Indonesia ternyata tidak hanya menghadapi kerusakan lingkungan saja tetapi juga kerusakan dalam nilai moral masyarakatnya. Kemajuan teknologi yang terjadi terkadang menjadi sebuah dilema bagi mereka yang bisa memanfaatkannya dengan baik maka akan mendapatkan imbal hasil yang baik juga.
Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk melakukan hal-hal yang melanggarkan aturan hukum dan norma di dalam masyarakat, maka tentunya akan menghasilkan dampak negatif yang bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga pada tatanan masyarakat bahkan hingga negara.
Saat ini negara sedang menghadapi sebuah permasalahan besar yang dianggap sebagai sebuah penyakit. Judi online yang kian hari semakin parah dengan bertambahnya jumlah penggunanya dalam rentang usia tertentu, menimbulkan berbagai permasalahan di negeri ini. Seolah seperti penyakit tumor, judi online ini dengan cepat menjalar di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Sejak kemunculannya pada awal hingga pertengahan tahun 2000-an, judi online ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin merata di seluruh daerah, membuat berbagai situs-situs judi online ini dengan cepat bermunculan dan menarik minat para calon pemainnya.
Meskipun regulasi mengenai perjudian di Indonesia cukup ketat, namun realitanya justru popularitas dari judi online terus meningkat dari waktu ke waktu hingga saat ini. Seiring dengan kemudahan terhadap akses situs-situs judi online melalui perangkat smartphone juga semakin meningkatkan jumlah pengguna atau pemainnya.
Langkah pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini juga terbilang lambat, sehingga membuat permasalahan judi online tersebut kian melebar dan bahkan seolah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Ketika mencoba mengambil tindakan melalui kebijakannya, justru pemerintah memilih kebijakan yang inefisiensi sehingga tidak menghasilkan dampak yang berarti dan justru semakin memperparah permasalahan tersebut.
Apa itu inefisiensi kebijakan?
Inefisinesi kebijakan sering kali dikaitkan dengan government failure atau kegagalan pemerintah. Government failure ini terjadi ketika pemerintah menciptakan inefisiensi pada suatu kebijakan yang seharusnya tidak memerlukan intervensi atau memang seharusnya pemerintah dapat menyelesaikan suatu permasalahan tersebut secara lebih efisien.
Misalnya dalam perspektif kebijakan ekonomi, terdapat istilah kegagalan pasar yang kemudian menjadi tolak ukur efisiensi kebijakan pemerintah dalam mengatur pasar.
Sehingga ketika melalui kebijakan yang ada tetapi terjadi kegagalan pasar, maka intervensi pemerintah dalam kebijakan ini dipertanyakan karena tidak mampu membuat kondisi pasar menjadi stabil.
Sederhananya, inefisiensi kebijakan dalam konteks kebijakan publik atau pemerintah mengacu pada kondisi di mana sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dirancang namun tidak memberikan hasil yang maksimal (inefisien).
Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan, misalnya faktor politik, perencanaan yang kurang matang, kurangnya koordinasi antar lembaga, birokrasi yang berbelit-belit, hingga tindakan korupsi yang merajarela.Â
Kemudian ini yang menyebabkan sasaran kebijakan yang seharusnya menyelesaikan suatu permasalahan justru tidak memiliki dampak apapun dalam menyelesaikannya dan bahkan malah semakin memperparahnya.
Bernando Mueller dalam tulisannya yang bertajuk "Why public policies fail: Policymaking under complexity" lebih lanjut lagi menjelaskan mengapa terjadinya kegagalan kebijakan khususnya dalam kebijakan publik atau pemerintah.
Sebenarnya tidak ada tolak ukur yang pasti untuk menilai apakah kebijakan tersebut gagal atau tidak, terlebih lagi jika membandingkannya dengan kebijakan publik di berbagai negara yang beragam macamnya.
Namun yang pasti adalah kegagalan kebijakan publik menghasilkan dampak yang berlawan dari apa yang ada pada tujuan dari kebijakan tersebut dan justru menyebabkan kerugian atau dampak yang buruk sehingga akhirnya dicap sebagai sebuah "kegagalan".
Memang dalam setiap kebijakan memiliki dimensi yang berbeda-beda, oleh karena itu terdapat beberapa dimensi yang sudah mencapai target namun ada juga dimensi lainnya yang meleset. Ketika ada yang tidak sesuai target juga terkadang sulit untuk melakukan evaluasi dan pada akhirnya membuat kebijakan tersebut tidak jelas arah tujuannya.
Allan Mcconell dalam tulisannya "What is policy failure? A primer to help navigate the maze" juga menjelaskan definisi dari kegagalan dalam kebijakan dalam dua hal yaitu, kebijakan dianggap gagal meskipun telah berhasil dalam beberapa target, dan kebijakan yang pada dasarnya tidak mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh para perancang kebijakan, penentangnya, maupun yang tidak mendukung sama sekali terhadap kebijakan tersebut.
Dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang efisien adalah kebijakan yang mampu memenuhi semua target dan tujuan yang ingin dicapai. Sementara inefisiensi kebijakan adalah kebijakan yang tidak mampu mencapai semua target capaian, tidak menyelesaikan permasalahan yang ada, dan justru menyebabkan permasalahan tersebut lebih besar lagi.
