Cara konvensi terbuka ini juga akan meringankan beban presiden jika di kemudian hari misalnya harus memberhentikan menteri karena gagal mencapai target. Sebab sejak awal masyarakat sudah tahu ide gagasan dan langkah yang akan diambil sang menteri. Setiap resistensi partai politik soal pemecatan hanya akan menjadi bahan tertawaan dan cemoohan publik sebab sang menteri itu dikontrak tidak hanya oleh presiden, tapi gerak geriknya juga diawasi langsung oleh publik.
Konvensi dapat menjadi sebuah kebiasaan baru untuk menjaring setiap pejabat tinggi di semua bidang pemerintahan, syukur syukur jika bisa menjadi budaya baru di Indonesia. Selanjutnya para pemodal politik dan pelaku politik dagang sapi hanya dapat terbengong bengong, gigit jari sambil mengelus dada.
Masih mungkinkah Indonesia menjadi hebat?
Salam kompasiana!
