Ketua Pansus Pelindo Ternyata Ngebet Gantikan Rini Soemarno

Tiada politik tanpa kepentingan. Begitu juga dengan langkah sejumlah politikus PDIP menggalang pembentukan panitia khusus (Pansus) Pelindo II lebih dari 3 bulan yang lalu.

Awalnya, Pansus ini dibentuk untuk mengungkap dugaan praktik korupsi di Pelindo II menyusul langkah Komjen Budi Waseso (Buwas), Kepala Bareskrim Mabes Polri yang menggeledah kantor BUMN Pelabuhan tersebut.

Belakangan, setelah Pansus terbentuk, salah satu alat kelengkapan DPR ini justru “disalah gunakan” untuk merancang sebuah “kudeta” terhadap kursi menteri BUMN yang dipercayakan Presiden Jokowi kepada Rini Soemarno.

Sejak pertama terbentuk, Rieke Diah Pitaloka yang dipercaya menjadi ketua Pansus Pelindo sudah berkoar bahwa problem di Pelindo II seperti pengadaan crane dan perpanjangan kontrak JICT merupakan tanggungjawab meneg BUMN. Karena itu kegagalan Pelindo II jadi tanggungjawab Meneg BUMN.

Rieke, janda tiga anak dan calon gubernur Jawa Barat yang kalah dalam pilkada 2013 terus membangun opini bersama beberapa kolega politiknya untuk menyingkirkan Rini Soemarno melalui Pansus Pelindo II.

Dalam salah satu rapat Pansus yang menghadirkan meneg BUMN pada 5 Desember 2015, secara sarkastik Rieke menyerang Rini. ” Jangan pikir saya tidak membaca dan tolol. Saya tahu Anda tadi membaca legal opinion lama,” ucap Rieke, menyoal legal opinion atau pendapat hukum Jaksa Agun Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung menyatakan perizinan yang dilakukan JICT terindikasi digunakan untuk penyelundupan pupuk. (tempo.co 5 Desember 2015).

Serangan demi serangan terus dilancarkan Rieke terhadap Rini. Puncaknya adalah rekomendasi sementara Pansus yang dibacakan pada Rapat Paripurna DPR tanggal 17 Desember 2015. Kepada anggota DPR Rieke menyatakan bahwa Pansus Pelindo II merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo memecat Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino.

Rieke juga meminta presiden untuk membatalkan perpanjangan kontrak JICT. Mantan artis ini mengungkap sejumlah data-data berdasarkan asumsi yang dibangunnnya sendiri. Tapi sayangnya Rieke menyembunyikan sejumlah fakta penting terkait perpanjangan kontrak JICT ini. Salah satunya adalah hasil audit BPK yang menyatakan bahwa perpanjangan kontrak JICT tidak menimbilkan kerugian negara. Informasi mengenai hasil audit BPK yang telah disampaikan oleh ketua BPK Ahsanul Qosasih ke DPR pada 1 Desember 2015 tidak pernah disampaikan Rieke ke anggota Pansus Pelindo II lainnya dan apalagi kepada publik.

Padahal dari audit BPK tersebut terungkap sejumlah fakta penting yang menyatakan bahwa perpanjangan kontrak JICT sangat menguntungkan Pelindo II dan negara.

BPK dalam auditnya hanya meminta kepada Pelindo II untuk segera mengambil alih kontrol manajemen di PT JICT. Dan Permintaan BPK tersebut sejatinya sudah dijalankan oleh Pelindo II. Sejak 6 Juli 2015 kepemilikan saham Pelindo II telah berubah, dimana Pelindo menguasai 50,9% saham, HPH 49% saham dan Kopegmar 0,1% saham.

Terkait tudingan adanya pelanggaran UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, BPK tidak mempermasalahkan implementasi Pasal 344 ayat (3) terkait konsesi dalam proses perpanjangan kerja sama pengelolaan JICT dan TPK Koja.

UU 17/2008 Pasal 344 ayat 3 hanya menunjuk Pasal 90 terkait lingkup Badan Usaha Pelabuhan, mengatur secara tegas bahwa pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh badan usaha milik negara (BUMN) Kepelabuhanan tetap diselenggarakan oleh BUMN kepelabuhanan dimaksud.  Ketentuan ini memberikan pelimpahan secara langsung kepada Pelindo I, II, III, dan  IV dalam penyelenggaraan kegiatan pengusahaan pelabuhan.

Artinya, Undang-Undang Pelayaran khususnya Pasal 344 menyatakan bahwa Pelindo I, II,III dan IV mendapat perlakuan khusus berupa konsesi yang diberikan langsung oleh undang-undang (concession by law). Perpanjangan kontrak JICT ini sesungguhnya telah memberikan pendapatan berlipat kepada Pelindo II. Pada kontrak lama pendapatan tertinggi Pelindo dari JICT hanya USD 76 juta (2013). Dengan kontrak baru Pelindo II sudah mengantongi biaya sewa sebesar USD 85 juta per tahun, belum termasuk dividen. Pelindo juga akan mengelola terminal II JICT dan mendapatkan pembayaran uang muka senilai US$ 215 juta.

Siasat Rieke Ambil Kursi Rini

Keputusan Rieke yang menyampaikan rekomendasi pansus sebelum kerja pansus ini tuntas tak ayal menimbulkan banyak praduga. “Rekomendasi Pansus di DPR RI yang dipimpin Rieke Diah Pitaloka tersebut janggal karena keluar saat proses pemeriksaan pansus belum berakhir. Proses belum berakhir, laporan belum selesai, tiba-tiba ada rekomendasi,” kata Refly Harun, pakar hukum tata negara.

“Ini seperti drama politik dan tidak produktif,” tuding Sekjen Golkar Idrus Marham. Politikus PKS Refrizal yang juga anggota Pansus Pelindo II menilai aneh rekomendasi Pansus yang dibacakan Rieke. Pasalnya, Pansus belum mengambil keputusan final dan masing-masing fraksi belum memberikan pandangan. “ Itu (pernyataan Rieke) tidak bisa dianggap rekomendasi Pansus Pelindo II,” tegas Refrizal dalam sebuah talkshow di TVOne.

Melihat hasil rekomendasinya tak dilirik pemerintah, Rieke pun berulah. Awal pekan ini dia menyebar press release dan merengek kepada Presiden Jokowi untuk segera mencopot Rini. Rieke terus berkoar bahwa Presiden harus tunduk terhadap keputusan Pansus.

Belakangan, sikap agresif Rieke menyerang Meneg BUMN bermakna ganda. Seorang petinggi partai membisikkan bahwa jika Pansus sukses menggeser Rini, maka jatah meneg BUMN bisa diserahkan ke Rieke Pitaloka.

“Ada keinginan untuk menjadikan Rieke sebagai pengganti Rini Soemarno di BUMN,” bisik politikus gaek ini.

Alhasil, begitulah politik. Dibalik upaya menjatuhkan orang, mengungkap fakta-fakta bodong dan menutupi sejumlah fakta positif tentang Pelindo II, Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka ternyata punya ambisi pribadi untuk menjadi Meneg BUMN.

Akankah jalan Janda Tiga Anak ini mulus ke kursi menteri yang menguasai aset negara Rp 5000 triliun itu? Melihat rekam jejaknya, Jokowi rasa-rasanya mustahil memilihnya……..