Mohon tunggu...
Eko Gondo Saputro
Eko Gondo Saputro Mohon Tunggu... Dosen - Dosen

Menjadikan menulis sebagai salah satu coping mechanism terbaik✨

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Inefisiensi Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Judi Online di Indonesia

19 Juni 2024   11:02 Diperbarui: 21 Juni 2024   18:03 362
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi. Hingga Kamis 13 Juni 2024, Kominfo Take Down Hampir Tiga Juta Konten Judi Online. (Shutterstock via KOMPAS.com)

Misalnya dalam perspektif kebijakan ekonomi, terdapat istilah kegagalan pasar yang kemudian menjadi tolak ukur efisiensi kebijakan pemerintah dalam mengatur pasar.

Sehingga ketika melalui kebijakan yang ada tetapi terjadi kegagalan pasar, maka intervensi pemerintah dalam kebijakan ini dipertanyakan karena tidak mampu membuat kondisi pasar menjadi stabil.

Sederhananya, inefisiensi kebijakan dalam konteks kebijakan publik atau pemerintah mengacu pada kondisi di mana sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dirancang namun tidak memberikan hasil yang maksimal (inefisien).

Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan, misalnya faktor politik, perencanaan yang kurang matang, kurangnya koordinasi antar lembaga, birokrasi yang berbelit-belit, hingga tindakan korupsi yang merajarela. 

Kemudian ini yang menyebabkan sasaran kebijakan yang seharusnya menyelesaikan suatu permasalahan justru tidak memiliki dampak apapun dalam menyelesaikannya dan bahkan malah semakin memperparahnya.

Bernando Mueller dalam tulisannya yang bertajuk "Why public policies fail: Policymaking under complexity" lebih lanjut lagi menjelaskan mengapa terjadinya kegagalan kebijakan khususnya dalam kebijakan publik atau pemerintah.


Sebenarnya tidak ada tolak ukur yang pasti untuk menilai apakah kebijakan tersebut gagal atau tidak, terlebih lagi jika membandingkannya dengan kebijakan publik di berbagai negara yang beragam macamnya.

Namun yang pasti adalah kegagalan kebijakan publik menghasilkan dampak yang berlawan dari apa yang ada pada tujuan dari kebijakan tersebut dan justru menyebabkan kerugian atau dampak yang buruk sehingga akhirnya dicap sebagai sebuah "kegagalan".

Memang dalam setiap kebijakan memiliki dimensi yang berbeda-beda, oleh karena itu terdapat beberapa dimensi yang sudah mencapai target namun ada juga dimensi lainnya yang meleset. Ketika ada yang tidak sesuai target juga terkadang sulit untuk melakukan evaluasi dan pada akhirnya membuat kebijakan tersebut tidak jelas arah tujuannya.

Allan Mcconell dalam tulisannya "What is policy failure? A primer to help navigate the maze" juga menjelaskan definisi dari kegagalan dalam kebijakan dalam dua hal yaitu, kebijakan dianggap gagal meskipun telah berhasil dalam beberapa target, dan kebijakan yang pada dasarnya tidak mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh para perancang kebijakan, penentangnya, maupun yang tidak mendukung sama sekali terhadap kebijakan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang efisien adalah kebijakan yang mampu memenuhi semua target dan tujuan yang ingin dicapai. Sementara inefisiensi kebijakan adalah kebijakan yang tidak mampu mencapai semua target capaian, tidak menyelesaikan permasalahan yang ada, dan justru menyebabkan permasalahan tersebut lebih besar lagi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun