Kehadiran FIFA sebagai salah satu non-governmental organization terbesar di dunia sempat memberikan harapan bahwa penyelesaian masalah ini akan terealisasikan dengan cepat.Â
Akan tetapi masyarakat lupa bahwa FIFA juga tak ubahnya seperti PSSI, dilanda isu korupsi dan permasalahan transparansi dan akuntanbilitas. Meskipun bergerak sebagai civil society, FIFA juga memiliki konflik kepentingan dan bias agenda politik di dalamnya.Â
Pelaksanaan fun football match oleh instansi yang bersangkutan selepas tragedi membuktikan minimnya aksesi kemanusiaan dalam agenda FIFA di Indonesia. FIFA sendiri tidak memberikan pernyataan ataupun sikap tegas terhadap PSSI terkait peristiwa ini.Â
Memang FIFA bukan satu-satunya NGO di bidang olahraga sepak bola, karena terdapat organisasi seperti CONIFA yang mencakup anggota sepakbola dari non negara.Â
Namun, FIFA memiliki kedudukan legalitas yang lebih tinggi dan memiliki porsi kepentingan yang lebih besar dibandingkan CONIFA yang minim atensi internasional. Maka sudah selayaknya sebagai institusi yang paling berwenang terhadap kejadian ini, FIFA melalui PSSI memiliki tanggungjawab tertinggi dalam menyelesaikan pelanggaran kemanusiaan ini.
Tragedi Kanjuruhan; Bukti Nyata Kelalaian Pihak Berwenang
Konsep human security sebagai inti utama dari keamanan internasional telah diformulasikan dalam Human Development Report 1994 oleh United Nations Development Programme (UNDP).Â
Basis dari human security ialah melindungi manusia untuk mendapatkan hak mereka dan dari apa yang ditakutinya. Keamanan personal, menjadi salah satu bagian essensial dari human security, dimana manusia memerlukan perlindungan terhadap keamanan diri mereka masing-masing. Suporter, sebagai manusia memiliki hak untuk mendapatkan apa yang didapatkan dari penyelenggaraan liga, dan terlindungi dari ancaman mortalitas selama acara masih berlangsung.Â
Dan setelah tragedi Kanjuruhan terjadi, suporter juga berhak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan sesuai.Pada akhirnya, lambatnya penanganan kasus ini sebagai akibat pengaruh non-teknis telah merugikan para korban.
Ketidaktegasan negara dalam menangani masalah ini dikarenakan adanya konflik kepentingan di dalamnya. Sepakbola, sebagai olahraga paling bernilai ekonomi di dunia menyebabkan para pelaku industri sepakbola sebagai kelompok kepentingan dan diperhitungkan dalam dinamika politik.Â