Kerawanan Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Masihkah Ada Harapan?

Derajat hukum yang ditegakan secara adil, terutama oleh para penguasa akan dihormati dan dihargai oleh rakyat sehingga kesadaran rakyat akan muncul dengan sendirinya dan kesejahteraan semakin terjamin. 

• Penegak Hukum 

Aparat penegak hukum ada di garda terdepan dalam menegakan hukum yang berlaku. Selain menjaga hukum secara fungsional, mereka juga menjadi panutan rakyat dalam bertingkah laku. 

Tetapi tak jarang kasus pelanggaran hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri. Contohnya, pemerkosaan remaja oleh oknum polisi, dan penyidik KPK yang jadi tersangka korupsi. Hal tersebut menandakan bahwa para penegak hukum tidak mendedikasikan diri dengan benar. 

Terjadi monopoli kekerasan yang dibenarkan oleh negara

Akibatnya, mereka berkontribusi dalam perusakan moral rakyat, membuat rakyat memandang remeh aparat karena generalisasi yang buruk terhadap mereka.

Fenomena di atas dapat dilakukan oleh masyarakat yang berpendidikan dan yang tidak. Diperlukan generasi penerus yang lebih baik, terutama calon pengisi posisi sebagai aparat penegak hukum. Pendidikan karakter saat menempuh pendidikan wajib direalisasikan. Mematuhi kode etik profesi juga menjadi salah satu jalannya.

• Implementasi Hukum oleh Masyarakat 

Masyarakat sering tak mengindahkan hukum yang berlaku

Hukum negara maupun hukum kelompok bisa kalah dengan kepentingan pribadi. Kasus SARA, pelanggaran HAM, dan tawuran sudah tidak asing bagi kita. Tidak sedikit orang yang mengecam, tetapi faktanya tak ada perbaikan yang signifikan. Tetapi sebenarnya, tindakan rakyat juga dapat dipengaruhi oleh rasa kecewa kepada para penguasa. Ekspetasi mereka tidak terpenuhi, sehingga mereka meluapkannya dengan tindakan melanggar hukum. 

Rakyat Indonesia memiliki latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Pengetahuan dan pengalaman tersebut dapat membentuk karakter seseorang. 

Kemampuan mengkritisi rakyat dapat diimbangi dengan kesadaran akan aksi dan perubahan. Jangan meniru penguasa (yang 'ngomong doang'). Kembali lagi, pemerintah memiliki peran utama dalam penegakan hukum, tetapi pada dasarnya pemerintah merupakan individu atau rakyat Indonesia. 

Artinya, perbaikan oleh individu sangat diperlukan karena mereka juga berpeluang menjadi pemangku kebijakan. Semoga tidak terjadi loop yang berkelanjutan, ya. Masa iya, mahasiswa yang dulu mendemo sekarang malah didemo saat menduduki kursi pemerintahan.

• Sarana Penegakan Hukum