Pendidikan dan Kesehatan: Hak Rakyat yang Dikaburkan Oleh Sistem Kapitalisme

Baru-baru ini, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pentingnya pendidikan sebagai prioritas utama anggaran negara.

Dalam viva.co.id (11/12/2024), beliau menekankan bahwa kebijakan ini adalah solusi jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan.

Optimisme juga ditunjukkan melalui program makan bergizi gratis (MBG) yang dianggap strategis dalam menyelamatkan anak-anak bangsa sekaligus memberdayakan ekonomi lokal.

Pernyataan ini seolah menjadi harapan baru bagi rakyat, tetapi sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara janji dan realisasi kebijakan.  

Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan menjadi salah satu contoh kebijakan yang memberatkan rakyat.

Alasan peningkatan biaya pelayanan kesehatan sering kali dibungkus dengan narasi perbaikan kualitas fasilitas, tetapi kenyataannya rakyat harus menanggung beban tambahan yang tidak sebanding dengan manfaat yang diterima (viva.co.id, 10/12/2024).

Dalam dunia pendidikan, kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) juga semakin menyulitkan kelompok rentan.

Ironisnya, anggaran untuk program MBG yang sebelumnya diharapkan dapat membantu masyarakat justru mengalami penurunan hingga 33%.  

Kebijakan-kebijakan ini tidak lepas dari sistem kapitalisme yang mendasari tata kelola negara.

Dalam sistem kapitalisme, pendidikan dan kesehatan dianggap sebagai barang dagangan yang dapat diperjualbelikan, bukan sebagai hak mendasar yang wajib diterima oleh rakyat.

Paradigma bisnis yang diterapkan memungkinkan sektor-sektor vital ini dikuasai oleh swasta, bahkan asing, untuk tujuan profit semata. 

Akibatnya, rakyat miskin semakin terpinggirkan, sementara pelayanan berkualitas hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu secara finansial.  

Selain itu, kebijakan populis yang sering kali diusung pemimpin hanya menjadi alat pencitraan tanpa substansi yang nyata.

Retorika yang indah di panggung politik tidak diikuti oleh langkah konkret yang berpihak kepada rakyat.

Fenomena ini mencerminkan corak kepemimpinan populis-otoritarian, di mana stabilitas politik lebih diutamakan dibandingkan pemenuhan kebutuhan rakyat.  

Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki konsep yang sangat rinci dan unik dalam pengelolaan negara.

Dalam sistem Islam, pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Negara bertanggung jawab menyediakan layanan ini secara gratis dan merata, tanpa diskriminasi.

Dalam Islam, negara tidak boleh menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai ladang bisnis, karena keduanya termasuk kebutuhan pokok masyarakat.  

Negara Islam memastikan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, dokter, dan peralatan medis tersedia secara luas dan berkualitas.

Dalam pendidikan, negara membangun infrastruktur sekolah, memberikan gaji layak untuk guru, dan menyediakan kebutuhan siswa, termasuk asrama dan konsumsi. 

Semua ini dibiayai oleh Baitul Mal melalui sumber daya alam, pajak yang adil, dan harta negara lainnya.  

Solusi ini hanya dapat terwujud dengan penerapan Islam secara menyeluruh dalam sistem kehidupan. 

Sistem Islam tidak hanya mampu menjawab persoalan pendidikan dan kesehatan, tetapi juga membangun masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Sudah saatnya kita memandang Islam sebagai solusi, bukan hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam tata kelola negara yang menjamin hak-hak rakyat terpenuhi tanpa kompromi.