Mohon tunggu...
Sadam Indrazani
Sadam Indrazani Mohon Tunggu... Mahasiswa - mahasiswa

saya sebagai mahasiswa

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia

9 Mei 2024   18:30 Diperbarui: 9 Mei 2024   18:39 108
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam

distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan

kelompok berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang

yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah

besar di banyak negara sedang berkembang (NSB), tidak terkecuali di

Indonesia. Ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa

dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial

tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses

pertumbuhannya. Karenanya, tidaklah mengherankan ketimpangan itu pastinya

‌selalu ada, baik itu di negara miskin, negara sedang berkembang, bahkan 

‌negara maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan adalah seberapa besar

tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut.

Ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat dilihat berdasarkan indikator

atau suatu indeks ketimpangan pendapatan yang salah satunya adalah Gini

Rasio.Perkembangan

ketimpangan pendapatan yang diukur berdasarkan Gini Rasio dan faktor-faktor

yang mempengaruhinya yaitu pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja dan investasi

dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per pulau di Indonesia dari peningkatan pertumbuhan ekonomi akan

meningkatkan ketimpangan pendapatan tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa penurunan

pertumbuhan ekonomi akan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Selain pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja juga

mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Peningkatan produktivitas tenaga

kerja pada daerah A yang tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas tenaga

kerja di daerah B akan menyebabkan tingginya produksi pada daerah A

sedangkan daerah B tidak. Oleh sebab itu, kegiatan produksi di daerah A akan

semakin tinggi sedangkan di daerah B akan semakin lambat. Jika dibiarkan hal

ini akan memperlebar ketimpangan pendapatan.Kemudian, disamping pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga

kerja, faktor lain yang diduga mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah

investasi. Tingginya kegiatan investasi di daerah A dan rendahnya investasi di

daerah B maka daerah A akan jauh lebih cepat berkembang dibandingkan

dengan daerah B. Oleh karena itu, hal ini akan mendorong tingginya

ketimpangan pendapatan antara daerah A dan daerah B.Faktor berikutnya yang diduga mempengaruhi tingginya ketimpangan

pendapatan adalah kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang

tidak merata antar daerah menyebabkan daerah yang IPM-nya lebih tinggi akan

memiliki kualitas manusia yang baik sehingga dapat menunjang pembangunan

dan sebaliknya.Hal ini bertentangan

dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan IPM pada suatu daerah yang

tidak diiringi dengan peningkatan IPM di daerah lainnya akan memicu

terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan.

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan

pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan

suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai

peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya

faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan

cara-cara atau teknologi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat

memperlihatkan trend yang meningkat dan mantap dari tahun ke tahun, karena

pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan

struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan

dinamis dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi

ketimpangan sosial ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsep

desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang dimulai

dari tahun 2001 merupakan sebuah gebrakan (big bang) dari semula

pemerintahan yang bersifat sentralistis menjadi pemerintahan yang

desentralistis. daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan, potensi dan keanekaragaman daerah. Desentralisasi sesungguhnya merupakan alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif. 

Kebijakan desentralisasi pengeluaran dan penerimaan dari pemerintah

pusat ke pemerintah daerah merupakan bagian dari program untuk

meningkatkan efisiensi pada sektor publik (pemerintah), mengurangi budget

defisit dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemikiran

yang mendasari kebijakan desentralisasi dan delegasi kewenangan ke daerah,

yang diikuti secara konsisten dengan desentralisasi fiskal, adalah keyakinan

bahwa pemerintah daerahlah yang dekat dan langsung berhadapan dengan

rakyat, akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melayani kebutuhan

rakyatnya, sehingga akan meningkatkan efisiensi secara ekonomi.Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk

pemberian transfer kepada daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi

khusus dan penyesuaian, serta dalam bentuk instrumen peningkatan potensi

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah merupakan salah satu komponen

penentu besar kecilnya penerimaan PAD. Peningkatan derajat otonomi fiskal daerah akan meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi sebab akan dapat menambah jumlah pemasukan bagi daerah sehingga

daerah akan menjadi lebih leluasa dalam menggunakan anggarannya untuk

berbelanja. Belanja pemerintah ini nantinya akan bisa menggerakkan ekonomi sehingga produksi barang dan jasa pada akhirnya akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Disamping itu, kenaikan pertumbuhan ekonomi juga diduga terjadi karena menurunnya rasio pajak. Penurunan rasio pajak akan meningkatkan pendapatan disposibel yang pada nantinya akan mendorong kenaikan daya beli riil masyarakat sehingga masyarakat akan meningkatkan konsumsinya.

Peningkatan konsumsi ini akan menyebabkan naiknya produksi barang dan jasa yang pada akhirnya akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi meningkat.Berdasarkan fenomena di atas, untuk membuktikan sejauh mana pengaruh masing-masing variabel dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun