Tulisan ini dibuat berdasarkan pengalaman saat mengikutsertakan anak dalam proses PPDB 2023 tingkat SMA lewat jalur zonasi.
2 SMA Negeri di Kota Tangerang, Provinsi Banten, saya pilih untuk anak saya pada proses seleksi PPDB online jenjang SMA lewat jalur zonasi.
Pertama SMAN 13 yang lokasinya ada di kelurahan Sudimara Barat. Jarak rumah dengan SMAN 13 kurang lebih 1,3 km. Anak saya terpental disitu. Lalu sistem di website PPDB melempar anak saya pilihan kedua yaitu ke SMAN 12.
Di SMAN 12 yang berada di kelurahan Larangan Utara, koordinat jarak rumah dengan sekolah tersebut berjarak 900 meter lebih sedikit.
Di awal proses seleksi berjalan, nama anak saya masih masuk dalam daftar sementara calon siswa yang keterima. Namun mendekati akhir seleksi nama anak saya akhirnya kandas dan hilang bersama calon siswa lain yang jarak rumahnya di atas 500 meter pada daftar sementara calon siswa yang keterima di SMAN 12 tersebut.
Sampai pada penutupan pendaftaran dan pengumuman akhir pada 11 Juli 2023, SMAN 12 Puri Beta akhirnya menerima calon siswa dengan jarak terjauh 479 meter (berdasarkan data akhir hasil seleksi PPDB provinsi banten).
Jarak 479 meter jika dibagi ke dalam luas kelurahan dimana SMAN 12 itu berada yaitu Kelurahan Larangan Utara, rupanya tidak ada setengahnya dari luas kelurahan tersebut, yang menurut laman wikipedia memiliki luas 1,25 km.
Di Kelurahan Larangan Utara terdapat 12 rukun warga (RW). Artinya dengan jarak tak sampai 500 meter, calon siswa yang keterima posisinya diperkirakan ada di sekitar 5-6 RW di kelurahan itu.
Jika 5-6 RW, berarti jumlah siswa yang keterima diasumsikan posisi tempat tinggal mereka ada di sekitar 20-25 RT, dari total RT di kelurahan itu sebanyak 48 RT.
Apakah di kisaran 20-25 RT itu terdapat 173 (sesuai daya tampung SMAN 12) calon siswa yang masuk ke SMAN 12 Kota Tangerang pada tahun ajaran 2023-2024?
Mari kita hitung dengan mengacu pada jarak, jumlah RT serta daya tampung sekolah.
Katakan jika dalam 1 RT ada 3 calon siswa disana, maka jika dikalikan jumlah RT sebanyak 25, Â baru ada 75 calon siswa.
Jika ada 4 calon siswa di setiap RT, baru ada 100 calon siswa.
Jika ada 5 calon siswa di setiap RT, baru ada 125 calon siswa.
Kalau setiap RT ada 6 calon siswa, baru ada calon siswa sebanyak 150.
Yang jadi pertanyaan besar, apakah di setiap RT ada 6-7 orang calon siswa yang mau masuk SMAN 12 pada tahun ajaran 2023-2024 ini??
Bapak dan ibu yang tinggal dalam satu lingkungan RT mungkin bisa cek berapa orang warganya yang mau masuk ke SMA di tahun ajaran yang sama. Kalau saya pribadi, di RT saya hanya ada 3 orang, pertama anak saya tentunya dan yang dua orang tentu tetangga saya. Itu pun saya mengenalnya karena orangtuanya tinggal di RT yang sama dengan saya.
Dari asumsi bahwa ada 6-7 calon siswa dalam 1 lingkungan RT, bisa dipastikan jumlah itu merupakan jumlah yang diduga sebagai bentuk rekayasa.
Caranya yaitu dengan memasukkan nama-nama calon siswa yang mau mendaftar ke sekolah tersebut lewat jalan tak wajar. Yakni menitipkan mereka ke sebuah rumah yang letaknya berdekatan dengan sekolah.
Lewat kartu keluarga (KK) proses itu bisa dilakukan. Karena KK merupakan salah satu dokumen yang diupload pada saat proses pendaftaran.
Website PPDB secara otomatis menerima calon siswa berdasarkan KK yang alamatnya paling terdekat dengan sekolah.
Dalam hal ini, saya rasa perlu dipastikan keabsahan dokumen penunjang khususnya KK tadi. Â Apakah KK tersebut sinkron atau tidak dengan KTP orangtua si siswa.
