Program Makan Bergizi Gratis: Manfaat, Tantangan, dan Perdebatan dalam Implementasinya di Indonesia

Program makan bergizi gratis dapat menambah asupan makanan yang bergizi bagi ibu hamil  maupun bayi yang ada dalam kandungannya sehingga dapat menekan angka kematian ibu saat melahirkan dan membantu mencegah stunting serta kurang gizi pada generasi penerus bangsa yang menjadi akar bangsa Indonesia di masa mendatang. 

Meskipun memiliki sejumlah manfaat, namun program makan bergizi gratis yang menargetkan 82 juta penerima ini juga menuai kritik serta kontroversi dari berbagai pihak dan terus menjadi sorotan yang tak kunjung padam. Beberapa daerah bahkan menolak mengimplementasikan program makan bergizi gratis karena dianggap belum mendesak. Mereka berpendapat bahwa daripada memberikan makanan bergizi gratis kepada siswa dan ibu hamil, pemerintah sebaiknya fokus untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang masih belum merata dan memadai hingga saat ini. Kemudian bagaimana dengan nasib program makan bergizi gratis milik Prabowo-Gibran ini kedepannya? Apakah program ini tetap menjadi fokus utama dari janji kampanye atau hanya sekadar wacana belaka untuk menarik perhatian masyarakat? 

Berikut merupakan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebelum merealisasikan program makan bergizi gratis : 

• Dari Mana Anggaran untuk Makan Bergizi Gratis yang Butuh Dana Jumbo? 

Diungkapkan oleh Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hashim Djojohadikusumo, program makan bergizi gratis membutuhkan anggaran sedikitnya Rp450 triliun untuk dapat berjalan. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran telah merencanakan dan menghitung alokasi dana sebesar Rp15.000/anak untuk program ini, yang tidak termasuk susu gratis. Jika diasumsikan biaya makan bergizi gratis untuk seorang siswa sebesar Rp15.000, dengan total peserta didik mencapai 47,5 juta orang pada tahun ajaran baru 2023-2024, maka pemerintah perlu menyiapkan lebih dari Rp120 triliun/tahun. Angka ini diperkirakan akan meningkat karena belum termasuk biaya susu dan jumlah siswa yang masuk dalam target program yang diperkirakan mencapai lebih dari 50 juta orang. 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memulai pembahasan dan perencanaan anggaran untuk makan bergizi gratis yang akan dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2025). Namun, hal ini akan memberikan beban berat bagi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendatang. Jika rasio pajak tetap berada di kisaran 10-11% dan realokasi tidak dilakukan secara efektif, defisit APBN per PDB diproyeksi akan dapat melebihi ambang batas 3%. Di sisi lain, tanpa program ini saja, APBN pada tahun 2023 sudah defisit sebesar Rp347,6 triliun. Selain itu, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah mencapai 38%, sedangkan rasio pajak selama 10 tahun terakhir cenderung menurun. Jika program makan bergizi gratis nantinya dibiayai sepenuhnya oleh APBN, program ini juga akan menjadi beban anggaran terbesar setelah pendidikan dan perlindungan sosial. Padahal, meskipun anggaran untuk pendidikan sudah mencapai 20% dari APBN, masih belum cukup untuk menyelesaikan masalah pendidikan di dalam negeri. Dampaknya, pemerintah tidak dapat secara leluasa menggunakan anggarannya serta belanja untuk program-program lainnya akan semakin terbatas. 

• Bagaimana Jika Makan Bergizi Gratis Menggunakan Dana BOS?

Alokasi dana program makan bergizi gratis yang besar ini mendapat penolakan dari Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI). Mereka menentang menggunakan sebagian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini terbatas untuk program makan bergizi gratis. Iwan Hermawan selaku Ketua FAGI menyatakan bahwa dana BOS saat ini tidak terlalu besar untuk menutup berbagai kebutuhan operasional sekolah seperti administrasi, perbaikan sarana prasarana, dan pembayaran guru honorer. Iwan mengkritik rencana pengalihan dana ini dan menyebutnya tidak etis karena dana tersebut sudah dialokasikan untuk belanja pegawai serta keperluan administratif sekolah. 

Tidak hanya FAGI, penolakan tegas juga disampaikan oleh Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Muhdi. Menurutnya, penggunaan dana BOS untuk anggaran makan bergizi gratis adalah suatu kemunduran dalam dunia pendidikan. Bahkan, jika dilihat dari besaran pagu anggarannya, BOS yang diberikan pemerintah selama ini masih kurang memadai. Oleh karena itu, pihaknya dengan tegas menolak penggunaan dana BOS untuk program makan bergizi gratis. 

Tidak hanya para guru, orang tua siswa juga menolak usulan pemerintah untuk menggunakan sebagian dana BOS untuk program makan bergizi gratis di sekolah. Salah satunya yaitu Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat yang menolak program ini diterapkan di semua sekolah mulai dari TK hingga SMP. Mereka berpendapat bahwa prioritas seharusnya diberikan pada pembangunan infrastruktur pendidikan serta peningkatan kualitas pendidik. Koordinator Fortusis Jawa Barat, Dwi Soebawanto menganggap, kualitas pendidikan di Jawa Barat masih memerlukan perhatian lebih sebelum menerapkan program makan bergizi gratis. 

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memiliki pandangan berbeda. Mereka mengkhawatirkan jika penggunaan dana BOS untuk program makan bergizi gratis berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji mengungkapkan bahwa sektor pendidikan masih sering terlibat dalam kasus korupsi di Indonesia. Menurutnya, besarnya dana yang dibutuhkan untuk menyediakan makan bergizi gratis dapat menjadi peluang bagi oknum-oknum tertentu di sektor pendidikan untuk melakukan tindakan yang merugikan. 

• Kebijakan Pemerintah Masih Gelap? 

Pengamat kebijakan publik, Dadang Darmawan menganggap bahwa masih banyak hal yang perlu dikritisi dari rencana program makan bergizi gratis ini. Dadang mempertanyakan apa dasar kajian yang menjadi acuan bagi Prabowo dan Gibran dalam menjalankan program tersebut di masa depan jika mereka menjadi pemimpin Indonesia. Dia menyoroti bahwa hingga saat ini, masih belum ada riset yang mempelajari bagaimana program tersebut dapat diimplementasikan. Menurut Dadang, program ini adalah kebijakan yang seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang fantastis karena tidak ada riset sama sekali sebelumnya. Jika biasanya pemerintah melakukan analisis kebijakan sebelum menjalankannya, namun Dadang merasa bahwa kebijakan ini masih gelap bagi pemerintah. 

Sementara itu, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya menilai, program makan bergizi gratis hanya akan berakhir pada penambahan utang luar negeri. Menurut Berly, Prabowo-Gibran memiliki 3 sumber anggaran potensial untuk menjalankan program tersebut selain dari utang luar negeri. Meskipun terdapat opsi untuk menggeser anggaran dari program-program yang telah ada sebelumnya, Berly meyakini bahwa hal ini tidak akan mencukupi. Oleh karena itu, menambah utang luar negeri dinilai sebagai langkah yang paling masuk akal untuk mendanai program tersebut. 

• Anggaran Harus Sesuai dengan Gizi, Jangan Dipotong