Kajian Kritis terhadap Penyerapan Anggaran Daerah yang Kurang Berorientasi Memecahkan Persoalan Rakyat

*Salmun Ndun,S.Pd., Guru UPTD SMP Negeri 1 Lobalain, Kab. Rote Ndao

Dalam berita online, Kompas.com tertanggal 10 Juli 2024, menyajikan sebuah berita berjudul "Geramnya Mendagri Ada Perjalanan Dinas Pemda Rp 10 M, Anggaran Program Rp 5 M." Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dalam Pemberantasan Korupsi' yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. 

Tito mengatakan, berbagai Pemda kerap tidak tepat sasaran saat merumuskan anggaran dan melaksanakan program. Cara berbagai pemerintah daerah (Pemda) dalam merancang dan menggelontorkan anggaran dianggap belum efisien dan kurang berorientasi buat memecahkan persoalan rakyat.

Dalam ulasan ini berupaya mengkaji secara kritis penyerapan anggaran daerah yang kurang berorientasi pada pemecahan persoalan rakyat, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya orientasi anggaran terhadap kebutuhan masyarakat, mengevaluasi dampak dari alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, baik terhadap pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.

Konsep dan Proses Penyerapan Anggaran Daerah

Penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai kritik terkait dengan efektivitas penyerapan anggaran daerah yang dianggap kurang berorientasi pada pemecahan persoalan rakyat. 

Alokasi dana yang tidak tepat sasaran, ketidakseimbangan dalam penentuan prioritas, serta pengaruh politik dan kepentingan pribadi seringkali menjadi penyebab utama masalah ini. Akibatnya, berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses terhadap layanan publik, masih belum teratasi dengan baik. 

Oleh karena itu, kajian kritis terhadap penyerapan anggaran daerah yang kurang berorientasi pada kepentingan rakyat menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang ada, memahami dampak yang ditimbulkan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.

Penyerapan anggaran merupakan komponen krusial dalam upaya pemerintah daerah untuk merealisasikan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang direncanakan. 

Optimalisasi penyerapan anggaran memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. 

Penyerapan anggaran yang baik juga menjadi indikator kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik dan memanfaatkan dana yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. 

Selain itu, penyerapan anggaran yang tepat sasaran berperan penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, pentingnya penyerapan anggaran tidak hanya terletak pada aspek administratif, tetapi juga pada dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Proses penyusunan dan implementasi anggaran di tingkat pemerintah daerah adalah tahapan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan publik. Proses ini dimulai dengan perencanaan yang melibatkan identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan data dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. 

Selanjutnya, dilakukan penyusunan rencana anggaran yang mencakup estimasi pendapatan dan belanja, serta alokasi dana untuk berbagai program dan proyek. Rencana anggaran ini kemudian dibahas dan disetujui oleh badan legislatif daerah sebelum diimplementasikan.

Implementasi anggaran meliputi penyaluran dana kepada unit-unit pelaksana serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah disusun. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme internal maupun eksternal untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan akuntabilitas. 

Tahapan-tahapan ini harus dijalankan dengan transparansi dan partisipasi masyarakat agar anggaran yang disusun dan diimplementasikan dapat benar-benar menjawab kebutuhan dan memecahkan persoalan rakyat.

Analisis Penyerapan Anggaran Daerah yang Kurang Berorientasi pada Kepentingan Rakyat

Penyerapan anggaran daerah yang kurang berorientasi pada kepentingan rakyat sering kali disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah penentuan prioritas anggaran yang tidak tepat, di mana alokasi dana lebih banyak difokuskan pada proyek-proyek prestisius yang kurang relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat. 

Selain itu, pengaruh politik dan kepentingan pribadi juga sering kali mendistorsi distribusi anggaran, mengarahkan dana kepada program-program yang lebih menguntungkan pihak tertentu daripada masyarakat luas. 

Ketidaksesuaian ini diperparah oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran, yang mengakibatkan minimnya pengawasan dan kontrol dari masyarakat serta lembaga pengawas.

Dampaknya, banyak persoalan mendasar seperti kemiskinan, ketidakmerataan akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang tidak tertangani dengan baik. Analisis ini menunjukkan bahwa tanpa orientasi yang jelas terhadap kepentingan rakyat, penyerapan anggaran daerah tidak hanya menjadi tidak efektif, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat pembangunan yang inklusif.

Dampak dari Penyerapan Anggaran yang Tidak Berorientasi pada Persoalan Rakyat

Pertama: Ketidakmerataan pembangunan. 

Ketidakmerataan pembangunan merupakan salah satu konsekuensi serius dari penyerapan anggaran daerah yang kurang berorientasi pada kepentingan rakyat. 

Ketika alokasi anggaran tidak memperhatikan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang, ketimpangan sosial dan ekonomi semakin meningkat.

Kedua: Rendahnya Kualitas Hidup Masyarakat. 

Rendahnya kualitas hidup masyarakat sering kali merupakan dampak langsung dari penyerapan anggaran daerah yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. 

Ketika anggaran tidak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial, masyarakat menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

KetigaL Infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang rusak dan transportasi yang tidak memadai, mengurangi mobilitas dan akses ke peluang ekonomi. 

