[caption caption="Sumber gambar: airlanggahartarto.com/galeri-2/ "][/caption]Konflik internal yang mendera Partai Golkar menjadi preseden buruk dalam perpolitikan nasional. Sebagai partai yang telah banyak makan garam, ternyata juga tidak mudah menghadapi dan menyelesaikan kisruh internal. Dua kubu yang berseberangan dalam kurun 1 tahun lebih, berpegang pada ego masing-masing. Berbagai cara dan upaya telah dilakukan, baik melalui mahkamah partai, negosiasi maupun jalur pengadilan. Belakangan, kedua kubu sepakat untuk melaksanakan munaslub sebagai jalan mengakhiri konflik yang menguras banyak energi dan waktu.
Agung Laksono dan Aburizal Bakrie juga berjanji tidak akan maju sebagai ketum Golkar. Banyak bakal calon ketua umum yang bermunculan, diantaranya Ade Komarudin, Setya Novanto, Airlangga Hartarto, Idrus Marham, Syahrul Yasin Limpo, Mahyuddin, Aziz Syamsuddin, Priyo Budi Santoso. Golkar memang memiliki banyak kader yang sudah lama berkecimpung dan kawakan di dunia politik, bukan kader yang baru umur jagung, mereka tentu memiliki pengetahuan dan paham dalam membaca situasi dan kondisi.
Partai Golkar membutuhkan kepemimpinan baru yang mampu membawa percepatan bagi partai untuk lebih berkontribusi dalam pembangunan nasional dan membangun Indonesia dari pinggiran. Di tengah harapan tersebut, sosok Airlangga Hartarto tampil dengan gagasan mengembalikan kejayaan Golkar dan menciptakan partai yang akomodatif dan perluasan desentralisasi kewenangan tingkat daerah. Dalam artikel ini, penulis hendak mengupas visi Airlangga Hartarto sebagai bakal calon ketum Partai Golkar yang tertuang dalam “Eka Sapta”.
Kaderisasi Kepartaian
Kaderisasi tidak dibentuk melalui cara yang instan, melainkan membutuhkan proses yang matang. Hal ini sangat berpengaruh dalam pembentukan mental dan kepekaan seorang kader yang diharapkan mampu mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat dan kemudian dituangkan dalam kebijakan partai.
Kader bukan hanya orang yang patuh terhadap komando partai, tetapi dia sepatutnya juga mempunyai basis pengetahuan yang memadai dalam mengelola arahan dan kebijakan partai tersebut. Diharapkan, bukan bentuk loyalitas yang semu dibungkus pragmatisme, namun bentuk loyalitas yang berkesadaran diri tinggi memihak pada kebenaran dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan.
Banyak parpol yang memang tengah mendapat sorotan publik terkait mekanisme pengkaderan yang dinilai kurang berjalan, mengingat setiap gelaran pemilu maupun pilkada, parpol banyak yang mencomot sosok di luar kader untuk berkontestasi dalam gelaran demokrasi tersebut.
Airlangga Hartarto ingin memberikan porsi lebih besar pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Golkar yang menyangkut perencanaan kaderisasi secara integral dan terarah. Sejatinya dengan kaderisasi yang berkualitas, akan menciptakan partai yang kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk menyangkut konflik internal.
Tentu badan ini harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas dan integritas, sehingga bisa menjalankan penelitian dan memberikan masukan yang konstruktif bagi jalannya roda kepartaian. Bukan hanya terkait dengan kaderisasi, badan ini juga patut kiranya untuk diposisikan sebagai “pengumpul” seluruh ide dari pengurus maupun kader.
Regenerasi Kepemimpinan dan Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan suatu parpol yang modern membutuhkan adanya regenerasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Artinya generasi tua sudah harus mempersiapkan para pengganti kepemimpinan partai, melatih mereka sejak dini dengan penguasaan terhadap ilmu dan ketrampilan manajerial. Jangan sampai tidak terjadi regenerasi kepemimpinan, yang akan mengakibatkan penguasaan kemudi partai hanya pada segelintir orang/oknum tertentu.
