Pemilihan Pimpinan Perguruan Tinggi: Pemilihan atau penunjukan pimpinan perguruan tinggi yang bersifat politis dapat mempengaruhi kebijakan dan iklim akademik di lembaga tersebut. Pemimpin yang diangkat dengan pertimbangan politik mungkin memengaruhi kebebasan akademik di tingkat institusi.
Pengawasan atau Kontrol Media Pendidikan: Pemerintah dapat memegang kendali atas media pendidikan, seperti televisi atau radio pendidikan. Pengawasan ini dapat membatasi kebebasan dalam penyajian berbagai pandangan atau ideologi dalam ruang publik.
Sistem Pemerintahan: Tipe sistem pemerintahan, apakah demokratis, otoriter, atau bentuk pemerintahan lainnya, dapat memengaruhi kebebasan akademik. Negara-negara dengan sistem demokratis cenderung memberikan lebih banyak ruang untuk kebebasan akademik dibandingkan dengan negara-negara yang diperintah secara otoriter.
Keamanan Nasional: Kondisi politik yang melibatkan isu-isu keamanan nasional, terorisme, atau ketegangan geopolitik dapat memicu pembatasan terhadap kebebasan akademik. Pemerintah mungkin mengambil langkah-langkah untuk mengontrol informasi atau pandangan yang dianggap berpotensi merugikan kepentingan nasional.
Polarisasi Politik: Tingkat polarisasi politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebebasan akademik. Dalam situasi politik yang sangat terpecah belah, akademisi yang menyuarakan pandangan kontroversial atau kritis terhadap pemerintah atau kelompok politik tertentu dapat menghadapi tekanan atau tindakan represif. Tingkat polarisasi politik memainkan peran penting dalam menentukan lingkungan kebebasan akademik di suatu negara. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan cara polarisasi politik dapat memengaruhi kebebasan akademik:
Tekanan untuk Konformitas Ideologis: Dalam situasi politik yang terpecah belah, terutama ketika polarisasi mencapai tingkat yang tinggi, akademisi mungkin merasa tekanan untuk konformitas ideologis. Mereka yang menyuarakan pandangan kontroversial atau berlawanan dengan arah politik dominan dapat menghadapi ketidaksetujuan atau penolakan.
Risiko Tindakan Represif: Akademisi yang mengkritik pemerintah atau kelompok politik tertentu dalam konteks polarisasi politik yng tinggi dapat menghadapi risiko tindakan represif. Pemerintah atau kelompok politik yang merasa terancam oleh pandangan kritis dapat mencoba membatasi kebebasan akademik.
Pengaruh dalam Penyusunan Kurikulum: Polaritas politik dapat memengaruhi penyusunan kurikulum, dengan pemerintah yang cenderung mendukung pendekatan atau pandangan tertentu dalam materi pendidikan. Ini dapat menciptakan pembatasan terhadap perspektif atau topik tertentu yang dianggap kontroversial.
Pembatasan terhadap Penelitian dan Publikasi: Akademisi yang melakukan penelitian atau menerbitkan karya yang kontroversial atau kritis terhadap pemerintah atau kelompok politik tertentu dapat menghadapi pembatasan atau hambatan dalam proses penelitian, publikasi, atau penyebarluasan hasil.
Pembatasan Kebebasan Berpendapat: Tingkat polarisasi yang tinggi dapat berdampak pada kebebasan berpendapat di lingkungan akademik. Akademisi mungkin merasa takut untuk menyuarakan pandangan mereka karena takut mendapat tanggapan negatif atau bahkan represi dari kelompok atau individu tertentu.
Pengaruh pada Kebijakan Institusional: Institusi pendidikan tinggi dapat merespons polarisasi politik dengan mengadopsi kebijakan atau pedoman yang membatasi kebebasan akademik atau menyatakan preferensi terhadap pandangan tertentu.