Infefisensi kebijakan pemerintah dalam menganani permasalahan judi online
Jika kita mengikuti perkembangan permasalahan judi online di Indonesia ini rasanya seperti tidak ada habisnya. Gerak pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini juga terlihat tidak tanggap dan efisien untuk hanya sekedar menghambat perkembangannya agar tidak meroket dan memunculkan resiko-resiko yang muncul dari judi online tersebut.
Ketika kasus para artis papan atas Indonesia yang dengan jelas mempromosikan situs-situs judi online meruak di berbagai platform social media, bahkan tidak mampu menyentil pemerintah sedikit pun karena sampai saat ini tidak ada satu orang artis pun yang diamankan atas tindakannya tersebut.
Hingga akhirnya para pelaku judi online di Indonesia kian hari semakin bertambah. Belum lagi dampak berganda dari perilaku ini yang menyebabkan permasalahan lainnya baik itu di dalam lingkup kecil seperti keluarga, bahkan dalam lingkup yang lebih besar lagi seperti lingkungan masyarakat.
Baru-baru ini pemerintah "mencoba" mengambil langkah kebijakan untuk menanggulangi judi online yang dianggap warganet hanya sebagai isapan jempol belaka. Kebijakan tersebut terdiri dari SMS blast pada seluruh rakyat Indonesia tentang bahaya judi online, memblokir platform social media X, hingga pemberian bantuan sosial (bansos) pada para pecandu judi online.
Mungkin banyak masyarakat akan bertanya-tanya "mengapa tidak langsung blokir situs-situs judi onlinenya saja", jawabannya mungkin hanya pemerintah dan Tuhan saja yang tahu. Dan pada kenyataannya pemerintah justru memilih kebijakan-kebijakan inefisiensi yang menyebabkan permasalahan ini semakin melebar dan tak kunjung menemukan solusi yang konkret.
Seruan bahaya judi online melalui SMS blast rasanya tidak akan memberikan dampak yang siginifikan terhadap para pelaku judi online. Kemudian, memblokir sosial media X yang dianggap membiarkan konten judi online juga justru malah merugikan jutaan pengguna lainnya yang tidak termasuk dalam pusaran judi online.
Dan yang terakhir, opsi pemberian bantuan sosial pada keluarga dari para pecandu judi online juga terlalu berisiko karena kemungkinan bantuan sosial yang biasanya berupa uang tersebut akan disalahgunakan kembali untuk melakukan perjudian online lagi.
Sehingga kita bisa melihat dengan jelas bagaimana inefisiensi kebijakan yang dipilih oleh pemerintah tidak mampu memberikan dampak yang berarti dalam menyelesaikan permasalahan judi online di Indonesia.
Akan lebih baik jika kebijakan yang dirancang pemerintah lebih mengarah ke situs-situs judi online dan para pelaku atau pencandu dari permainan ini. Jika pemerintah tidak mampu menutup semua situ-situs yang ada, pemerintah bisa menutup situs-situs besar terlebih dahulu sebagai akar dari permasalahan judi online yang marak terjadi.
Selanjutnya, kebijakan bagi para pecandu judi online ini juga lebih baik diintegrasikan dengan program rehabilitasi yang didampingi oleh para ahli, edukasi dan pelatihan keterampilan agar tidak hanya sadar akan bahaya judi online saja, tetapi juga mampu mengalihkannya pada suatu hal yang lebih produktif dan membawa dampak positif bagi kehidupannya.
Atau bisa juga menyediakan layanan dukungan seperti hotline telepon atau chat online yang bertujuan untuk memberikan dukungan emosional dan informasi kepada mereka yang sedang berjuang untuk keluar dari jerat judi online ini. Lebih baik jika dibandingkan dengan kebijakan SMS blast yang tidak memiliki dampak yang besar.
Soal opsi dari kebijakan bansos, pemerintah lebih baik membuat program pendampingan keuangan bagi para pecandu judi online yang mengalami masalah keuangan karena dampak permainan ini. Pendampingan ini harapannya dapat membantu mereka mengelola utang dan merencanakan anggaran keuangan yang lebih sehat.
Kalaupun kebijakan bantuan sosial tetap ingin diberlakukan, pemerintah lebih baik tidak memilih opsi "uang" sebagai bentuk bantuannya. Pemerintah bisa memberikan bantuan sosial dalam bentuk yang tidak bisa diubah dalam bentuk uang, misalnya pemberian voucher yang secara khusus untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk mengakses layanan kesehatan.
Harapannya pemerintah dapat memilih kebijakan yang efisien untuk mengatasi judi online di Indonesia. Tidak perlu harus memusnahkan judi online ini secara langsung dan menyeluruh, cukup berlakukan kebijakan yang dapat menghambat judi online ini agar tidak terus mengalami perkembangan dalam peningkatan jumlah penggunanya.
Lebih baik menargetkan pada sasaran-sasaran yang kecil dan mudah dicapai terlebih dahulu dibandingkan langsung menargetkan sasaran yang besar namun tidak memiliki dampak yang berarti. Sehingga walaupun penanganannya secara perlahan, tetapi lebih baik daripada memilih kebijakan inefisiensi yang justru menyebabkan permasalahan ini semakin melebar.