Kabarnya untuk proses tersebut si calon siswa hanya cukup menunjukkan KK asli tanpa harus dilengkapi dengan KTP orangtua.
Jika KK calon siswa dan KTP orangtua berbeda, bisa dipastikan bahwa calon siswa dititipkan ke dalam satu KK yang rumahnya berdekatan dengan sekolah.
Dalam kasus seperti ini apakah panitia PPDB tidak mempermasalahkannya? Jika tidak, bisa dipastikan akan banyak calon siswa yang akan dititipkan ke dalam satu KK yang rumahnya berdekatan dengan sekolah yang mereka tuju.
Terkait titip menitip siswa saya sempat bertanya kepada salah seorang orangtua murid. Menurutnya, hal seperti itu wajar dilakukan.
"Biarin dah, abis pemerintahnya juga ribet sih, jadi kita rakyat harus cerdik juga demi anak sekolah." kata orangtua murid yang tak mau disebutkan namanya itu.
Kasus "Siswa Titipan" Mencuat di Bintaro, Tangsel
Praktek titip menitip siswa ditengarai melibatkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Banten, Tabrani.
Mengutip Tangerangupdate, disebutkan bahwa ada beberapa calon peserta didik yang berhasil lolos lewat jalur 'penitipan' tersebut.
Hal tersebut diketahui dari salah satu percakapan diduga proses titip menitip siswa.
"Kirim namanya sekarang, main cepat soalnya last minute," mengutip Tangerangupdate.com.
Dari informasi itu pula diketahui pertemuan untuk membicarakan calon peserta didik tersebut dilakukan di Bintaro, Tangerang Selatan.
Respons Pj Gubernur Banten
Terkait titip menitip siswa pada proses seleksi PPDB khususnya tingkat SMA, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar tak menampik jika dirinya cukup banyak dihubungi orangtua murid yang meminta menitipkan anak-anak mereka agar bisa sekolah ke SMA Negeri.
"Ya banyak (minta tolong), tapi ya itu, biasa hubungan biasa ada yang nge-WA dan seterusnya. Ya kita menghormatinya," kata Al Muktabar, mengutip Kompas.com.
Pendapat Kritikus Pendidikan
Pakar pendidikan nasional, aktivis pendidikan, dan kritikus pendidikan, Darmaningtyas mengatakan perihal seleksi PPDB terutama jalur zonasi yang masih menyimpan sejumlah persoalan.
Menurutnya, penerimaan murid baru berdasarkan zonasi dapat melemahkan semangat belajar.
"Anak-anak yang pintar tapi jauh dari sekolah negeri. Mereka patah semangat karena untuk apa belajar keras sementara nanti juga di sekolah swasta? Dan untuk membangun pergaulan juga buruk karena kawannya di sekolah sama dengan kawannya dalam bertetangga. Ke depan mereka tidak akan menganggap kegiatan reuni alumni sebagai kegiatan yang menarik, karena tiap hari sudah bertemu." ujar Darmaningtyas kepada saya via Whatsapp.
Soal dugaan banyak orangtua menitipkan anak-anak mereka lewat jalur zonasi, Darmaningtyas menandaskan jika hal itu dikarenakan kesalahan sistem.
"Ya karena sistemnya tidak benar maka mengajari masyarakat tidak benar. Pemerintah itu tahu kalau keberadaan sekolah-sekolah negeri itu terbatas dan ngumpul di suatu tempat, tapi sistem penerimaan murid baru berdasarkan jarak. Jadi wajar bila kemudian masyarakat berbondong-bondong pindah KK mendekati sekolah negeri." tandas Darmaningtyas.
Semestinya, jika tak ada praktek titip menitip siswa, zonasi rumah dan sekolah dengan sendirinya akan semakin panjang jaraknya. Artinya, calon siswa yang rumahnya berjarak maksimal 1 km atau lebih sedikit, bisa keterima di sekolah yang mereka tuju.
Yang terjadi saat ini akhirnya anak-anak yang seharusnya mendapatkan jatah bangku di sekolah yang mereka tuju, harus sekolah di sekolah-sekolah swasta yang notabene harus membayar sekian juta rupiah, demi bisa melanjutkan pendidikannya.
Bangsa ini telah kehilangan "kejujuran".
Cldg12/7/2023
