Dinamika Demokrasi di Indonesia, Politik Identitas

Pasangan kandidat Ahok-Djarot memainkan identitas tionghoa dan sekaligus menjadi repsentasi dari ekonomi, ras dan agama tionghoa yang beragama katolik. Sehingga pasangan tersebut mengalami penurunan elektabilitas ketika dihadapkan pada kasus ahok yang terjerat hukum penistaan agama sehingga ada alasan mengapa politik identitas dilarang.

Oleh karena itu dari berbagai fakta sosial politik yang memperlihatkan bahaya politik identitas yang mengancam keutuhan NKRI , berikut adalah berbagai bahaya dari adanya politik identitas bagi persatuan dan kesatuan NKRI.

1. Eksploitasi Agama Islam, identitas utama yang paling rentan bagi sebagian besar orang di republik Indonesia, praktik penyalahgunaan politik identitas simbolisme agama (Islam) dalam politik kebangsaan dan politik kebangsaan merupakan tugas kita bersama dan belum sepenuhnya berkembang. 

Bahkan saat ini, Islam sebagai "kekuatan politik resmi" di Indonesia tetap menjadi kekuatan paling dominan dalam menentukan perubahan politik, pembagian kekuasaan, bahkan perang saudara, pertarungan pemilihan umum dan/atau tidak ada pemilihan umum. pemilihan lokal. Bahkan pada kampanye pemilihan presiden 2022-2024 untuk demokrasi, nuansa perjuangan nyaris mengarah pada benturan antara Islam dan Pancasila.

2. Mengutip dari Kompasiana.com terdapat beberapa dampak bahaya politik identitas yaitu Mengancam Keutuhan Negara, yang memunculkan konflik politik yang mengatasnamakan Agama dalam seseorang yang menjadi tanda-tanda itu politik identitas yang semakin melekat di masyarakat. Sehingga saat ini menjelang pemilu 2024 yang banyak dijumpai masyarakat, yang lambat laun akan mencederai demokrasi.

Ancaman terhadap integritas nasional saat ini semakin memprihatinkan karena alasan politik Identitas yang mengistimewakan identitas agama semakin kental. Bahkan, bukan hanya politik identitas, namun beberapa kelompok kini mulai mempersoalkan ideologi negara. Tentu saja, ini merupakan ancaman yang sangat besar bagi keutuhan negara. 

Sangat ironis mengapa partai politik pada Pemilu 2019-2022 justru mempersoalkan ideologi negara Padahal sebelumnya tidak ada, bahkan sebelum beberapa pemilihan langsung di era Orde Baru dan Reformasi, dan hingga pemilihan umum 2014, tidak ada yang mempertanyakan ideologi negara dan pemahaman tentang bahaya politik identitas di masyarakatHal ini harus diangkat karena isu SARA menyangkut emosi massa yang sebagian bahkan tidak mengetahui fakta yang sebenarnya, seperti contoh pelanggaran norma sosial dan pelanggaran nilai-nilai sosial memperlakukan Pancasila.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa negara yang demokrasi adalah negara yang memberikan kebebasan dan hak terhadap masyarakat. Beberapa hal menjadi persoalan utama dalam pelaksanaan demokrasi yang berlangsung yaitu perhelatan pemilu yang akan turut mendorong adanya politik identitas, yang artinya para politisi berupaya untuk mementingkan identitas seperti ras, suku, dan agama untuk meraih suara terbanyak. 

Mereka yang berlombalomba akan mengedepankan identitas untuk memenangkan hati masyarakat.

Meskipun sudah banyak para tokoh dan pejabat menyuarakan akan bahaya yang dihadapi saat politik identitas terjadi kenyataannya sungguh berbeda. Sebaliknya politik identitas tetap menjadi isu yang terus mengalir saat ini di saat menjelas pemilu 2024. Banyak peristiwa politik identitas yang terjadi di Indonesia menjadi hal yang perlu di waspadai.