Demokrasi Menyuburkan Korupsi?

Tidak heran banyak sekali kepala dearah tertangkap, hanya ke ajaibanlah dan keberuntungan  ada kepala daerah yang tidak tertangkap oleh KPK, karena jika benar-benar di sadap atau ada mata-mata dimasing-masing pemda yang tanam oleh KPK sangat mungkin dijamin 90 persen kepala daerah akan menjadi tersangka.

Sudah menjadi rahasia umum bagi para Bupati, Gubernur memakai nama pihak lain pada saat membeli sesuatu, baik itu mobil, rumah , tanah ruko dan lain-lain.  Bahkan dikampung saya rumah yang dimiliki oleh Mantan Bupati atas nama orang lain, padahal sekampung  tahu itu adalah rumah mantan Bupati yang dibeli pada saat menjabat dan hanya menjadi bisik-bisik tetangga.

Hebatnya lagi untuk menyamarkan hasil korupsi atau setoran proyek, Bupati yang sekarang menjadi mantan bupati karena sudah 2 priode , untuk rekening penampungan juga mengunakan rekening atas nama orang lain.

Untuk menhindari , ada telpon model lama yang katanya sulit disadap oleh KPK dan nomor bisa dibuang pada saat habis pakai, inilah hebatnya.

Pola juga berlaku didaerah lain, kasus tertangkapnya mantan walikota Kendari dan walikota kendari yang punya hubungan anak Bapak  melengkapi kasus-kasus yang sudah terungkap, lantas adakah keinginan kita untuk memperbaiki sistem demokrasi kita.

Bahwa sistem Demokrasi masih cara yang terbaik untuk saat ini dalam system pemilihan kepada daerah ,jawaban pasti Ya, tetapi jika untuk kesejahteraan rakyat ini menjadi tanda  Tanya?., karena demokrasi kita adalah demokrasi kapital yang sarat dengan modal , bukan demokrasi berdasar kecerdasan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik.

Jika tidak dibenahi dan dicarikan jalan keluar atas system demokrasi kita, sama saja dengan kita mengali kuburan buat NKRI, bukan kemakmuran, bukan keadilan yang kita dapat tetapi menjadi negara lemah dan tak berdaya, kita tidak ingin Negara ini seperti Zimbabwe, venezuella atau Argentina bekas Negara maju yang kemudian menjadi Negara terbelakang.