboh jagat maya.
Meskipun pada akhirnya yah... big data itu tak pernah dibuka.
Lalu seperti kita sama-sama tahu, ada juga fenomena minyak goreng yang bisa-bisanya jadi barang langka atau rare items.
Padahal dari data Kementerian Pertanian tahun 2020, Indonesia ini negara eksportir Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia lho. By the way, CPO itu bahan baku utama minyak goreng sawit yang ada di pasaran domestik kita saat ini.
Lho, jadi apa hubungannya big data dengan minyak goreng?
Mungkin tidak ada korelasi langsung antara big data sebelumnya dengan kelangkaan minyak goreng, karena heboh big data itu dilontarkan lebih kepada konteks politik.
Namun ini juga menjadi ironi melihat bahwa beberapa elit lebih sibuk dengan retorika data politik praktis, sedangkan mengurus ketersediaan dan harga minyak goreng saja yah... masih gini-gini aja.
Di tengah hiruk pikuk minyak goreng, pemerintah berencana merombak kebijakan minyak goreng sawit dari berbasis perdagangan ke perindustrian.
Beberapa hari lalu, bahkan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang berujar bahwa akan berusaha melakukan normalisasi harga dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lho ada apa ini? hehe.
Sengkarut Data Minyak Goreng
Upaya Menperin ini tentu sangat menarik untuk diperhatikan. Setelah Mendag mengaku gagal mengendalikan persediaan dan harga minyak goreng, akankah kali ini Menperin akan berhasil?
Salah satu poin utama kebijakan berbasis industri dengan memanfaatkan teknologi informasi ini adalah Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah).
Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No.8/ 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Beleid ini mengatur proses bisnis program Minyak Goreng Sawit (MGS) curah subsidi mulai dari registrasi, produksi, distribusi, pembayaran klaim subsidi, larangan dan pengawasan.
Tentu kita apresiasi langkah ini, setidaknya masih ada upaya dari pemerintah untuk mengelola harga minyak goreng.
Apakah kebijakan ini akan efektif ? Itu lain cerita, kita perlu sama-sama mengawal program ini.
Tantangan terbesar tentu saja bagaimana pemerintah mengatur para produsen dan distributor, seperti kita tahu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berkali-kali mengungkapkan bahwa hampir 50% pengsa pasar minyak goreng sawit diduga dikuasai 4 pemain besar.
Belum lagi masalah klasik pengelolaan data yang selalu berbeda-beda antar lembaga atau satgas terkait.
Jadi, tidak salah juga jika banyak yang kritis melihat realita sengkarut kelangkaan minyak goreng sebelumnya.
Bahkan pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah pada High Level Meeting (HLM) dengan Kementerian Perdagangan Selasa (22/3/2022) berujar bahwa muka pemerintah benar-benar ditampar di masalah kelangkaan minyak goreng sawit kali ini.
Bagaimana tidak, setelah kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dicabut, minyak goreng kemasan premium yang tadinya rare items tiba-tiba jadi banyak tersedia di pasaran. Tentu dengan harga yang lebih mahal. Duh.
Hal ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kebijakan dan pengolahan data tadi harus diikuti keseriusan aksi pengawasan serta penindakan di lapangan.
Kalau yang disalahkan malah emak-emak yang kenapa tiap hari menggoreng yah... bagaimana ya...
Menariknya lagi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, pada Kamis (24/3/2022) lalu mengungkapkan bahwa masalah kelangkaan dan harga minyak goreng untuk saat ini tidak berdampak pada inflasi, bahkan cenderung deflasi.
Hmm... baiklah....
Semoga big data yang sering didengungkan itu nantinya benar-benar menjadi kenyataan dan solusi dalam dunia yang penuh dengan goreng-menggoreng ini.
