Misalnya ketika berhadapan dengan sebuah kompetisi dalam dunia kerja, anak akan berusaha mencari cara 'akal-akalan', seperti membayar atau menyogok pihak-pihak yang dapat meloloskan dirinya bisa bekerja. Ini banyak terjadi di instansi pemerintah, seperti aparatur sipil negara (ASN).
Fenomena membayar atau menyogok untuk dapat bekerja sebagai ASN memang sudah berlangsung sangat lama di negeri ini. Boleh jadi hal itu tercipta dikarenakan anak dan orangtua memiliki kesamaan dalam mencari cara dalam menghadapi sesuatu lewat cara 'akal-akalan' tadi.
'Akal-akalan' terjadi karena sistem dan oknum
Orangtua yang 'mengakal-akali' anaknya agar bisa bersekolah di sekolah negeri, muncul karena adanya sistem yang bisa di 'akal-akali' dan adanya segelintir oknum yang ada di sekitar dunia pendidikan itu sendiri.
Hal itu sudah menjadi mata rantai yang sulit untuk diputus. Orangtua tidak mungkin bisa memasukan anaknya ke sekolah lewat jalur 'akal-akalan' jika sistem yang dibuat memiliki celah untuk dimasuki.
Selain itu, adanya oknum yang  leluasa 'bisa' menitipkan anak orang lain ke dalam sistem, masih saja ada, dan itu justru orang-orang yang dikabarkan memiliki jabatan penting di sebuah instansi pemerintah dan dunia pendidikan itu sendiri.
Maka tak heran muncul sebutan mafia bangku sekolah di setiap tahun ajaran baru. Anehnya, hal yang sudah diketahui itu seakan 'pura-pura' tak diketahui oleh mereka.
Bayangkan, jika satu anak bisa masuk ke sekolah negeri dengan cara 'dititipkan', berapa anak Indonesia yang bersekolah dengan pola pendaftaran semacam itu. Â
Mirisnya, ada orangtua yang tak mempermasalahkan model rekruitmen atau pendaftaran semacam itu. Asalkan mereka para orangtua menyanggupi uang yang diminta sebagai jasa titip menitip tersebut.
Peran orangtua, guru dan institusi pendidikan bisa jadi solusi
Agar tak muncul lagi generasi 'akal-akalan', peran orangtua, guru dan institusi pendidikan diharapkan bisa menjadi solusi. Â Dengan kata lain, orangtua harus menyadari dan tak perlu memaksakan anak-anaknya bisa bersekolah di sekolah negeri.
Guru dan institusi pendidikan juga harus memberikan pemahaman mengenai kemampuan siswanya. Jika memang tidak memiliki syarat yang disyaratkan untuk mengikuti proses PPDB, mereka harus dengan jujur mengatakan, bahwa sekolah dimanapun, termasuk sekolah swasta bukan sesuatu yang salah, kendati memang sekolah swasta dipungut sejumlah bayaran.
