Pemilihan kepala daerah bisa memberikan suntikan dana lebih cepat dan bisa meningkatkan daya beli dan stimulus ekonomi masyarakat.
Jika pilkada dibatalkan, pemerintah harus mengeluarkan uang lebih banyak. Ini bisa merugikan keuangan negara yang sudah membengkak karena COVID-19.
Alasan politik
Semakin lama pandemi berlangsung, semakin parah dampaknya pada kredibilitas pemerintahan Jokowi. Hal ini tentu juga akan berdampak pada ambisi rekan politik serta keluarganya yang mencalonkan dalam pilkada.
Menjamin kesejahteraan ekonomi penting bagi presiden yang menjabat. Salah satu alasan terpenting mengapa Presiden pertama Sukarno pada 1960-an dan penggantinya Soeharto pada 1998 kehilangan posisinya adalah karena kondisi ekonomi yang buruk, yang mendorong adanya protes besar yang akhirnya meruntuhkan rezim mereka.
Kekurangan dari argumen pemerintah
Pemerintah sendiri menyatakan alasan tetap mengadakan pilkada adalah karena penundaan pilkada melanggar hak konstitusi rakyat untuk memilih dan akan berakibat pada kosongnya pemimpin di tingkat daerah.
Tapi tidak satu pun dari alasan itu yang valid. Menunda pemilu bukan berarti melanggar hak konstitusional rakyat untuk memilih selama pilkada akan tetap dilaksanakan setelah wabah terkendali. Tidak ada dalam konstitusi yang mencegah penundaan pemilihan kepala daerah.
Ini juga tidak menyebabkan krisis kosongnya kepemimpinan selama pemerintahan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pemerintah sendiri juga telah menunda pilkada satu kali pada September lalu.
Pemerintah juga bisa memilih pejabat daerah atau memperpanjang masa jabatan kepala daerah saat ini  untuk memecahkan masalah ini.
Belum lagi fakta bahwa penundaan pemilihan Presiden Amerika Serikat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Dengan polarisasi politik yang tajam di Amerika Serikat saat ini, butuh waktu yang lama untuk mendapatkan persetujuan tersebut.
