Gedung Bappenas di Jalan Taman Suropati nomor 2 nampak megah berkelir putih bersih. Gedung bergaya Eropa (Belanda) ini memang dibangun di kawasan hunian Menteng. Tak Jauh dari gedung Bappenas hanya dipisahkan jalan terdapat rumah dinas wakil presiden RI . Kawasan menteng memang asri, teduh karena banyak di tumbuhi pohon pohon besar.
Senin (29/8) Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas bekerjasama dengan Kompasiana mengadakan acara Tokoh Bicara. Hadir sebagai pembicara utama Prof Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro Phd yang pada tanggal 28 Juli kemarin resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai mentri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus sebagai ketua Bappenas. Meninggalkan pos lamanya di lapangan Banteng sebagai mentri Keuangan.
Sebagian besar orang tahu peran Bappenas adalah menjadi otak dari lahirnya kebijakan strategis di zaman Orde baru . Ketika itu Para pemikir perencanaan pembangunan bekerja dalam tim yang solid. Mengelola rencana (blue print) jangka panjang hingga jangka pendek. Di gedung inilah terdapat banyak tokoh nasional yang pernah memimpin badan yang sangat dihormati ketika zaman orde baru berkuasa. Sejak zaman Widjojo Nitisastro hingga saat ini dipimpin Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro.
Walau sejatinya, para pemikir rencana pembangunan sudah ada sejak akhir tahun 50-an. Walau belum dalam satu institusi resmi negara. Para pemikir yang terdiri para ahli ekonomi ini sering bertemu mengadakan diskusi .Pembangunan dan modernisasi menjadi isu yang dibahas ketika itu.
Peran pemikir pembangunan ini menemui jalannya ketika orde baru muncul menggantikan orde lama. Keadaan ekonomi yang memprihatinkan. Hiper Inflasi mengungkung Indonesia. Hampir semua sektor mengalami kesulitan. Pembangunan Indonesia memang mangalami tekanan berat. Tingkat kemiskinan dan pengangguran masuk dalam kategori merah. Gonjang ganjing politik di zaman orde lama merupakan simpul yang menyebabkan ekonomi Indonesia morat marit.
Perpindahan kekuasaan yang terjadi ditahun 1967 memberikan semangat baru. Soeharto terpilih menjadi Presiden . Orde baru menjadi antitesa orde lama. Memulai pemerintahan dengan keadaan yang cukup memprihatinkan. Soeharto memimpikan memiliki pemikirpemikir ulung yang merencanakan pembangunan nasional. Maka dibentuklah sebuah badan yang merupakan otak (thingk tank) yang menjadi pola sentralistik pembangunan nasional.
Pada era itu Presiden Soeharto menaruh kepercayaan dan kekuasaan penuh terhadap Bappenas. Sentralistik pembangunan dimulai pada era tahun 70-an. Bila pemerintah pusat bilang A maka seluruh daerah harus sama A. Ada positif dan ada negatifnya. Pola pembangunan pada zaman orba lebih menitik beratkan pada pertumbuhan dan stabilisasi. Seluruh hal harus stabil , termasuk politik dan media massa.
Walau begitu Bappenas ketika itu dinilai berhasil menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menaikkan income nasional, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan tingkat buta huruf. Selain itu orde baru sedang menikmati booming minyak bumi. Torehan pendapatan minyak bumi melejit . Tak heran bila sektor migas menjadi penghasil pendapatan nasional nomor satu
Indonesia juga berhasil membangun industri. Iklim investasi berhasil menarik minat investor. Maka perusahaan dunia berlomba masuk ke Indonesia, industri elektronik, sepatu dan garmen menempati urutan pertama, Begitu juga perusahaan otomotif. Hebatnya, saat itu komoditas pertanian juga sedang melambung harganya dipasaran dunia. Cengkeh, Pala, Coklat,Kopi, karet dan banyak komoditas lainnya melejitkan orang kaya di daerah daerah. Banyak petani menjadi orang kaya baru.
