8. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa lampau.Â
Hal ini telah menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak terlaksana. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara menjadi berkurang.
9. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia. Tetapi jika tidak diwaspadai dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa.
10. Kurangnya pemahaman, penghayatan dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dan keterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten disegala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tentu harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses pembangunan agar tercipta persamaan dan kesatuan nasional yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan kondisi Dan solusi sebagai berikut :
1. Menjadikan nilai agama dan budaya bangsa sebagai sumber etik kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat moral dan akhlak penyelenggara negara.
2. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dialog terbuka dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan.
3. Meningkatkan kerukunan sosial antar pemeluk agama, suku dan kelompok masyarakat lainnya dalam dialog kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan sikap saling menghormati.Â
Intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan.
4. Menegakkan supremasi hukum dan perundangan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Langkah ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus KKN dan pelanggaran HAM.
5. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat khususnya melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah.