Inilah yang harus dihindari yakni praktek oligarki. Kekuatan akar rumput juga harus mendapat perhatian yang baik. Bagaimanapun juga kader di daerah, memegang peran penting sebagai ujung tombak partai yang tiap hari bersentuhan dengan masyarakat sekitar. Melalui merekalah, program partai dapat disebarluaskan secara komprehensif.
Kader maupun pengurus partai yang mendapat amanat dari rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat maupun jajaran eksekutif, seyogyanya tetap rendah hati dan membela kepentingan rakyat dengan sepenuh hati. Jabatan publik harus dipertanggungjawabkan, segala tindakan, perkataan dan perumusan kebijakan tidak boleh menciderai rakyat yang diwakilinya. Untuk itu kader partai yang berada dalam kepengurusan maupun yang duduk di jabatan publik, harus bisa mengakar kuat dan memahami persoalan yang ada.
Kader yang duduk di jabatan publik, harus mendapat pelatihan peningkatan kapasitas agar bisa menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku. Kapasitas erat kaitannya dengan integritas. Hal ini untuk mencegah dan membentengi kader dari tindak korupsi. Jika ada kader yang terjerat kasus korupsi, tentu saja merusak kredibilitas partai.
Ada yang menarik dari gagasan Airlangga Hartarto, artinya partai tidak hanya hadir tatkala akan ada pemilu maupun pilkada. Dengan membantu para kader di daerah mengembangkan potensi SDM maupun ekonomi, berdasar karakteristik yang terdapat di daerah tersebut. Airlangga mencontohkan di daerah yang berbasis pertanian, perlu adanya lahan yang bisa digarap bersama untuk mendapat nilai tambah dan mendukung ketahanan pangan. Dengan cara tersebut, para kader juga mampu merasakan apa yang dirasakan oleh para petani di daerahnya.
Seperti diketahui kalangan petani sering mengalami kelangkaan pupuk, sulitnya irigasi maupun nilai jual hasil pertanian yang rendah. Darimana lahan itu diperoleh? Parpol tentu memiliki pendanaan yang berasal dari berbagai sumber yang sah, misalnya dari iuran anggota maupun sumbangan. Tentu keuangan tersebut harus dikelola dan dipertanggungjawabkan secara benar dan mendukung peningkatan kesejahteraan kader maupun masyarakat.
Rekrutmen Kader Muda
Pemilih pemula merupakan pemilih yang potensial. Syarat seseorang bisa menjadi anggota parpol sesuai UU Parpol adalah WNI yang telah berusia 17 tahun maupun yang sudah/pernah kawin. Kalangan mahasiswa tentu menjadi organ penting yang memiliki dinamika dan spirit idealisme dalam turut serta membangun peradaban bangsa. Kaum muda yang memiliki segudang ide tentu energinya harus diarahkan ke hal positif. Jangan sampai mereka malah terjerat kasus penyalahgunaan narkoba maupun pergaulan bebas.
Parpol memiliki tanggungjawab untuk melakukan pendidikan politik. Sejarah mencatat, kaum muda mempunyai andil besar dalam pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan.
Namun ada sebagian kalangan kaum muda yang merasa antipati terhadap politik. Hal ini bisa saja terjadi karena maraknya kasus korupsi yang melibatkan anggota parpol maupun stigma terhadap parpol yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kekuasaan semata. Mengubah paradigma yang demikian memang membutuhkan proses, untuk itu pembenahan diri perlu melibatkan semua elemen.
Kaum muda tentu akan tertarik pada parpol yang bersih, terbuka, profesional dan bisa mengakomodasi kepentingan mereka. Sudah bukan hal yang tepat jika meremehkan kemampuan dan kekuatan anak-anak muda.
Pengembangan sayap partai yang khusus menampung energi kaum muda tentu sangat diperlukan. Melalui wadah tersebut, kaum muda dapat mengembangkan bakat dan minatnya. Tidak dapat dipungkiri, semua parpol berlomba-lomba dalam menarik dukungan kaum muda/mahasiswa melalui berbagai kegiatan. Seperti diketahui ada beragam organisasi kepemudaan/ kemahasiswaan yang memiliki afiliasi dengan partai politik yang beragam warna.