Di zaman Orba , Bappenas menjadi panglima yang tampil didepan. Seluruh hasil kajiannya menjadi acuan penting yang harus diikuti. Tak heran bila Bappenas tampil trengginas. Kajiannya menjadi kebijakan resmi pemerintah . Masih ingat, Rencana Pembangunan Lima tahun (Repelita). Ada titik fokus pada setiap Repelita. Kalau dikaji dari Repelita satu hingga Repelita Lima akan terlihat perubahan pola pembangunana Indonesia dari negara agraris berubah menjadi negara industri. Tahapan rencananya sudah benar . Setelah 25 tahun maka akan masuk pada era tinggal landas.
Nah, inilah rencana jangka panjang 25 tahun. Bappenas sudah membuat blue print hingga jauh ke 25 tahun kedua. Sayangnya, ketika krisis Asia datang pada tahun 1998. Indonesia kembali ke basic. Kembali menjadi negara “miskin” dihantam badai krisis.
Sektor keuangan rontok, fundamental ekonomi Indonesia mengalami gempuran hebat. Krisis moneter berubah menjadi krisis ekonomi dan ujungnya krisis kepercayaan, hingga jatuhnya era orde baru. Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun memimpin. Pembangunan yang telah dirintisnya seperti terlupa. Era reformasi menjadi antitesa Orde baru. Sayangnya, hal hal yang positif dari orde baru juga ikut ditinggalkan. Program pembangunan yang telah direncanakan seperti terhenti.
Era reformasi memang merubah wajah Indonesia. Dari era sentralistik , dimana ‘Jakarta’ menjadi kekuatan utama . Lalu berubah menjadi de-sentralisasi melalui UU Otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang mengatur daerahnya sendiri . Kontrol kuat pemerintah pusat dikendurkan. Banyak wewenang pusat diberikan kepada daerah.
Arah pembangunan berubah. Repelita dizaman orde baru hilang ditelan bumi. Berubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Turunannya menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana jangka pendek dalam implementasi RPJM. Sedang untuk jangka panjang ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Begitu juga dengan Bappenas. Otak dari rencana kebijakan pemerintah ini tak lagi sekuat zaman Orba. Tak lagi menjadi pimpinan didepan. Komando telah dirubah. Bappenas walau masih memiliki peran penting dan strategis tak lagi mendominasi seluruh aspek kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah daerah yang punya wewenang alias otonomi memiliki kebijakan sendiri. Yang kadang tak sejalan dengan kebijakan nasional. Titik fokus yang dijalankan pemerintah pusat kadang berbeda tafsir ketika di daerah.
Apalagi tidak meratanya kemampuan daerah. Baik dari sisi kekuatan sumber daya alam, sumber daya manusia hingga kemampuan keuangan tiap tiap daerah. Inilah yang memicu disparitas atau kesenjangan antar daerah. Jawa dengan luar jawa. Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur.
Bappenas di bawah Nakhoda Baru
Dalam acara tokoh bicara di gedung utama Bappenas lantai 2, Bambang P.S Brodjonegoro sebagai nakhoda baru memaparkan apa saja tugas dan tantangan yang dihadapi Bappenas kedepan. Sebagai akademisi , kemampuan Bambang P.S Brodjonegoro tidaklah diragukan lagi. Pria lulusan University Of Illinois untuk program Master dan PhD ,Urban and Regional Planning ini memiliki backgroundpendidikan yang sesuai.
Apalagi Bambang Brodjonegoro pernah menjadi wakil menteri Keuangan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2 Lalu menjadi menteri Keuangan pada masa Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo . Paling tidak hal fundamental tentang keuangan negara sebagai bendahara negara sudah dikuasai dengan lengkap. Dua kementrian inilah, Kementrian PPN /Bappenas dan Kementrian Keuangan yang merancang draf RAPBN setiap tahun.
Dalam pemaparannya, isu pertumbuhan nasional menjadi bagian bahasan yang dijelaskan Pria yang pernah menjadi Guru Besar di Fakultas Ilmu Ekonomi di bekas almamaternya Universitas Indonesia. Ditengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan anjloknya nilai minyak dunia dua tahun terakhir. Dalam kesempatan itu Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa angka pertumbuhan harus memiliki efek kesejahteraan nasional. Menurut Bambang Brodjonegoro, angka pertumbuhan harus mencerminkan keberpihakan pada pertumbuhan inklusif dan berkeadilan.
