Pada kenyataannya, sering kali ego sektoral melemahkan struktur dan fungsi penegakan hukum, menyebabkan kerugian besar baik dari segi sumber daya maupun kepercayaan publik.
Untuk membangun sistem penegakan hukum yang kuat dan terpercaya, penting untuk mengatasi ego sektoral dan mempromosikan kolaborasi yang lebih erat antara KPK, Polri, dan Kejagung.
Solusi untuk Mengatasi Ego Sektoral
Pertama, peningkatan komunikasi dan koordinasi menjadi langkah awal yang krusial. Membentuk forum atau tim kerja bersama yang melibatkan perwakilan dari ketiga lembaga ini dapat memastikan bahwa komunikasi berjalan lancar dan informasi penting dapat dibagikan dengan segera. Pertemuan rutin dan mekanisme pelaporan yang transparan akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan memperkecil kemungkinan terjadinya miskomunikasi.
Kedua, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bersama merupakan cara efektif untuk membangun rasa kebersamaan dan memperkuat pemahaman lintas lembaga.Â
Program pelatihan yang melibatkan anggota dari KPK, Polri, dan Kejagung dapat difokuskan pada teknik investigasi bersama, manajemen kasus, serta penggunaan teknologi dalam penegakan hukum.
Selain itu, workshop dan seminar yang membahas tantangan dan keberhasilan kolaborasi dapat memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi berbagai kasus hukum.
Ketiga, membangun mekanisme pengawasan dan evaluasi kolaborasi antar lembaga adalah langkah penting untuk memastikan bahwa upaya peningkatan kerjasama berjalan efektif. Pembentukan badan independen atau unit khusus yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi kolaborasi antara KPK, Polri, dan Kejagung dapat memberikan feedback yang konstruktif dan objektif. Evaluasi berkala terhadap kinerja kolaboratif dan pencapaian target bersama dapat memotivasi lembaga-lembaga ini untuk terus memperbaiki kerjasama mereka.
Keempat, penerapan kebijakan dan regulasi yang mendukung kolaborasi juga sangat diperlukan. Regulasi yang jelas mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab dalam penanganan kasus, serta prosedur yang mengatur koordinasi antar lembaga, akan mengurangi tumpang tindih dan konflik yurisdiksi.
Kelima, penguatan budaya organisasi yang mendukung kerjasama dan integritas di setiap lembaga perlu ditingkatkan. Masing-masing institusi harus menanamkan nilai-nilai kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam budaya kerja mereka. Program-program pengembangan budaya organisasi yang mendorong kerja tim lintas lembaga dan pengakuan terhadap kontribusi individu dalam kolaborasi dapat membantu mengikis ego sektoral.
Keenam, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi dapat mempercepat dan mempermudah kolaborasi. Pengembangan sistem informasi terpusat yang dapat diakses oleh KPK, Polri, dan Kejagung untuk berbagi data dan perkembangan kasus secara real-time akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Teknologi juga dapat digunakan untuk memantau dan mengukur kinerja kolaboratif, memberikan data yang akurat untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
