   Sebagai pulau dengan jumlah penduduk paling banyak dari seluruh pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, total jumlah penduduknya adalah 56,56%. Pulau Jawa memiliki sekitar 57% penduduk Indonesia dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang memiliki jumlah penduduk sangat rendah (<10%) kecuali Pulau Sumatera.
Sejak zaman VOC Jakarta adalah pusat perdagangan serta pemerintahan dan berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia, kemudian pada 1961, status Jakarta diubah sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI). Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta pun ditetapkan melalui PP No. 2 Tahun 1961 juncto UU No. 2 PNPS 1961.
59 tahun telah berlalu semenjak pengesahan, penduduk Ibu Kota Indonesia ini telah mencapai 11.063.324 jiwa, jumlah ini sudah termasuk WNA sebanyak 4.380 jiwa. Sementara itu, luas DKI Jakarta adalah 662,33 km² menurut Keputusan Gubernur No 171 Tahun 2007. Berarti, kepadatan penduduk DKI Jakarta saat ini mencapai 16.704 jiwa kmm². Data ini berdasarkan Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020.
Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk DKI Jakarta terus meningkat. Salah satu penyebab kepadatan penduduk tersebut adalah tingginya tingkat migrasi penduduk dari daerah luar Jakarta menuju Jakarta dan sekitarnya.
Selain itu, masyarakat ibu kota masih sering memperoleh air bersih dengan cara menggali sumur tanah. Tingkat ketergantungan yang semakin tinggi membuat permukaan tanah dan kemiringan DKI Jakarta menurun sebesar 6 cm per tahunnya. Akibat dari hal ini, bencana alam seperti banjir sering terjadi.
Penyebab lain dari bencana alam banjir adalah sampah yang tidak terkendali. Semakin hari jumlah sampah semakin membuat ngeri apalagi jika tidak ada solusi yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.
"7.800 ton yang masuk Bantargebang. Kalau tambah 10 persen yang terkelola dengan baik di sumber seperti pilah atau di bank sampah, maka total timbulan sampah lebih kurang 8.000 ton," kata Kepala Unit Tempat Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, saat berbincang dengan merdeka.com, Senin, 12 Agustus 2019.
Dikarenakan tidak adanya proses pemilahan oleh warga, sampah selalu dalam keadaan tercampur organik dan anorganik saat diangkut petugas. Hal itu disebabkan oleh masyarakat yang belum teredukasi secara baik dalam memilah sampah. Padahal, sampah yang bernilai ekonomis seperti sampah plastik dapat diolah kembali sebagai barang baru.
Ruang Terbuka Hijau pun masih sangat kurang kalaupun ada karena disediakan pihak swasta. Namun area tersebut tidak dapat digunakan secara bebas oleh publik, luasnya juga sering tak seberapa.
Sementara itu, dengan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) masalah polusi udara di ibukota akan berkurangdikarenakan RTH sebagai penyedia oksigen dan tempat tumbuh tanaman. Disamping itu, RTH juga dapat menjadi sarana rekreasi dan media belajar bagi masyarakat ibukota seperti Central Park di New York atau Hyde Park di London.
Permasalahan-permasalahan yang saya jelaskan di atas ini menjadi alasan mengapa ibukota harus dipindahkan. Ide pemindahan ibukota telah lama dikemukakan oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto namun rencana ini tidak kunjung direalisasikan. Kemudian di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, gagasan ini muncul kembali sebagai solusi seiring dengan rumitnya penanggulangan masalah yang terjadi di Jakarta.