Bukan hanya angka pertumbuhan yang tinggi namun sejauh mana angka pertumbuhan juga berkolerasi dengan :
- Penurunan angka pengangguran terbuka, ditengah bonus demografi . Indonesia seharusnya mendapat keuntungan besar atas tingginya angka pekerja produktif.
- Menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi kantong kantong kemiskinan baik dikota maupun didesa , saat ini masih ada 28 juta orang yang hidup dibawah garis kemiskinan
- Mereduksi tingkat disparitas (ketimpangan) . Masih ada disparitas yang cukup mencolok antara Jawa dan luar Jawa.
- Menaikkan angka Indeks Pembangunan Nasional (IPM) . Indonesia harus terus berjuang untuk menaikkan angka IPM. Karena angka IPM Indonesia masih kalah dengan negara tetangga,
Dalam acara tokoh bicara, ada 3 hal penting yang disampaikan Bambang Brodjonegoro
- Bappenas harus bisa melihat pembangunan secara holistik , tidak parsial. Bahwa masa kekuasaan Presiden adalah lima tahun. Namun Bappenas harus mampu merencanakan pembangunan dalam jangka panjang. Sangat tidak produktif bila Bappenas hanya fokus dalam perencanaan selama lima tahun. Karena pembangunan harus berkelanjutan yang tidak terputus.
- Bappenas harus bisa memberikan prioritas kerja. Ini penting karena tidak semua kerja bisa dilakukan bersamaan. Harus bisa memilih mana prioritas yang harus jadi fokus kerja yang harus diselesaikan dengan sempurna.
- Harus mampu bekerja lintas sektor, bekerjasama dengan badan/lembaga/institusi lainnya. Melepaskan ego sektor yang bisa menyandera kerja pembangunan.
Lebih dari 40 menit Bambang Brodjonegoro memaparkan visi dan misinya memimpin Bappenas. Badan yang punya peran strategis ini akan menjadi mercusuar bagi perjalanan pembangunan bangsa. Banyak hal yang disinggung. Terutama masalah industrialisasi , menurut Pria yang lahir 3 Oktober 1966 ini. Indonesia tidak boleh lagi hanya tergantung dengan komoditas .
Karena komoditas memiliki kelemahan, yaitu nilai yang fluktuatif. Naik turun dipengaruhi nilai pasar dunia. Bambang Brodjonegoro mencontohkan nilai minyak bumi yang terus melemah. Atau beberapa komoditas pertanian dan perkebunan yang juga melemah nilainya.
Bambang Brodjonegoro mencontohkan negara Korea Selatan, pada tahun 50-an. Korea jauh lebih miskin dari Indonesia. Namun Korea berhasil merubah negerinya menjadi negara industri terkemuka dunia . Kerja kerasnya , melakukan riset dan pengembangan yang tiada henti .Hari ini kita menyaksikan Korea Selatan menjadi negara besar dan maju. Memiliki produk industri yang telah menjelajah dunia. Bahkan Korea Selatan mampu mengungguli Jepang di beberapa produk.
Indonesia memang terlambat namun masih ada kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Indonesia saat ini terus memperkuat sektor industrinya terutama industri kreatif . Gejala industri kreatif mulai mewabah anak anak muda Indonesia. Pertumbuhannya mulai menggeliat. Entrepreneur muda terus tumbuh.
Sektor Informal Harus Didorong Menjadi Sektor Formal
Hal yang cukup baru saya dengar adalah perlunya sektor informal mejadi sektor formal. Artinya ketika sektor informal menggeliat dan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan maka harus didorong menjadi sektor formal. Begitu yang diterangkan Bambang Brodjonegoro
Melihat perkembangan sektor informal di Amerika Serikat yang terus mengalami pertumbuhan, setelah sektor informal maju maka sektor tersebut merubah diri menjadi sektor formal yang memiliki legalitas . Hal inilah yang ingin ditiru Indonesia
Kaitannya karena ketika sektor informal menjadi sektor formal maka negara akan mendapatkan pajak dan retribusi dari sektor formal.
