Pada tingkat integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal menyangkut hubungan antara elit dan massa, antara elit politik dan massa pendukung, atau antara pemimpin dan rakyat untuk mempersempit perbedaan dalam konteks pembangunan suatu proses. Dimensi horizontal menyangkut hubungan-hubungan yang berkaitan dengan persoalan kewilayahan, antar wilayah, antar suku, antar umat beragama, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat Indonesia.
2) integrasi ekonomi.
Integrasi ekonomi adalah saling ketergantungan antar wilayah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Adanya saling ketergantungan berarti daerah dan masyarakat yang berbeda asal usulnya akan melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan sinergis.
3) integrasi sosial budaya.
Integrasi ini adalah proses penyesuaian berbagai komponen masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan..Â
Berbagai faktor tersebut dapat mencakup ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain-lain.
3.Model Integrasi
a.Model integrasi imperium MajapahitÂ
Model integrasi ini bersifat kemaharajaan (imperium) Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan (nagaragung). Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa (mancanegara dan pasisiran) Konsentrisitas ketiga (Tanah Sabrang).
b. Model Integrasi KolonialÂ
Model integrasi ini lebih tepat disebut integrasi Hindia Belanda baru, karena sepenuhnya dilaksanakan pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah didorong oleh jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari ambtenaar (pegawai) Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat luas. Dengan kata lain, pemerintah tidak menerima dukungan rakyat yang signifikan. Model integrasi kolonial ini tidak mampu mempersatukan seluruh keberagaman bangsa Indonesia, namun hanya bertujuan untuk menciptakan kesetiaan tunggal kepada penguasa kolonial.
