Konflik China-Taiwan telah menjadi salah satu isu yang paling mengkhawatirkan masyarakat internasional, terutama pada negara-negara Asia Timur.
China dan Taiwan selalu berkonflik satu sama lain. Keduanya menjadi perbincangan hangat, lagi-lagi karena China mengeluarkan kebijakan satu.
Selain itu, konflik keduanya yang semakin terlihat memanas saat kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi ke Taiwan.
Konflik China-Taiwan bisa saja terjadi secara terbuka, ketika China yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya menggunakan kekuatan militer untuk merebut kembali wilayah pulau itu.
Sejak tahun 1949 ketika pemimpin komunis, Mao Zedong, mengalahkan pemimpin PNT, Chiang Kai-Shek, yang mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Cina (RRC) di Beijing pada tahun 1949 dan pembentukan Pemerintah Taiwan.
Pada tahun 1950, Taiwan menjadi bagian dari sekutu AS yang berperang melawan Komunis China di Korea. AS juga mengerahkan armadanya di Selat Taiwan untuk melindungi sekutunya dari kemungkinan serangan China daratan.
Dalam perkembangan selanjutnya, selain politik AS yang memandang Tiongkok sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, AS juga telah menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok, namun tetap berkomitmen untuk membantu pertahanan Taiwan.
Periode ini dapat terjadi karena AS berpendapat bahwa kemungkinan konfrontasi militer langsung antara China dan Taiwan tetap ada (Monte R. Bullard, 2004: 156).
Adanya hal tersebut, untuk mencegah AS mengambil keputusan dalam meningkatkan hubungannya dengan China.
Keputusan itu dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu menarik armada ketujuh dari Taiwan pada 1969, untuk mengurangi pembatasan perdagangan dan perjalanan yang memungkinkan China masuk ke dalam PBB.
Dalam kesepakatan antara AS dan China mengenai kebijakan AS di masa depan dalam menangani konflik antara China dan Taiwan, disebut "Nixon Five Points".
