Masyarakat atau pemilih di Indonesia karakteristiknya mudah menerima perubahan sistem dan cenderung manut. Lihat saja perilaku pemilih pada pemilu Orde Baru maupun di era reformasi yang berubah-ubah aturan mainnya.
Dari 294 daerah yang melaksanakan pilkada pada 2020, tidak semua daerah rawan Covid-19. Hanya 15 persen yang menerapkan PSBB dan 16 kabupaten/kota yang memiliki kasus Covid-19 lebih dari 100 kasus.
Cukup realistis menggelar pilkada di tengah pandemi ini, saat pemerintah sedang berupaya membuka kembali aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara bertahap.
Efektivitas pemerintahan di era new normal
Era new normal, suka tidak suka, mau tidak mau "terpaksa" kita pilih karena tidak ada satu pun ilmuwan, peneliti, maupun lembaga yang memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir.
Untuk mengindari ketidakpastian yang tiada ujungnya, pilkada bisa terus ditunda di tahun 2021, 2022 dan seterusnya. Jika Pilkada ditunda terus maka tidak akan ada kepastian penyelenggaraan pemilu.
Bila Pilkada harus ditunda, pemerintah harus mengangkat 270 penjabat kepala daerah yang tentu menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah yang konsentrasi semua SDM dialokasikan untuk perang total melawan pandemi Covid-19.
Banyak pengamat yang menilai pilkada di tengah pandemi akan menguntungkan petahana?Tidak juga, Pilkada di tengah pandemi ini bisa jadi soal ujian akhir kompetensi kepemimpinan kepala daerah.
Bagi pemimpin yang sukses menangani krisis pandemi Covid-19 ini baik mengelola bansos, membuat sistem managemen kesehatan dan kerja keras turun ke lapangan, memastikan kesehatan publik dan keseimbangan ekonomi terjaga, bisa menjadi poin plus.
Sebaliknya, jika gagal, misalnya pengelolaan bansos yang amburadul, kasus corona yang tidak terkendali hingga isu korupsi bansos bisa jadi pemilih akan menghukum petahana dengan tidak memilihnya kembali.
Tahun depan pemerintah termasuk pemda fokus pada tahun recovery ekonomi, bila tahun depan masih berfokus pada tahun politik dengan menggelar pilkada, maka recovery ekonomi tidak akan maksimal.