Pendekatan partai kepada kaum muda tentu sangat diperlukan, membina dan melakukan pendidikan politik serta menggugah semangat nasionalisme di tengah gempuran globalisasi yang kian masif. Selain itu, kaum muda juga harus cerdas dalam memilih dan menentukan parpol dimana mereka akan berkecimpung di dalamnya.
Memperkuat Peranan Perempuan
UU Parpol secara tegas telah mengamatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota minimal 30 persen. Hal ini tentu harus dijalankan secara baik dan bertanggungjawab. Kesetaraan gender menghendaki bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi tertentu, tidak terkecuali dalam kepengurusan parpol. Perempuan dengan segala kemampuan yang dimilikinya, dapat berkontribusi dalam pencapaian target dan perbaikan kinerja partai.
Terbukti dengan berbagai jabatan publik yang diemban oleh perempuan, bahkan Indonesia juga pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan. Melalui sentuhan hangat tangan perempuan, organisasi akan lebih mampu hidup lagi dan muncul gagasan cemerlang untuk perbaikan bersama.
Jangan lagi mempersepsikan perempuan sebagai “kanca wingking” maupun tugas domestik semata, kemajuan pengetahuan dan teknologi sepatutnya membawa dampak siginifikan bagi perempuan untuk terus berkarya. Di tangan perempuan juga generasi penerus menapaki arah, artinya kematangan dalam politik akan turut serta membawa pengaruh bagi perbaikan kondisi bangsa. Mengapa? Politik jangan melulu dikaitkan dengan praktis di parlemen ataupun lingkup eksekutif, di lingkungan keluarga sekalipun pengetahuan politik tentu amat dibutuhkan.
Mendidik anak-anak agar cerdas dan mempunyai kepribadian yang baik, sangat dipengaruhi oleh sosok ibu yang tiap hari mencurahkan kasih sayangnya tiada henti. Misalnya naiknya harga kebutuhan pokok, disamping karena dipengaruhi fluktuasi ekonomi, juga sangat ditentukan oleh kebijakan politik yang diambil. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur pendidikan maupun kesehatan, erat kaitannya juga dengan kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah, dan banyak contoh kasus lainnya.
Untuk itu kaum perempuan harus melek politik. Apa yang dikemukakan oleh Airlangga Hartarto terkait memperbanyak akses bagi perempuan untuk menduduki jabatan dalam organisasi kepartaian sangatlah bijak, bukan hanya menjadi pendamping suami dalam acara seremonial belaka.
Pengelolaan Basis Massa yang Modern
Selain kader, massa atau simpatisan penting untuk dikelola secara baik. Dengan bertambahnya massa, diharapkan partai dapat lebih mudah menyebarluaskan program dan kebijakan strategis kepada khalayak. Untuk itu pendokumentasian sangat penting, artinya pengurus memiliki data terkait siapa saja yang pernah berhubungan dengan partai. Partai tidak boleh lagi hanya menyambangi massa jika mendekati pemilu maupun pilkada, namun secara berkelanjutan membina hubungan yang baik dengan berbagai cara.
Partai yang turun menemui massa dan memberikan perhatian tentu akan merekatkan soliditas, sehingga jarak antara pengurus dan basis massa akan makin dekat. Harapannya basis massa yang terdokumentasikan dengan baik, tercatat namanya, diketahui alamatnya, menjadi massa/simpatisan yang loyal dan tidak mudah berpindah haluan.
Seperti diketahui, massa memiliki beragam latar belakang dan profesi. Partai harus pandai dalam hal mengelola basis massa yang disesuaikan dengan karakteristik massa yang beragam tersebut. Jangan segan untuk membantu kesusahan yang dialami oleh simpatisan, mengingat ekonomi makin serba sulit. Seperti kaum nelayan yang kesulitan ekonomi karena sedang paceklik dan terlilit tengkulak, partai baik tingkat pusat maupun daerah datang menemui mereka untuk menguatkan.
