Alasan Ideologis-Historis Mengapa "Jokowi-Airlangga"

Hari-hari ini, sejarah seperti berulang (l'historie se repete/bahasa Perancis); the history repetition, mengacu pada beberapa peristiwa pemberontakan berbau separatis di masa lalu, yang bertendensi hendak mengubur  ideologi Pancasila. 

Apabila pada tahun 1953 muncul DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang merebak pertama kali dari Aceh, dan menyebar ke Jawa Barat dan daerah-daerah lainnya, maka kini muncul fenomena serupa melalui manuver  HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang mengumandangkan ideologi khilafah untuk merongrong Pancasila. Kala itu, Presiden Soekarno secara tegas memberangus DI/TII yang merongrong ideologi Pancasila. Kini, Presiden Jokowi  secara tegas pula mengakhiri eksistensi HTI dengan menyatakan HTI sebagai ormas terlarang.   

Apabila dikomparasikan dengan situasi politik nasional hari-hari ini, maka pemerintah bersama Partai Golkar harus mengambil posisi proaktif sebagai pengawal Pancasila dan UUD 1945, khususnya dalam hal proses pelembagaan dan pembudayaan kehidupan berdemokrasi. Bila dicermati secara seksama, saat ini proses demokrasi telah dan sedang dibajak oleh kepentingan neo-liberalisme dan kapitalisme global. 

Untuk itu, pemerintahan Jokowi memerlukan dukungan politik yang kuat dari partai-partai berbasis kebangsaan, khususnya oleh Partai Golkar yang telah teruji konsistensi kebangsaannya, sekaligus memiliki kapasitas sebagai partai pekerja dalam hal agenda besar pembangunan nasional.

Merespons situasi politik domestik hari-hari ini yang juga memicu kecemasan ideologis dalam konfigurasi kemajemukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintahan Jokowi-JK diharapkan mampu melakukan konsolidasi ideologis untuk semakin memperkuat eksistensi pemerintahannya. 

Dalam konteks ini, tentu saja Partai Golkar mesti mengambil posisi proaktif untuk mengawal jalannya pemerintahan Jokowi-JK. Satu hal terpenting dalam konsolidasi ideologis tersebut adalah dengan mempersiapkan secara matang kelanjutan pemerintahan yakni melalui regenerasi kepemimpinan ideologis. 

Dari perspektif idealisme kepartaian, prinsip karya-kekaryaan yang melekat pada Partai Golkar dan termanifestasikan dalam "Karya Siaga Gatra Praja", merupakan roh doktrin Partai Golkar sekaligus dapat menjadi panduan bagi ikhtiar konsolidasi ideologis bagi kepentingan bangsa dan negara. 

Dalam perspektif moderen, doktrin karya siaga gatra praja berbanding lurus dengan makna "teknokratisme", yaitu pengelolaan organisasi dan manajemen sumberdaya pada negara industri oleh kelompok teknokrat. Pada positioning inilah figur Airlangga Hartarto melengkapi prasyarat ideologis mengapa ia harus menjadi Cawapres Jokowi, mengingat Airlangga sendiri adalah seorang teknokrat!

Dengan demikian, duet Capres-Cawapres Jokowi-Airlangga hadir bukan sekedar pada urusan logika elektabilitas, melainkan lebih mendasar dari itu bahwa duet Jokowi-Airlangga menjadi garansi ideologis untuk memperkuat eksistensi negara-bangsa (nation-state) Indonesia, baik dari konteks keberlanjutan pemerintahan yang terus "bekerja, bekerja, dan bekerja", tetapi sekaligus memantapkan posisi Indonesia di fora global untuk memasuki gelanggang negara industry for point zero (4.0) atau revolusi industri generasi keempat.

Wacana duet Jokowi-Airlangga ini disuarakan pula dengan sangat getol oleh Akbar Tanjung, Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar. Dalam pandangan Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 1998-2004 ini, duet Jokowi-Airlangga merupakan paket ideal untuk menjadi penyanggah pembangunan ekonomi Indonesia di tengah persaingan global saat ini. 

Jokowi-Airlangga merupakan perpaduan dua pemimpin berkarakter teknokrat yang akan membawa keberhasilan Indonesia dalam persaingan ekonomi global.  Duet Jokowi-Airlangga ini pun potensial membuka ruang praksis  "ekonomi inklusif" dalam kerangka pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas (trilogi pembangunan).