Beberapa bidang yang paling terdampak dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan ini adalah bidang ekonomi dan politik. Pada bidang ekonomi, KPK memastikan bahwa negara mengalami kerugian atas kasus korupsi Setya Novanto sebesar Rp. 2,3 triliun. Hal ini ternyata berdampak luas pula kepada kesejahteraan masyarakat di mana tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial meningkat karena dana pemerintah yang seharusnya dipergunakan untuk rakyat justru malah dinikmati oleh para aktor yang melakukan korupsi.Â
Kemudian yang menarik adalah bagaimana respon KPK yang tidak terlalu memikirkan dampak korupsi e-KTP ini pada bidang politik. Namun justru sebenarnya kalau ditelaah lagi, perpolitikan negara tentunya ikut terguncang. Masyarakat yang pada awalnya menaruh kepercayaan kepada pejabat publik sebagai pemimpin mereka, akan kehilangan rasa kepercayaan tersebut.Â
Segala iming-iming kebaikan yang dijanjikan di awal oleh para pemimpin mereka hanya akan dianggap sebagai omong kosong bagi rakyat dan ini akan menjadi siklus yang berkelanjutan bagi para pemimpin-pemimpin selanjutnya. Selain itu, demokrasi juga ikut ternodai dengan tindakan korupsi pejabat negara ini yang juga dapat menyebabkan masyarakat tidak akan memilih siapapun pada pemilihan umum karena kepercayaan mereka yang sudah luntur. Dan plutokrasi pun dapat semakin memiliki tempat akibat sistem politik yang dikuasai oleh para pemilik modal besar yang mampu memberikan suap secara mudah guna memenangkan diri mereka sendiri.Â
