Menurut ahli gizi RSUD Nyitdah, Ni Nyoman Utami Sari, anggaran sebesar Rp15.000/anak untuk makan bergizi terlalu minim jika dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok saat ini. Dia menilai, jika menggunakan jasa katering, anggaran tersebut masih dapat dinegosiasikan, namun mungkin tidak dapat memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna. Di sisi lain, ahli gizi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Toto Sudargo menilai, anggaran Rp15.000/anak sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang anak, asalkan dana tersebut diberikan secara kolektif yang berarti sekolah menerima total anggaran sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Namun, ia mengkhawatirkan jika dilakukan pemotongan anggaran, kualitas menu akan menjadi tidak profesional, asal-asalan, serta berpotensi mengakibatkan kegagalan program tersebut.Â
- Â Program Makan Bergizi Gratis Hanya Kuat Setengah Jalan?
Pengamat ekonomi Celios Nailul Huda memperkirakan bahwa implementasi program makan bergizi gratis mungkin hanya mencapai 50% pada tahun 2029 karena ia menilai program tersebut akan menyebabkan celah fiskal semakin sempit. Menurut Nailul, pemerintah membutuhkan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, baik di tahun pertama hingga tahun kelima. Dia menyatakan bahwa keuangan negara mungkin tidak mampu menanggung beban fiskal sebesar itu jika semua orang menikmati makan bergizi gratis dari pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintahan Prabowo-Gibran kemungkinan akan dihadapkan pada beberapa pilihan, diantaranya mengurangi subsidi energi, terutama subsidi BBM. Namun demikian, dia menegaskan bahwa langkah tersebut akan meningkatkan inflasi dan beban hidup, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Seberapa Realistis Klaim untuk Tidak Impor?
Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, mengkhawatirkan klaim bahwa program makan bergizi gratis ini akan menyerap produksi pangan dari petani lokal mengingat kapasitas produksi bahan-bahan pangan di Indonesia hingga saat ini bahkan belum memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Â Menurut Said, dengan kondisi sekarang saja, Indonesia masih mengimpor berbagai bahan pangan seperti susu, ikan, daging, dan bahkan beras, karena produksi dalam negeri belum mencukupi. Dia menggambarkan bahwa situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki tantangan besar dalam mencapai kedaulatan pangan. Namun, Said juga mengakui bahwa mewujudkan kedaulatan pangan bukanlah hal yang mudah, memerlukan waktu, serta kebijakan yang mendukung. Dia menyatakan bahwa saat ini kebijakan yang diterapkan justru lebih banyak mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan, yang berpotensi dapat menekan petani, peternak, dan nelayan, serta rentan dimanipulasi oleh kepentingan bisnis tertentu.Â
- Â Masihkah Relevan Menggunakan Komposisi Empat Sehat Lima Sempurna?Â
Menurut Budiman Sudjatmiko, program makan bergizi gratis ini akan mengacu pada komposisi 'Empat Sehat Lima Sempurna' yang telah ada sejak tahun 1952. Namun sebaliknya, menurut Olivia Herlinda selaku Kepala Riset dan Kebijakan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), konsep tersebut sudah tidak relevan lagi karena menekankan pada konsumsi nasi, lauk, sayur, buah, dan menempatkan susu sebagai penyempurna. Padahal di pedoman yang digunakan sekarang, susu dianggap dapat digantikan dengan protein lainnya. Olivia Herlinda juga menyoroti  bahwa memberikan susu kemasan dalam program ini tidaklah sesuai mengingat mayoritas masyarakat Indonesia menderita intoleransi laktosa dan tingginya kandungan gula dalam mayoritas produk susu kemasan yang ada di Indonesia. Selain itu, CISDI juga mengkhawatirkan bahwa program ini dapat berubah menjadi sarana distribusi produk kemasan serta pangan olahan tanpa mempertimbangkan aspek gizi dan kadar nutrisi dalam makanan.
Program makan bergizi gratis berpotensi memberikan dampak positif bagi pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan. Namun, program ini juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti memastikan penyaluran makanan tepat waktu, berkualitas, serta sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan pangan. Selain itu, program ini juga harus mempertimbangkan kekhasan diet daerah setempat, kebiasaan budaya, dan aspek agama yang mempengaruhi pola makan serta pantangan bagi sebagian siswa. Menetapkan standar gizi yang konsisten serta porsi yang tepat secara nasional juga merupakan tantangan tersendiri untuk menghindari pemborosan pangan dan mengurangi limbah makanan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang detail, tanggung jawab fiskal yang jelas, serta pelaksanaan yang efektif agar program ini dapat mengoptimalkan manfaatnya seraya mengatasi tantangan yang ada. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan kebutuhan nutrisi tiap individu yang berbeda-berbeda berdasarkan tingkat aktivitas, pertumbuhan, dan kondisi kesehatannya.
Referensi :Â
