Sebut saja menteri non parpol yang cukup banyak disebutkan oleh para pengamat layak direshufle itu adalah, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
Ya, kinerja mantan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto ini dianggap tidak mampu membuat gebrakan signifikan agar virus corona cepat bisa teratasi. Celakanya, setelah hampir empat bulan virus asal Wuhan, China itu malah semakin pesat saja jumlah kenaikan angka kasus positifnya.
Kemudian, ada nama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Mantan penggiat Indonesian Corruption Watch (ICW) ini dianggap sejumlah kalangan tak memiliki gebrakan apapun.Â
Padahal, di tengah kegoyahan ekonomi global, semestinya dia bisa berada di depan menggerakkan ekonomi rakyat lewat terobosan UKM.
Kendala Jokowi Pada Menteri dari Parpol
Jika Presiden Jokowi ditenggarai tidak akan banyak menemukan kendala jika mereshuffle menterinya dari kalangan non parpol, bagaimana dengan yang datang dari kalangan parpol? Apakah dia akan mampu melakukannya?
Seperti diketahui para menteri Jokowi dari kalangan parpol berjumlah 16 orang. Namun jumlah ini tentu saja tidak semuanya berprestasi jelek atau kurang baik. Diantara mereka ada yang bisa menjalankan tugasnya dengan cukup baik dan tidak menimbulkan kegaduhan.
Masalahnya, bagaimana Jokowi bersikap terhadap menteri yang cukup bermasalah dan kebetulan mereka ini adalah orang-orang kuat. Baik secara personal atau partai pendukungnya.
Setidaknya ada dua nama kuat yang digadang-gadang layak juga di reshuffle. Mereka itu adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasona Laoly dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkarves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Yasona Laoly
Pria kelahiran 1953 ini dianggap layak direshuffle karena kebijakannya yang memberikan asimilasi atau membebaskan ribuan narapidana menuai kegaduhan di kalangan publik. Terlebih, napi-napi yang dibebaskan tersebut banyak yang kembali berbuat ulah.
