Pertama, diperlukan peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran.Â
Mekanisme yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh publik akan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara adil dan efektif. Ini dapat dilakukan dengan menerbitkan laporan anggaran yang lebih terperinci, serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan.
Kedua, melakukan reformasi birokrasi dan administrasi dalam memperbaiki proses penganggaran serta meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.Â
Hal ini juga meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung di tingkat pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa anggaran dapat dikelola dengan lebih baik dan tepat waktu.
Ketiga, menguatkan kerangka hukum dan regulasi terkait pengelolaan anggaran.Â
Penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran pengelolaan keuangan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menekan tingkat korupsi. Adanya regulasi yang jelas dan ditegakkan dengan tegas juga akan membantu mengurangi pengaruh politik dan kepentingan pribadi dalam proses penganggaran.
Keempat, memastikan bahwa anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, perlu ditingkatkan penggunaan data dan informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan.Â
Analisis data yang komprehensif tentang kebutuhan dan prioritas masyarakat akan membantu pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana secara lebih efektif dan efisien.
Penerapan pendekatan berbasis bukti ini akan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memiliki dampak maksimal dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat.
Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara komprehensif dan berkesinambungan, diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja penganggarannya dan mengarahkan sumber daya publik untuk benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga membawa dampak positif yang nyata dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat secara keseluruhan.
Harapan untuk Penyerapan Anggaran yang Berorientasi pada Kepentingan Rakyat