Selain itu, karena para Menteri dari zaken kabinet ini bukan berasal dari dunia politik maka mereka dianggap memiliki kencendrungan untuk lebih netral karena tidak terikatnya pada kepentingan partai politik tertentu.
Sehingga dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh para menteri zaken kabit ini akan lebih dapat dan lebih efisien karena tidak perlu adanya negosiasi politik yang rumit, apalagi ketika dalam situasi yang darurat atau krisis.
Maka tidak mengherankan jika zaken kabinet ini sering digunakan saat negara sedang menghadapi krisis politik maupun ekonomi karena mampu menjaga stabilitas dan fokus pada pemecahan masalah tanpa intervensi politik yang berlebihan.
Sisi lain yang perlu dipertimbangkan
Di sisi lain, zaken kabinet ini juga memiliki kelemahan maupun resiko yang juga perlu di pertimbangkan. Karena dibentuk dan berisikan orang-orang yang bukan dari dunia politik, zaken kabinet ini akan menemui berbagai permasalahan.
Dalam pengimplemntasian kebijakan, rancangan ide dan gagasan yang dibuat oleh para menteri dari zaken kabinet ini akan tetap memerlukan konsesus dan dukungan politik untuk bisa diterapkan dengan baik dalam pemerintahan. Karena bukan berasal dari dunia politik dan tidak ada dukungan politik, mungkin akan mengambat kerjasama dengan legislatif nantinya.
Selain itu, zaken kabinet ini memiliki celah dan resiko yang lebih besar dibandingkan dengan kabinet presidensial. Khususnya dalam isu "netralitas" yang bisa dikatakan juga sebuah paradoks belaka. Meskipun berisi orang yang bukan dari dunia politik, kemungkinan untuk tetap ditunggangi oleh konflik kepentingan politik itu tetap ada.
Tidak terikat dengan partai politik mana pun justru membuatnya tanpa adanya pengawasan maupun intervensi, sehingga akan lebih mudah untuk "diarahkan" dengan bebas yang bersembunyi dibalik "profesionalisme" sebagai tameng untuk menjustifikasi keputusan-keputusan yang sebenernya memiliki agenda politis.
Resiko besar zaken kabinet sebagai kendaraan untuk melancarkan rencana besar tanpa banyak perlawanan yang disebabkan oleh tidak ada keikutsertaan partai politik juga menjadi sebuah tantangan dan ancaman baru bagi transparansi, akuntabilitas, dan demokirasi itu sendiri.
