Tiru China Atasi Corona, Indonesia Jadi Komunis?

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Jakarta sebagai sentra penyebaran wabah Coronavirus di Indonesia memang bisa dikatakan serupa tetapi tidak sama dengan kota Wuhan di Hubei, China. 

Dengan jumlah penduduk kurang lebih 10 juta atau sedikit lebih banyak dari Wuhan, sebagai Ibukota segala sesuatunya tidaklah merata. Infrastruktur teknologi memang tersedia, namun belum optimal baik dari jaringan maupun dari segi penggunaannya. 

Tingkat ekonomi masyarakatnya beragam, kesenjangan sosialnya sangat lebar. Komitmen para pejabatnya untuk melindungi dan melayani warganya dipertanyakan, kemudian tak sedikit warganya bersikap semaunya.

Dilihat dari sisi banyak kasus positif Coronavirus di Indonesia khususnya kota Jakarta memang bisa dikatakan belum seberapa dengan apa yang kota Wuhan hadapi. 

Skala wabah Coronavirus yang lebih kecil dan begitu banyak opini ternyata cukup membuat pemerintah kelimpungan untuk mencari solusi jitu dan bimbang menyatakan sikap guna menghadapinya. 

Social Distancing maupun Physical Distancing bak menemui jalan buntu karena pasien positif Coronavirus terus bertambah. Alhasil tercetuslah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

PSBB memang belum diterapkan karena baru rencana akan diberlakukan pada besok hari Jumat, 10 April 2020. Jelang diberlakukan PSBB, dari desas desus yang Penulis dengar bahwa akan adanya bantuan yang  pemerintah akan bagikan kepada warga Jakarta (yang memenuhi syarat) baik berupa sejumlah uang maupun kebutuhan pokok nyaring terdengar.

Andaikan langkah ini dilakukan maka patut diapresiasikan dimana pemerintah tetap fokus menangani wabah Coronavirus maupun peduli kepada warga yang membutuhkan. Namun sayangnya, prihal bantuan ini pun dipertanyakan akan bagaimana transparansi penyebaran maupun siapa-siapa saja yang berhak mendapatkannya.

Kiranya bukan lagi rahasia bahwasanya data kependudukan di Jakarta terorganisir sangat buruk. Dalam kapasitasnya pemerintah melalui instansi macam Kecamatan dan Kelurahan bahwa tidak memiliki data akurat seratus persen prihal bagaimana kondisi warganya bahkan siapa-siapa saja warganya. 

Hal ini ditenggarai bukan hanya karena minimnya pengawasan pemerintah dan kinerja buruk dari instansi terkait, tetapi juga disebabkan tidak berperan aktifnya warga serta masa bodoh mereka soal pentingnya data kependudukan ini.

Kondisi inilah yang menyebabkan mengapa apabila rencana bantuan ini terealisasi maka rawan diselewengkan. Kenapa, ya karena minimnya budaya malu para pemangku kepentingan di Jakarta sudah ibarat berurat akar. Mereka lebih mementingkan orang-orang terdekatnya ketimbang warga yang membutuhkan.