Mungkin ada yang bertanya sampai di sini, “Masalahnya apa sih dengan janji-janji semacam ini? Kan bagus, uang rakyat semuanya kembali ke rakyat?”
Ada beberapa masalah yang terlihat di sini menurut penulis. Pertama, APBD Depok selama ini berada di kisaran Rp. 1 – 3 triliun dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) rata-rata di atas 10% tiap tahunnya. Selain menunjukkan bahwa realisasi janji kampanye tak ubahnya acara penghabisan Silpa, kenyataan ini juga menunjukkan bahwa Pemda selama ini belum begitu jelas dalam melakukan penganggaran dan pembangunan berdasarkan visi tertentu (jika ada).
Kedua, lagi-lagi kita perlu kembali pada persoalan mengenai abainya para paslon dalam menangani isu-isu yang ada di Depok. Isu-isu yang dirasa kurang seksi hampir-hampir tidak dimunculkan dalam kampanye dan debat sehingga janji kampanye yang dihasilkan pun hanya sebatas kebijakan populis yang enak didengar dan dinikmati, namun teramat pendek pertimbangannya terutama dari sisi kualitas penyerapan anggaran.
Maksudnya bagaimana? Begini, beberapa tahun belakangan PAD Kota Depok berada pada kisaran Rp. 1 – 1.2 triliun. Kendati ada tren peningkatan yang signifikan terutama dalam lima tahun terakhir, namun apabila tiba-tiba ada banyak item anggaran yang mengalami perubahan untuk mengakomodir janji kampanye semacam ini, maka hal ini dapat berdampak pada porsi penerimaan dan pengeluaran Pemda dalam beberapa tahun belakangan.
Ketiga, kita juga tidak boleh lupa bahwa pembiasaan pemberian gratifikasi instan ala akun-akun giveaway yang dilakukan oleh setiap paslon hanya akan meningkatkan ketergantungan masyarakat dengan uluran Pemda, khususnya Walikota dan Wakilnya. Mengapa hal tersebut merupakan sesuatu yang buruk?
Selain tentunya faktor penanaman mental “gratisan” yang akan mempengaruhi resiliensi masyarakat, ketergantungan juga akan membuat masyarakat lebih mudah untuk diiming-imingi politik giveaway di masa depan, sesuatu yang dampaknya adalah pelanggengan oligarki politik para elit.
Ketika suatu hari kebetulan muncul kandidat yang hendak “menegakkan kembali punggung masyarakat”, boleh jadi niat baik tersebut akan kalah dengan gaya politik yang tengah dipertontonkan saat ini oleh kedua paslon.
Keempat, dan ini yang paling membuat penulis geleng-geleng kepala, semua program dan janji ini akan dibiayai oleh kita selaku masyarakat lewat pajak yang kita bayarkan. Para paslon praktis hanya menyodorkan opsi penghamburannya mau seperti apa lima tahun ke depan, itu juga dengan asumsi seluruh janji kampanye akan terealisasi.
Hal ini membuat para paslon terlihat lebih jahat dibanding akun-akun giveaway sebab apa yang mereka berikan tidak keluar dari saku mereka. Dan pada akhirnya, kita sebagai masyarakatlah yang akan menanggung ongkosnya, baik secara material maupun immaterial.
Lantas, bagaimana kita harus memandang Pilkada Depok yang tinggal menghitung hari ini?
Terlepas dari politik tidak mendidik yang tengah dipertontonkan para paslon, Golput bukanlah sesuatu yang hendak penulis dorong di sini. Selain karena dilarang oleh negara untuk mengkampanyekan hal tersebut, ada kalanya Golput hanya akan membantu status quo dan kekuasaan oligarki tetap langgeng di singgasananya.
