Mundurnya Ferdinand dari Partai Demokrat tentu bukan perkara mudah. Dia selama ini dikenal sebagai salah seorang kader partai yang begitu gigih membela marwah partai dari serangan lawan politik. Maka, sikap tegasnya ini boleh jadi pertaruhan politik dia di masa mendatang. Apakah sikapnya ini tepat atau justru sesat.Â
Kedua, beda halnya dengan Ferdinand, mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fadli Zon menyatakan sikap sebaliknya. Dia cenderung menolak RUU Ciptaker, meski partainya, Gerindra, termasuk yang ikut menandatangani pengesahan undang-undang "Sapu Jagat" dimaksud.Â
Hal ini pula yang akhirnya memicu tanda tanya sujumlah pihak tentang sikap sebenarnya Partai Gerindra dan Prabowo. Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Rasa penasarannya ini dia tanyakan kepada Fadli Zon melalui cuitan akun twitter pribadinya.Â
"Partai anda kenapa setuju dgn UU Cipta Kerja bang @fadlizon ? Bagaimana sebetulnya sikap prabowo terhadap UU ini? #SeriusNanya," cuit Yunarto. (Warta Ekonomi.com).Â
Dalam pandangan penulis, apa yang ditanyakan Yunarto tersebut wajar. Mengingat adanya dua pandangan berbeda antara Partai Gerindra dengan Fadli Zon.Â
Boleh jadi sikap penolakan Fadli Zon tersebut adalah sikap pribadi. Jika demikian halnya berarti telah membelot dari putusan partai. Namun, Partai Gerindra dan Prabowo sepertinya hanya bisa diam dan bungkam alias tak ada teguran apapun terhadap pria kelahiran Jakarta, 1 Juni 1971 tersebut.Â
Timbul dua kemungkinan atas sikap diam Prabowo ini. Pertama, mengamini sikap Fadli Zon dan yang kedua setuju dengan RUU Ciptaker. Namun, sementara ini mereka membiarkan sikap sebenarnya itu menjadi misteri sambil terus melihat perkembangan politik selanjutnya.Â
Sebab, apabila mereka terburu-buru menyatakan sikap, hanya akan dihadapkan pada situasi kurang menguntungkan.Â
Ya, mungkin Prabowo dan Partai Gerindra sebenarnya kontra RUU Ciptaker dan mengamini penolakan Fadli Zon. Namun, sementara ini tak mampu berbuat banyak mengingat dirinya berada pada koalisi koalisi pemerintah.Â
Jika mereka dengan tegas menyatakan penolakan terhadap RUU Ciptaker, mungkin akan mendapat dukungan publik. Namun, di lain pihak harus bersebrangan dengan partai koalisi, khususnya PDI Perjuangan. Padahal, partai berlambang banteng gemuk moncong putih ini digadang-gadang sebagai partai yang siap membangun koalisi pada Pilpres mendatang.Â
Sementara, jika mereka terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap RUU Ciptaker juga bakal kurang menguntungkan bagi kepentingan politiknya. Tidak menutup kemungkinan, Partai Gerindra dan Prabowo akan ditinggalkan sebagian pendukungnya yang tidak setuju dengan disahkannya undang-undang "Sapu Jagat" tersebut.Â