ISU RESHUFFLE menjadi topik panas dalam beberapa waktu belakangan. Terutama setelah beredarnya unggahan video sidang kabinet paripurna yang digelar Kamis (18/06/2020) di akun youtube Sekretatiat Kabinet dua hari lalu, Minggu, (28/06/2020).
Dalam unggahan video yang kemudian menjadi viral di media sosial (medsos), tampak Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah-marah terhadap para pembantunya yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Pemicunya, Presiden Jokowi menganggap para menterinya tidak memiliki sense of crisis di tengah negara sedang dilanda pandemi virus corona atau covid-19.
Di situasi negara sedang dilanda pagebluk, Presiden Jokowi melihat kinerja para menterinya masih biasa-biasa saja. Padahal semestinya harus diambil langkah yang extraordinary. Bahkan, dia juga siap membuka langkah-langkah luar biasa itu bila memang diperlukan. Baik itu langkah politik maupun pemerintahan.
Masih dalam kesempatan yang sama juga, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga tak segan untuk membubarian lembaga hingga mereshuffle kabinet.
Nah, kalimat atau narasi "reshuffle" ini yang kemudian memantik spekulasi tentang kementrian mana saja yang sekiranya layak dievaluasi dan direshuffle menteri-menterinya
Sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif, sebuah keniscayaan bagi Jokowi untuk mereshuffle kabinetnya kapan saja dia mau. Hanya saja, sejauh mana keberaniannya untuk mengganti para pembantunya tersebut dengan sosok yang baru.Â
Jelas menurut saya, hal tersebut bukan perkara mudah bagi dirinya. Bagaimanapun, Presiden Jokowi yang terpilih kembali menjadi presiden untuk kedua kalinya periode 2019-2024 didukung oleh partai-partai politik.
Boleh jadi, Presiden Jokowi tak akan menemui kendala berarti saat mereshuffle para menterinya dari kalangan non parpol. Sebab, dia tidak akan berbenturan terlalu kuat dengan pihak external. Baik itu warga masyarakat, pengamat politik atau komponen lainnya.
Justeru, mungkin saja pihak-pihak yang disebutkan tadi malah mendukung keputusan Jokowi. Jika memang menteri dimaksud layak untuk direshuffle.
Sejauh ini ada beberapa menteri non parpol yang banyak digadang-gadang layak untuk diganti, karena kinerjanya tidak memberikan nilai plus. Bahkan cenderung keliatan tidak mampu berbuat banyak.
Sebut saja menteri non parpol yang cukup banyak disebutkan oleh para pengamat layak direshufle itu adalah, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
Ya, kinerja mantan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto ini dianggap tidak mampu membuat gebrakan signifikan agar virus corona cepat bisa teratasi. Celakanya, setelah hampir empat bulan virus asal Wuhan, China itu malah semakin pesat saja jumlah kenaikan angka kasus positifnya.
Kemudian, ada nama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Mantan penggiat Indonesian Corruption Watch (ICW) ini dianggap sejumlah kalangan tak memiliki gebrakan apapun.Â
Padahal, di tengah kegoyahan ekonomi global, semestinya dia bisa berada di depan menggerakkan ekonomi rakyat lewat terobosan UKM.
Kendala Jokowi Pada Menteri dari Parpol
Jika Presiden Jokowi ditenggarai tidak akan banyak menemukan kendala jika mereshuffle menterinya dari kalangan non parpol, bagaimana dengan yang datang dari kalangan parpol? Apakah dia akan mampu melakukannya?
Seperti diketahui para menteri Jokowi dari kalangan parpol berjumlah 16 orang. Namun jumlah ini tentu saja tidak semuanya berprestasi jelek atau kurang baik. Diantara mereka ada yang bisa menjalankan tugasnya dengan cukup baik dan tidak menimbulkan kegaduhan.
Masalahnya, bagaimana Jokowi bersikap terhadap menteri yang cukup bermasalah dan kebetulan mereka ini adalah orang-orang kuat. Baik secara personal atau partai pendukungnya.
Setidaknya ada dua nama kuat yang digadang-gadang layak juga di reshuffle. Mereka itu adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasona Laoly dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkarves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Yasona Laoly
Pria kelahiran 1953 ini dianggap layak direshuffle karena kebijakannya yang memberikan asimilasi atau membebaskan ribuan narapidana menuai kegaduhan di kalangan publik. Terlebih, napi-napi yang dibebaskan tersebut banyak yang kembali berbuat ulah.
Meski begitu tidak gampang bagi Jokowi mendepak Yasona. Pasalnya, dia adalah kader partai penguasa saat ini, PDI Perjuangan. Dalam hal ini, tentu saja Jokowi tidak hanya harus berhadapan dengan Yasona sendiri, tetapi dengan partai penguasa itu sendiri. Terutama dengan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua umumnya.
Sebagai ketua umum, Megawati belum tentu terima jika Yasona direshuffle. Mengingat dia adalah kader partai senior dan militan. Bukan mustahil, jika Yasona di reshuffle akan menimbulkan tekanan politik sangat besar terhadap Jokowi.
Saat ini saja, bukan sekali dua kali kader-kader PDI Perjuangan getol mengkritisi Jokowi. Semisal Artelia Dahlan, Masinton Pasaribu dan Adian Napitupulu.
Tekanan ini bukan mustahil akan bertambah lebih besar, jika pada akhirnya Yasona diteshuffle. Untuk itu, saya rasa Presiden Jokowi tidak akan punya cukup keberanian untuk mereshuffle Yasona.
Luhut Binsar Pandjaitan
Semenjak dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan cukup sering melontarkan pernyataan kontroversial hingga memantik kegaduhan.
Malah terakhir, pria yang akrab disapa Opung ini terlibat perseteruan dengan mantan Sekretaris BUMN, Muhamad Said Sidu hingga berujung pelaporan terhadap aparat kepolisian.
Karena kinerjanya yang sering mematik kontroversi ini pula, sebagian kalangan menempatkan Luhut sebagai salah satu menteri yang juga layak direshuffle.
Masalahnya, siapapun tahu bahwa Luhut ini juga merupakan menteri yang berangkat dari parpol besar lainnya, yaitu Gokar. Sama halnya dengan Yasona di PDI Perjuangan, mereshuffle Luhut juga akan sangat berdampak besar bagi Jokowi dalam konstalasi politiknya.
Terlebih, sudah menjadi rahasia umum, diketahui, Luhut juga merupakan menteri Jokowi yang memiliki pengaruh besar di KIM. Karena besarnya pengaruh itu, sampai-sampai dia dijuluki sebagai " The Real President".
Malah, tak sedikit juga yang mengatakan bahwa Luhut merupakan bumper atau benteng Presiden Jokowi dari berbagai tekanan politik. Baik itu datang dari individu, para politisi atau mereka yang duduk di parlemen.
Saya kira, meski dimata publik, citra Luhut kurang begitu baik dan kurang disenangi, rasanya Presiden Jokowi akan tetap mempertahankannya alias tidak akan berani mereshuffle.
Betapapun, keberadaan Luhut di kabinet masih diperlukan Jokowi untuk membentengi dirinya salam sisa waktu masa jabatannya.
Salam