Kurangnya dukungan untuk program-program kesejahteraan sosial juga menyebabkan banyak keluarga hidup dalam kemiskinan tanpa jaminan keamanan sosial. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dengan bijak, memastikan dana digunakan untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keempat: Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah. 

Penyerapan anggaran daerah yang kurang berorientasi pada kepentingan rakyat tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. 

Ketika alokasi anggaran tidak transparan, akuntabel, dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan dan keraguan di kalangan publik terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat menjadi skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam memenuhi janji-janji pembangunan dan kesejahteraan. 

Kepercayaan yang terkikis ini dapat berdampak negatif pada partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pembangunan, serta mempengaruhi legitimasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Menanggapi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan anggaran daerah.

Faktor Penyebab Kurangnya Orientasi Anggaran pada Persoalan Rakyat

Kurangnya orientasi anggaran pada persoalan rakyat dapat disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang saling terkait.

Pertama,, faktor politik memainkan peran sentral dalam pengalokasian anggaran daerah. 

Pengambilan keputusan terkait alokasi dana sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik para pemangku kepentingan, yang mungkin lebih mementingkan popularitas politik atau dukungan elektoral daripada kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Kedua, kurangnya transparansi dalam proses penganggaran menjadi kendala utama dalam memastikan anggaran daerah berorientasi pada kepentingan rakyat. Ketika proses penganggaran tidak transparan, masyarakat sulit untuk memahami dan mengawasi alokasi dana secara efektif.

Ketiga, faktor teknis dan administratif juga berkontribusi terhadap kurangnya orientasi anggaran pada persoalan rakyat. Birokrasi yang rumit dan prosedur yang tidak efisien dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang tepat waktu dan pengalokasian dana yang akurat.

Keempat, kurangnya partisipasi aktif dan inklusif dari masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran juga merupakan faktor yang signifikan dalam mengurangi orientasi anggaran pada kepentingan rakyat. Tanpa keterlibatan langsung dari masyarakat, kebutuhan dan aspirasi mereka cenderung tidak diprioritaskan dalam pembuatan kebijakan anggaran. 

Rekomendasi untuk Perbaikan

Untuk meningkatkan orientasi anggaran pada persoalan rakyat dan memastikan bahwa alokasi dana pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, beberapa langkah perbaikan dapat dipertimbangkan.

Pertama, diperlukan peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran. 

Mekanisme yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh publik akan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara adil dan efektif. Ini dapat dilakukan dengan menerbitkan laporan anggaran yang lebih terperinci, serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Kedua, melakukan reformasi birokrasi dan administrasi dalam memperbaiki proses penganggaran serta meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. 

Hal ini juga meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung di tingkat pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa anggaran dapat dikelola dengan lebih baik dan tepat waktu.

Ketiga, menguatkan kerangka hukum dan regulasi terkait pengelolaan anggaran. 

Penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran pengelolaan keuangan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menekan tingkat korupsi. Adanya regulasi yang jelas dan ditegakkan dengan tegas juga akan membantu mengurangi pengaruh politik dan kepentingan pribadi dalam proses penganggaran.

Keempat, memastikan bahwa anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, perlu ditingkatkan penggunaan data dan informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan. 

Analisis data yang komprehensif tentang kebutuhan dan prioritas masyarakat akan membantu pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana secara lebih efektif dan efisien.

Penerapan pendekatan berbasis bukti ini akan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memiliki dampak maksimal dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara komprehensif dan berkesinambungan, diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja penganggarannya dan mengarahkan sumber daya publik untuk benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga membawa dampak positif yang nyata dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat secara keseluruhan.

Harapan untuk Penyerapan Anggaran yang Berorientasi pada Kepentingan Rakyat

Harapan utama dalam penyerapan anggaran adalah agar proses tersebut benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Hal ini berarti bahwa setiap keputusan terkait alokasi dana harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. 

Masyarakat mengharapkan bahwa anggaran tidak hanya difokuskan pada proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan politik atau ekonomi bagi segelintir pihak, tetapi juga pada pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Harapan ini juga mencakup transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan akuntabel, dengan laporan yang jelas dan mudah dipahami tentang penggunaan dana publik. Dengan demikian, mereka dapat lebih percaya dan terlibat aktif dalam memantau pelaksanaan program-program yang didanai oleh anggaran tersebut.

Selain itu, harapan untuk penyerapan anggaran yang berorientasi pada kepentingan rakyat juga mencakup partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat sipil, dalam penetapan prioritas dan evaluasi program, diharapkan bahwa kebijakan anggaran dapat lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Di atas segalanya, harapan ini menggambarkan aspirasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, yang tidak hanya kompeten dalam mengelola keuangan publik tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan etis dalam memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan mereka memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pesan berisi ajakan refleksi bagi para penyerlenggara pemerintahan agar dalam proses penyerapan anggaran pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam memecahkan persoalan yang dihadapi oleh rakyat. 

Dengan fokus yang tepat pada kepentingan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan dengan bijak untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. 

Langkah-langkah transparansi, partisipasi publik yang lebih luas, dan penggunaan data yang akurat menjadi kunci dalam memastikan bahwa anggaran benar-benar mencerminkan aspirasi untuk pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi semua.(*)