Begitu pula, kaum petani yang seringkali merugi akibat harga jual panen yang rendah, partai mendatangi mereka untuk menebar kebahagiaan. Ataupun kaum buruh yang kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari, partai datang menawarkan modal dan bantuan yang bisa dipergunakan untuk membuka usaha guna menambah pemasukan mereka.
Tentu saja, berbagai bentuk perhatian dari partai harus disampaikan secara arif. Toh, jika massa/simpatisan merasa terayomi dan diperhatikan sungguh-sungguh oleh partai maka dukungan mereka akan bertambah besar. Airlangga Hartarto kelak, jangan hanya berdiam dan menghabiskan banyak waktunya di Jakarta, namun perlu berkeliling penjuru Nusantara untuk memastikan bahwa basis massa/simpatisan betul-betul mendapat perhatian dari partai. Jangan hanya menunggu laporan yang kadang bisa jadi tidak valid, namun harus mengecek secara langsung di lapangan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang tak segan turun ke lapangan untuk memastikan program pemerintah dijalankan sebagaimana mestinya.
Desentralisasi Kewenangan Tingkat Daerah
Gagasan Airlangga Hartarto untuk melakukan desentralisasi kewenangan Partai Golkar perlu mendapat apresiasi, membayangkan seperti model yang diterapkan dalam pemerintahan di Indonesia. Artinya, adanya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Seperti kita tahu, dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat, terdapat enam urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pusat sesuai UU 23/2014 yakni: (1) politik luar negeri (2) pertahanan (3) keamanan (4) yustisi (5) moneter dan fiskal nasional dan (6) agama.
Airlangga ingin ke depan, DPP Partai Golkar lebih memfokuskan diri untuk mengawal pelaksanaan urusan pemerintahan absolut tersebut. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara pusat dan daerah), yakni urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, lebih difokuskan untuk dikawal oleh DPD I maupun DPD II Partai Golkar.
Begitu pula dalam urusan penetuan calon kepala daerah yang akan diusung dalam pilkada, Airlangga ingin menempatkan kewenangan penentuan calon tersebut pada Partai Golkar tingkat daerah. Hal ini seperti dikemukan Airlangga, untuk memutus mata rantai calo maupun pialang politik yang tiap saat mondar-mandir di DPP Partai Golkar. Karena pengurus tingkat pusat belum tentu memiliki pengetahuan terhadap kader yang potensial di daerah, justru pengurus partai tingkat daerah yang sejatinya mengetahui dan rentang koordinasinya lebih dekat dengan calon tersebut maupun kondisi daerah itu sendiri.
Tentu saja visi ini membutuhkan kerjasama dari kalangan internal, bagaimanapun juga untuk mengubah hal lama menuju hal yang baru dibutuhkan perjuangan dan musyawarah yang disertai argumentasi yang kuat. Jika Partai Golkar berhasil menerapkan desentralisasi maka akan menjadi capaian yang luar biasa dan bahkan bisa menjadi contoh bagi partai politik lainnya.
Maraknya pemberitaan mengenai “mahar politik” dalam setiap pencalonan kepala daerah maupun calon legislatif, tentu harus diluruskan. Sumbangan kepada partai memang diperbolehkan, namun jangan sampai calon yang diusung oleh partai hanya dikuasai oleh pemilik modal. Partai harus melihat dengan seksama kemampuan calon dan integritas yang dimiliki serta visi misi ketika terpilih yang dituangkan dalam kebijakan.
Jika ingin menciptakan partai yang bersih, maka transaksi kamar gelap (jika ada) harus dihilangkan. Partai juga harus menjalankan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, bagaimanapun juga partai sebagai pilar demokrasi diharapkan memberikan contoh teladan yang baik.
