Gelaran debat perdana pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (paslon) DK Jakarta pada Minggu, 6 Oktober 2024 telah menyita perhatian sebagian besar warga Jakarta. Mereka yang antusias menyaksikan calon pemimpin impiannya berdebat mencoba mendalami visi dan misi yang diajukan dan dipertandingkan antara masing-masing paslon. Di debat perdana ini, para paslon diadu gagasannya terkait penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global.Â
Debat terbagi menjadi tiga sesi. Di sesi pertama, masing-masing Calon Gubernur (Cagub) diminta mengajukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh warga Jakarta selama ini. Siapa yang unggul di sesi pertama debat perdana ini? Berikut ulasannya.
Ketimpangan GenderÂ
Berdasarkan data BPS, Indeks Ketimpangan Gender di Jakarta adalah sebesar 0,256. Angka ini menungjukan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 50,12 %, sedangkan laki-laki menempati porsi lebih besar, yaitu 80,25 %. Selain itu, 65,54% berpendidikan minimal SMA. Proporsi ini lebih kecil dibandingkan laki-laki yang menempati angkat 72,71%.Â
Menyikapi permasalahan tersebut, Cagub nomor urut 1 (Ridwan Kamil) ditantang untuk mengusulkan langkah-langkah strategis dan kongkret untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan pendidikan bagi perempuan di Jakarta.
Dengan pengalaman yang cukup matang selama menjadi walikota Bandung dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengajukan solusi peningkatan pendidikan dan akses kemudahan berusaha bagi perempuan. Jika terpilih, dirinya akan menjalankan program sekolah gratis, baik di sekolah negeri ataupun sekolah swasta yang ditunjuk. Selain itu, akan dibuat sekolah perempuan di Balai RW dan program kredit usaha untuk kelompok perempuan yang beranggotakan 5 orang. Sehingga, perempuan dapat menentukan masa depannya secara mandiri.
Menanggapi gagasan Kang Emil, Cagub nomor urut 2 (Dharma Pongrekun) menegaskan bahwa kunci keberhasilan kesetaraan gender adalah adab. Tanpa adab, keadilan tidak akan terwujud. Dharma tidak menjelaskan secara kongkret, bentuk program kesetaraan gender yang berlandaskan adab tersebut. Satu-satunya masukan yang dapat dipahami dengan jelas adalah perlunya tranparansi dalam informasi lapangan pekerjaan yang harus disebarluaskan oleh dinas-dinas terkait di Jakarta.Â
Sementara itu, Cagub nomor urut 3 (Pramono Anung) mencoba menyempurnakan tanggapan Pongrekun tentang tranparansi informasi lapangan kerja. Mas Pram mengajukan adanya jobfair setiap tiga bulan sekali di kantor kecamatan. Senada dengan Kang Emil, beliau juga mengusulkan untuk memberdayakan kecamatan sebagai Balai Latihan Kerja bagi wanita. Yang tidak kalah menariknya, Mas Pram juga menegaskan bahwa tidak akan mensyaratkan pendidikan minimal SMA bagi PPSU di Jakarta, sehingga warga Jakarta yang hanya memiliki ijazah di bawah SMA 'gak perlu ribet'Â untuk melamar menjadi PPSU.
Dari adu pemikiran dalam sub tema pertama tentang ketimpangan gender, terlihat Ridwan Kamil dapat mengajukan gagasannya dengan cukup baik. Selain mampu menjawab pertanyaan secara objektif, usulan yang diajukan juga cukup realistis dan sudah pernah diterapkan sebelumnya. Menerapkan gagasan tersebut di Jakarta berpotensi mengulang kesuksesannya yang terdahulu. Sedangkan dari sisi penanggap, tanggapan Pramono Anung terdengar lebih baik ketimbang Pongrekun.Â
Tranportasi Terintegrasi
