Diawali dengan hebohnya Djoko Tjandra datang ke tanah air untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) atas kasus yang membelitnya, lalu diteruskan dengan drama pembuatan e-KTP, dan kemudian membongkar keterlibatan para pejabat tinggi Mabes Polri. Membuat pemerintah benar-benar dipermalukan.
Tidak ingin kehilangan muka di mata masyarakat tanah air, pemerintah melalui pihak kepolisian langsung bergerak cepat. Dan, hasilnya bisa kita saksikan bersama, tidak perlu makan waktu tahunan atau bahkan belasan tahun. Sang buron berhasil dicokok hanya dengan hitungan pekan.
Hal ini membuktikan, bahwa jika pemerintah serius dan terbebas dari segala kepentingan, sebetulnya sangat mampu sigap dan bergerak cepat untuk mencokoki paran buronan tanah air, termasuk Djoko Tjandra.
Hal ini tak bedanya dengan opera sabun. Sebetulnya, pihak produser atau sutradara sangat bisa untuk menjadikan drama tersebut selesai lebih cepat, dengan alur cerita yang benar-benar bisa dipahami penonton.
Akan tetapi, karena ada kepentingan, cerita tersebut akhirnya dibuat skenario baru, agar terus berlanjut. Tak peduli, bahwa sebenarnya penonton itu sendiri sudah bosan dan muak. Sehingga, saat drama itu akhinya selesai, penonton hanya bisa tersenyum nyinyir.
Pun, dengan drama penangkapan Djoko Tjandra, rasanya tak sedikit pihak yang hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tersenyum nyinyir.
Meski begitu, kita tetap patut memberi apresiasi atas keberhasilan pihak kepolisian. Sekarang, tinggal kita tunggu, apakah dengan tertangkapnya Djoko Tjandra akan bisa menyeret pihak-pihak lainnya. Artinya tidak hanya satu lurah, tiga jendral polisi dan pengacaranya, Anita Kolopaking saja.
Harun Masiku, Kapan?
Kasus buronnya Djoko Tjandra adalah kasus lama. Sebenarnya, ada kasus terbaru yang hingga saat ini belum bisa atau mungkin "tidak akan" diungkap. Yaitu, buronnya politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!