Sektor keuangan rontok, fundamental ekonomi Indonesia mengalami gempuran hebat. Krisis moneter berubah menjadi krisis ekonomi dan ujungnya krisis kepercayaan, hingga jatuhnya era orde baru. Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun memimpin. Pembangunan yang telah dirintisnya seperti terlupa. Era reformasi menjadi antitesa Orde baru. Sayangnya, hal hal yang positif dari orde baru juga ikut ditinggalkan. Program pembangunan  yang telah direncanakan seperti terhenti.
Era reformasi memang merubah wajah Indonesia. Dari era sentralistik , dimana ‘Jakarta’ menjadi kekuatan utama . Lalu berubah menjadi de-sentralisasi melalui UU Otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang mengatur daerahnya sendiri . Kontrol kuat pemerintah pusat dikendurkan. Banyak wewenang  pusat diberikan kepada daerah.
Arah pembangunan berubah. Repelita dizaman orde baru hilang ditelan bumi. Berubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Turunannya menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana jangka pendek dalam implementasi RPJM. Sedang untuk jangka panjang ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Begitu juga dengan Bappenas. Otak dari rencana kebijakan pemerintah ini tak lagi sekuat zaman Orba. Tak lagi menjadi pimpinan didepan. Komando telah dirubah. Bappenas walau masih memiliki peran penting dan strategis tak lagi mendominasi seluruh aspek kebijakan pembangunan nasional. Â Pemerintah daerah yang punya wewenang alias otonomi memiliki kebijakan sendiri. Yang kadang tak sejalan dengan kebijakan nasional. Titik fokus yang dijalankan pemerintah pusat kadang berbeda tafsir ketika di daerah.
Apalagi tidak meratanya kemampuan daerah. Baik dari sisi kekuatan sumber daya alam, sumber daya manusia hingga kemampuan keuangan tiap tiap daerah. Inilah yang memicu disparitas atau kesenjangan antar daerah. Jawa dengan  luar jawa. Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur.
Bappenas di bawah Nakhoda Baru
Dalam acara tokoh bicara di gedung utama Bappenas lantai 2, Bambang P.S Brodjonegoro sebagai nakhoda baru memaparkan apa saja tugas dan tantangan yang dihadapi Bappenas kedepan. Sebagai akademisi , kemampuan Bambang P.S Brodjonegoro tidaklah diragukan lagi. Pria lulusan University Of Illinois untuk program Master dan  PhD ,Urban and Regional Planning ini memiliki backgroundpendidikan yang  sesuai.
Apalagi Bambang Brodjonegoro pernah menjadi  wakil menteri Keuangan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)  jilid 2 Lalu menjadi menteri Keuangan pada masa Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo  . Paling tidak hal fundamental tentang keuangan negara sebagai  bendahara negara sudah dikuasai dengan lengkap. Dua kementrian inilah, Kementrian PPN /Bappenas dan Kementrian Keuangan  yang merancang draf RAPBN setiap tahun.
Dalam pemaparannya, isu pertumbuhan nasional menjadi bagian bahasan yang dijelaskan Pria yang pernah menjadi Guru Besar di Fakultas Ilmu Ekonomi di bekas almamaternya Universitas Indonesia. Ditengah melambatnya pertumbuhan  ekonomi dunia dan anjloknya nilai minyak dunia dua tahun terakhir. Dalam kesempatan itu Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa angka pertumbuhan harus memiliki efek kesejahteraan nasional.  Menurut Bambang Brodjonegoro, angka pertumbuhan harus mencerminkan keberpihakan pada pertumbuhan inklusif dan berkeadilan.
Bukan hanya angka pertumbuhan yang tinggi namun sejauh mana angka pertumbuhan juga berkolerasi dengan :
- Penurunan angka pengangguran terbuka, ditengah bonus demografi . Indonesia seharusnya mendapat keuntungan besar atas  tingginya angka pekerja produktif.
- Menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi kantong kantong kemiskinan baik dikota maupun didesa , saat ini masih ada 28 juta orang yang hidup dibawah garis kemiskinan
- Mereduksi tingkat disparitas (ketimpangan) . Masih ada disparitas yang cukup mencolok antara Jawa dan luar Jawa.
- Menaikkan angka Indeks Pembangunan Nasional (IPM) . Indonesia harus terus berjuang untuk menaikkan angka IPM. Karena angka IPM Indonesia masih kalah dengan negara tetangga,
