Tiru China Atasi Corona, Indonesia Jadi Komunis?

Terhitung hingga artikel ini dibuat pandemi global Coronavirus di seluruh dunia telah menyentuh angka 1.508.089 kasus. Sebanyak 1.090.363 pasien positif terbagi menjadi 1.042.345 pasien dalam kondisi gejala ringan dan 48.018 pasien dalam kondisi serius atau kritis. 

Sekitar 417.726 kasus Corona dinyatakan selesai dimana sebanyak 329.542 pasien sembuh dan 88.182 pasien meninggal dunia.

Berbicara mengenai Coronavirus memang tidak bisa lepas prihal darimana asal muasal virus ini pertama kali yaitu kota Wuhan di Hubei, China. Virus misterius ini merebak dalam skala besar dengan waktu sangat singkat membuat pemerintah pusat China segera bertindak. 

Diantaranya dengan membangun rumah sakit Houshenshan yang diperuntukkan khusus pasien Corona dalam jangka waktu 10 hari dan keputusan memberlakukan lockdown kota Wuhan.

Langkah yang China lakukan tersebut seiring waktu terbukti efektif. Epidemi Coronavirus lambat laun perlahan turun, jumlah warga yang sembuh meningkat disertai penurunan jumlah tingkat kematian akibat Corona, dan pada akhirnya pemerintah China mencabut status lockdown kota Wuhan yang telah berjalan selama 11 pekan. 

Diperkirakan aktivitas China akan segera bangkit kembali dikala negara seluruh belahan dunia lain sedang berjibaku melawan Coronavirus, tak terkecuali Indonesia.

Keberhasilan China dalam menjinakkan wabah Coronavirus di wilayahnya memang bisa dikatakan mengagumkan, hingga tak sedikit negara-negara yang lain berusaha meniru langkah yang China lakukan. Akan tetapi banyak pihak yang seolah lupa mengenai apa faktor utama mengapa China bisa kuat seperti itu?

Superioritas ekonomi China sangatlah berperan besar ketika mereka berperang melawan wabah Coronavirus. Dengan kekuatan ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang melimpah ruah, China seolah memperlihatkan mereka sangat kuat dan tidak membutuhkan pertolongan negara manapun. 

Turut sertanya pemerintah pusat dalam hal ini menurunkan tentara militer baik dokter maupun perawat serta mengambil alih peran distribusi pengiriman barang-barang kebutuhan pokok kepada penduduk di kota Wuhan memiliki peran penting agar mengurangi mobilitas warga. 

Kemudian infrastruktur teknologi China yang kerap diprotes banyak pihak sebagai matinya privacy selaku pengguna, ternyata menjadi senjata ampuh untuk memonitor setiap pergerakan warga. 

Dan jangan lupakan pula bagaimana kedisplinan warga China terhadap imbauan pemerintah serta sikap tak ambil kompromi pemerintah China berikut budaya malu yang para pejabatnya miliki. Perpaduan itu menjadikan mengapa China dapat memenangi peperangan melawan Coronavirus.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Jakarta sebagai sentra penyebaran wabah Coronavirus di Indonesia memang bisa dikatakan serupa tetapi tidak sama dengan kota Wuhan di Hubei, China. 

Dengan jumlah penduduk kurang lebih 10 juta atau sedikit lebih banyak dari Wuhan, sebagai Ibukota segala sesuatunya tidaklah merata. Infrastruktur teknologi memang tersedia, namun belum optimal baik dari jaringan maupun dari segi penggunaannya. 

Tingkat ekonomi masyarakatnya beragam, kesenjangan sosialnya sangat lebar. Komitmen para pejabatnya untuk melindungi dan melayani warganya dipertanyakan, kemudian tak sedikit warganya bersikap semaunya.

Dilihat dari sisi banyak kasus positif Coronavirus di Indonesia khususnya kota Jakarta memang bisa dikatakan belum seberapa dengan apa yang kota Wuhan hadapi. 

Skala wabah Coronavirus yang lebih kecil dan begitu banyak opini ternyata cukup membuat pemerintah kelimpungan untuk mencari solusi jitu dan bimbang menyatakan sikap guna menghadapinya. 

