Dari informasi itu pula diketahui pertemuan untuk membicarakan calon peserta didik tersebut dilakukan di Bintaro, Tangerang Selatan.
Respons Pj Gubernur Banten
Terkait titip menitip siswa pada proses seleksi PPDB khususnya tingkat SMA, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar tak menampik jika dirinya cukup banyak dihubungi orangtua murid yang meminta menitipkan anak-anak mereka agar bisa sekolah ke SMA Negeri.
"Ya banyak (minta tolong), tapi ya itu, biasa hubungan biasa ada yang nge-WA dan seterusnya. Ya kita menghormatinya," kata Al Muktabar, mengutip Kompas.com.
Pendapat Kritikus Pendidikan
Pakar pendidikan nasional, aktivis pendidikan, dan kritikus pendidikan, Darmaningtyas mengatakan perihal seleksi PPDB terutama jalur zonasi yang masih menyimpan sejumlah persoalan.
Menurutnya, penerimaan murid baru berdasarkan zonasi dapat melemahkan semangat belajar.
"Anak-anak yang pintar tapi jauh dari sekolah negeri. Mereka patah semangat karena untuk apa belajar keras sementara nanti juga di sekolah swasta? Dan untuk membangun pergaulan juga buruk karena kawannya di sekolah sama dengan kawannya dalam bertetangga. Ke depan mereka tidak akan menganggap kegiatan reuni alumni sebagai kegiatan yang menarik, karena tiap hari sudah bertemu." ujar Darmaningtyas kepada saya via Whatsapp.
Soal dugaan banyak orangtua menitipkan anak-anak mereka lewat jalur zonasi, Darmaningtyas menandaskan jika hal itu dikarenakan kesalahan sistem.
"Ya karena sistemnya tidak benar maka mengajari masyarakat tidak benar. Pemerintah itu tahu kalau keberadaan sekolah-sekolah negeri itu terbatas dan ngumpul di suatu tempat, tapi sistem penerimaan murid baru berdasarkan jarak. Jadi wajar bila kemudian masyarakat berbondong-bondong pindah KK mendekati sekolah negeri." tandas Darmaningtyas.
Semestinya, jika tak ada praktek titip menitip siswa, zonasi rumah dan sekolah dengan sendirinya akan semakin panjang jaraknya. Artinya, calon siswa yang rumahnya berjarak maksimal 1 km atau lebih sedikit, bisa keterima di sekolah yang mereka tuju.
Yang terjadi saat ini akhirnya anak-anak yang seharusnya mendapatkan jatah bangku di sekolah yang mereka tuju, harus sekolah di sekolah-sekolah swasta yang notabene harus membayar sekian juta rupiah, demi bisa melanjutkan pendidikannya.
Bangsa ini telah kehilangan "kejujuran".
Cldg12/7/2023
