Memahami RUU HIP dari Kacamata Pemikiran Kritis

Meninjau RUU HIP dari sudut pandang pemikiran kritis (Critical Thinking) dapat membantu kita memiliki pemahaman yang lebih utuh. Mulai dari menilisik pilar-pilar penopang nalarnya (elements of reasoning), standar & kualitas pilarnya (intellectual standards), hingga aspek kemanfaatan etisnya (Intellectual Traits). Sekurangnya CT menyediakan 25 tools sebagai elemen asesmen kritis untuk memahami bangunan penalaran dari RUU yang sedang menuai polemik ini.

Dalam diskusi di kelas "Sekolah Kebijakan Publik" saya berpendapat bahwa sejumlah elemen kritis memang tidak lengkap pada RUU ini. Termasuk asumsi-asumsi dibalik premis-presmis di sejumlah pasal yang perlu ditelaah lagi agar menjadi lebih terang. Juga, diperlukan perhatian pada kelengkapan elemen kritis lainnya, seperti pada prupose, asumsi-asumsi dasarnya, informasi pendukungnya, paradigma filosofisnya dan lainnya. 

Tuntutan pencantuman TAP MPRS tentang Pelarangan Komunisme, Marxisme/Leninisme patut dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam bagian Mengingat atau Memperhatikan.

Tidak hanya itu, perlu juga dimasukkan produk hukum tentang "pelaranangan" HTI dan ideologinya.  Ini akan membuat RUU HIP tidak berat kiri maupun kanan, melainkan benar-benar berada di "tengah."

Sejumlah pasal mengkhawatirkan seperti menyebutkan secara eksplisit unsur TNI dan POLRI dalam kelembagaannya memang menimbulkan kecurigaan.

Asfinawati (Ketua YLBHI) misalnya mempertanyakan, mengapa bukan para akademisi senior, filsuf, atau budayawan yang dimasukkan?

Sebab, memasukkan aparat menciptakan kesan dominasi kekuasaan negara (kekuasaan) atas interpretasi Pancasila, yang sungat mungkin dijadikan alat untuk menghabisi mereka yg dianggap memusuhi pemerintah. Dan, itu mengingatkan kita kembali pada rezim Orba.    

Sebagai Kebijakan publik, postur RUU HIP  harus  memenuhi standar-standar penalaran. Sebab, hanya dengan terpenuhinya standar  penalaran, kebijakan publik teruji dari berbagai kemungkinan bias, falaccy, diskriminasi, dan sejenisnya, yang dapat berimplikasi pada respons tak diharapkan dari masyarakat sebagai target kebijakan.

Bukankah kebijakan publik harus bermanfaat bagi publik, dalam artian semua anggota masyarakat tanpa dibeda-bedakan oleh latar belakangnya?

Secara umum RUU HIP cukup ideal karena benar-benar "memberi arah" dan mengupayakan menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dan memasukkan ideal-ideal penerapan Pancasila dalam berbagai aras dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk, memberi standar dan arah pada pengembangan Iptek, komitmen real pada pengembangan Ekonomi Pancasila dan Demokrasi Pancasila, juga mengkonsepsikan Masyarakat Pancasila untuk diwujudkan,  dan sebagainya.

Namun, perlu juga diakui belum memenuhi semua syarat penalaran sebagaimana diidealkan.