Membangun Komunikasi Politik Dua Arah
Komunikasi politik dua arah sangat penting, dengan kemajuan teknologi informasi semua orang bisa mengakses layanan informasi kapanpun dan darimanapun. Media sosial yang berkembang pesat, tentu dapat digunakan untuk menyampaikan informasi terkait partai secara lebih cepat. Partai juga dapat merespon segala bentuk masukan dari masyarakat yang disampaikan. Kecepatan dan ketepatan dalam merespon isu publik tentu diharapkan dapat memberikan jawaban pada publik untuk menghindari kesimpangsiuran berita. Karena bagaimanapun persaingan media yang sangat ketat dan beberapa media juga dikuasai oleh pemodal yang menduduki jabatan di berbagai parpol, sudah barang tentu media bisa digunakan sebagai alat kepentingan politik tertentu.
Inilah yang perlu disikapi secara arif, misalnya muncul pemberitaan yang tidak sesuai fakta terhadap Partai Golkar, pengurus dapat melakukan klarifikasi dengan memaparkan fakta dan data ke hadapan publik. Kiranya publik sudah cerdas dan mampu membedakan berita yang benar ataupun berita yang mengandung unsur fitnah.
Komunikasi interaktif harus didukung oleh kemampuan SDM partai yang memadai, khususnya tim yang bertugas mengelola informasi dan kehumasan. Untuk itu pendidikan dan pelatihan kepada tim informasi dan humas perlu diperkuat, dengan begitu akan muncul penyambung komunikasi antara partai dan masyarakat yang handal dan profesional.
Bukan hanya di tingkat pusat semata yang perlu mendapat penguatan tim informasi dan humas, di tingkat daerah juga perlu dilakukan hal yang serupa. Airlangga Hartarto sebagai ketua umum nantinya jika terpilih juga perlu memikirkan model komunikasi politik yang cocok diterapkan di masing-masing daerah karena memiliki karakter yang bisa jadi berbeda-beda. Hal ini bisa disesuaikan dengan kearifan lokal yang terdapat di daerah tersebut. Pengurus Golkar di daerah juga harus melakukan jemput bola, tidak hanya menunggu masukan yang datang dari masyarakat. Dalam berbagai forum warga, misalnya di suatu desa, para pengurus ini datang silaturahmi ke acara tersebut untuk mengakrabkan diri. Darisanalah, pengurus maupun anggota Partai Golkar yang duduk di DPRD dapat mendengar keluh kesah warga yang kemudian ditampung untuk dicarikan solusi bersama. Masukan, saran dan ide warga itu yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang dibahas bersama dengan kepala daerah.
Kantor sekretariat Partai Golkar baik di pusat maupun daerah harus bisa menjadi rumah besar yang terbuka. Masyarakat dapat dengan mudah untuk datang kesana, hal ini untuk mengubah paradigma elitis. Para pengurus juga diharapkan mau berbagi ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat dalam mengelola organisasi politik dan bertukar pandangan menyangkut politik yang bermartabat dan santun.
Penutup
Konflik internal hanya akan membuat partai terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Banyak energi dan waktu yang terkuras, sedangkan negara membutuhkan partai yang solid dan mampu mengawal berbagai kebijakan negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Mengembalikan kepercayaan publik adalah hal utama, yang disertai dengan rekonsiliasi di tubuh internal. Munaslub menjadi ajang bagi upaya rekonsiliasi Partai Golkar untuk menemukan kepemimpinan baru yang benar-benar memiliki pandangan visioner dan mampu merangkul semua golongan. Pemecatan terhadap kader yang sebelumnya berseberangan, tentu perlu ditinjau ulang dalam artian perlu dipulihkan lagi keanggotaannya. Visi yang telah dicanangkan, kelak harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Airlangga Hartarto juga harus tampil sebagai pemersatu yang progresif dengan tetap menghormati dan mendengarkan saran dari kalangan “sesepuh” Partai Golkar. Selain mendengar saran dari kalangan sepuh, Airlangga Hartarto juga mendengar masukan konstruktif dari kalangan muda, sehingga keduanya bisa berimbang untuk kemajuan Partai Golkar dan kejayaan bangsa Indonesia. #SaveGolkar
Untuk melihat secara lengkap visi Airlangga Hartarto dapat mengunjungi laman:
http://www.airlanggahartarto.com/2016/03/15/eka-sapta-eka-trio-visi-misi-airlangga-hartarto/ akses 5 April 2016
