Alasan Ideologis-Historis Mengapa "Jokowi-Airlangga"

Merujuk pada sejarah politik seputar tahun 1955, disintegrasi politik  di era demokrasi parlementer pasca Pemilu 1955 menimbulkan perkara-perkara politik yang kontraproduktif terhadap pembangunan nasional. 

Kendati pemilu 1955 dianggap paling demokratis namun kemudian menimbulkan kondisi politik yang runyam. Riwayat kabinet rata-rata 'berumur pendek', hingga kemudian di tahun 1959 Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk mengatasi kebuntuan politik dan lebih-lebih kebuntuan konstitusional saat itu. Dekrit tersebut mengakhiri eksistensi UUD Sementara 1950, dan bersamaan dengan itu eksistensi UUD 1945 dikembalikan sebagai konstitusi resmi negara.

Instabilitas politik pada saat itu diakibatkan oleh benturan ideologis antar-partai yang juga berdampak pada keruntuhan citra parpol. Bung Karno kemudian menggagas perlunya keberadaan "golongan fungsionil", yang kemudian menjadi Golongan Karya (Golkar) hingga menjadi Partai Golkar seperti yang kini dikenal. Jadi, Bung Karno berperan sentral dalam kelahiran Golkar pada 20 Oktober 1964 yang kala itu bernama Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar. 

Melalui Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat/Menpangad, Bung Karno memerintahkan beberapa perwira menengah militer dikaryakan untuk memimpin tiga organisasi kemasyarakatan pendiri Sekber Golkar; Kolonel Suhardiman untuk SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia), Brigjen Sugandhi untuk MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong), dan Kolonel Mas Isman untuk Kosgoro (Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong).

Ketiga Ormas pendiri Sekber Golkar ini memiliki karakteristik masing-masing, tetapi bertautan secara sinergis untuk tujuan perjuangan kolektif, yakni memajukan pembangunan bangsa melalui pendekatan karya-kekaryaan. 

Ormas SOKSI merupakan komponen kekuatan ideologis dan pemikir Golkar, Kosgoro berperan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi, sedangkan MKGR merupakan basis kekuatan untuk kepentingan dakwah.Saat itu, SOKSI diposisikan sebagai pengimbang bagi kekuatan Pancasilais untuk menghadapi intrik sayap PKI bernama SOBSI (Sentra Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).

Mencermati situasi dan kondisi politk-ekonomi hari-hari ini, Golkar harus menjadi kekuatan di garda terdepan untuk mengembalikan kedaulatan bangsa Indonesia dalam konteks praksis konstitusi negara. Golkar mesti membangun sinergi dengan  partai-partai nasionalis dan partai-partai berbasis keagamaan, untuk melawan penetrasi dan hegemoni multynational corporation yang merupakan perpanjangan tangan neo-liberalisme dan kapitalisme global.

Saat ini, kedaulatan wilayah NKRI sedang tercengkeram dalam hegemoni kepentingan neo-liberalisme/kapitalisme global, yang cenderung menguasai kedaulatan wilayah udara, tanah, dan air. 

Padahal, UUD 1945 mengamanatkan bahwa semua sumberdaya alam Indonesia itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sebagai bangsa yang besar dan berdaulat, seluruh komponen bangsa Indonesia mesti bergandengan tangan untuk menjaga kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya bangsa. 

Kinilah saatnya kepemimpinan nasional kita di bawah dirigen utama Presiden Jokowi mesti melakukan penggalangan kekuatan nasional secara total untuk menghadapi hegemoni kekuatan asing. Meminjam idiom yang sering diteriakkan Bung Karno yakni "samenbundeling van alle revolusionaire krachten!", saat dahulu mengusir kaum imperialis dan kolonialis dari bumi nusantara.

Garansi ideologis