Social Distancing maupun Physical Distancing bak menemui jalan buntu karena pasien positif Coronavirus terus bertambah. Alhasil tercetuslah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

PSBB memang belum diterapkan karena baru rencana akan diberlakukan pada besok hari Jumat, 10 April 2020. Jelang diberlakukan PSBB, dari desas desus yang Penulis dengar bahwa akan adanya bantuan yang  pemerintah akan bagikan kepada warga Jakarta (yang memenuhi syarat) baik berupa sejumlah uang maupun kebutuhan pokok nyaring terdengar.

Andaikan langkah ini dilakukan maka patut diapresiasikan dimana pemerintah tetap fokus menangani wabah Coronavirus maupun peduli kepada warga yang membutuhkan. Namun sayangnya, prihal bantuan ini pun dipertanyakan akan bagaimana transparansi penyebaran maupun siapa-siapa saja yang berhak mendapatkannya.

Kiranya bukan lagi rahasia bahwasanya data kependudukan di Jakarta terorganisir sangat buruk. Dalam kapasitasnya pemerintah melalui instansi macam Kecamatan dan Kelurahan bahwa tidak memiliki data akurat seratus persen prihal bagaimana kondisi warganya bahkan siapa-siapa saja warganya. 

Hal ini ditenggarai bukan hanya karena minimnya pengawasan pemerintah dan kinerja buruk dari instansi terkait, tetapi juga disebabkan tidak berperan aktifnya warga serta masa bodoh mereka soal pentingnya data kependudukan ini.

Kondisi inilah yang menyebabkan mengapa apabila rencana bantuan ini terealisasi maka rawan diselewengkan. Kenapa, ya karena minimnya budaya malu para pemangku kepentingan di Jakarta sudah ibarat berurat akar. Mereka lebih mementingkan orang-orang terdekatnya ketimbang warga yang membutuhkan. 

Wajar bilamana rasa kepercayaan masyarakat kecil terhadap mereka kurang dan harus saling sikut untuk sekadar mendapatkan bantuan. Tentu yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana pemerintah memastikan (andai) penyebaran bantuan ini sampai kepada mereka warga yang benar-benar membutuhkan dan apa sanksi tegas kepada mereka yang mengambil keuntungan dari musibah ini?

Dilihat dari satu sisi diatas saja, memang bisa dikatakan Indonesia masih tertinggal jauh dengan China. Bahwasanya benar negara ini boleh saja memiliki prosedural tanggap bencana yang terencana, akan tetapi secara tindak lanjut di lapangan bahwa prosedural tersebut masih menemui kendala di sini dan di situ-nya. 

Pengawasan penuh dibutuhkan, akan tetapi tetap tidak bisa mencegah timbulnya rasa curiga maupun prasangka buruk kepada para pemangku kepentingan didalamnya. Alhasil warga bergerak sendiri-sendiri mencari cara mendapatkan pertolongan agar dapat bertahan di bumi pertiwi ini. 

Baik infrastruktur dan pemanfaatan teknologi guna produktivitas di negeri ini pun masih sangat kurang, warga lebih berfokus kepada teknologi sebagai sarana penunjang hiburan. Tak heran bilamana datang musibah seperti ini semua nampak kewalahan.

Sekilas memang antipati sebagian publik terhadap istilah aseng (Komunis) dan asing (Kapitalis) seringkali terdengar. Mereka berteriak lantang dengan dalih ideologi Pancasila terancam dan kepentingan di balik layar.

Namun hal ini kerap menjadi pertanyaan mengapa justru negeri ini masih saja tertinggal. Apakah dengan melakukan sesuatu yang aseng maupun asing lakukan sebagai aib besar bagi bangsa ini, boleh jadi sebagian orang berpikiran demikian. 

Ataukah memang sebagian orang-orang yang mempeributkannya itu lupa dan terlena bahwasanya yang terpenting dari semua itu ialah tak cukup hanya ber-ideologi semata namun menunjukkan dan mempertahankan jati diri bangsa sebagai bangsa yang besar. Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.