Persentase pengenaan pajak di negara negara maju seperti Perancis, Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya pada sektor formal juga terhadap orang pribadi sangatlah tinggi. Hal ini dimungkinkan karena tingkat kesadaran dan juga tingkat kesejahteraan sudah dalam posisi baik. Namun imbal baliknya, negara memberikan layanan prima kepada rakyatnya. Pendidikan , kesehatan dan infrastruktur diberikan secara maksimal.
Bahkan negara memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyatnya. Tidak ada orang yang kelaparan atau hidup terlunta lunta tak memiliki makanan atau tempat tinggal.
Menurut Bambang Brodjonegoro, Indonesia harus mendorong warganya menjadi pengusaha atau entreprenuer yang tangguh. Seperti digambarkan tingkat kesejahteraan negara bisa dicapai dengan membangun pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Maka wajar bila negara menerapkan bantuan langsung tunai terhadap strata masyarakat yang hidup disekitar garis kemiskinan . Maka program Pemberdayaan Keluarga Harapan (PKH) yang diinisiasi pemerintah melalui Kementrian sosial memang memberikan uang tunai untuk pemberdayaan.
Banyak hal yang dipaparkan Bambang Brodjonegoro. Termasuk ketika termin tanya jawab dibuka. Awalnya hanya untuk 3 orang penanya. Namun ditambah menjadi lima pertanyaan. Saya sendiri sudah berusaha mengacungkan tangan. Sayang, pak mentri tak melihat tangan saya.
Lima kompasianer yang mendapatkan kesempatan , menanyakan seputar kerja dan tugas Bappenas. Namun ada juga kompasianer yang mempertanyakan peran Bappeda, hal ini ditanyakan Kompasianer Muhammad Syukri asal Takengon, Aceh dan Perlunya adanya Musrembang yang inovatif ditanyakan Kompasianer Tamita Wibisono .
Acara yang di pandu Liviana Cherlisa, News Anchor Kompas TV berjalan seru dan interaktif. Acara yang dihadiri 50 Kompasianer ini diakhiri dengan sesi foto bersama. Selain itu diserahkan juga plakat dari Kompasiana yang diberikan Mas Isjet kepada Bambang Brodjonegoro.
Gagal Merencanakan , Merencanakan Kegagalan
Bila saat ini kita melihat negara negara maju yang punya angka perkapita tinggi, tingkat pendidikan dan kesehatannya yang sangat baik. Infrastruktur yang lengkap dan kemegahan kota yang membuat kagum.
Sejatinya, semuanya diproses dalam jangka panjang. Negara negara yang berhasil masuk dalam lingkar negara maju dan sejahtera melalui proses perencanaan pembangunan yang mumpuni. Dibuat melalui kajian dan riset yang panjang. Lalu diimplementasikan dalam prioritas kerja yang ajeg. Seluruh elemen negara mengerjakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Ganti rezim tak merubah apa yang telah direncanakan.
Jepang, Korea, Taiwan dan Singapura merupakan negara yang secara sumber daya alam tidaklah sekaya Indonesia. Namun kekuatan sumber daya manusia yang terus digenjot. Rencana pembangunan yang dibuat berhasil membuat negara negara ini muncul sebagai negara dengan tingkat kesejahteraan yang sangat baik.
Blue print pembangunan dibuat untuk 25 hingga 50 tahun kedepan. Jepang maju saat ini buah dari perencanaan panjang. Korea bisa menjadi macan Asia karena bekerja sesuai rencana yang dibuatnya sendiri puluhan tahun yang lalu.
Indonesia harus memiliki sebuah blue print pembangunan yang baik, implementasi yang menyeluruh dan didukung oleh seluruh stake holder. Dievaluasi dan dikawal oleh institusi yang kompeten.
Saat ini Indonesia sudah berhasil membangun ekonominya, masuk dalam negara G-20. Memiliki pertumbuhan tinggi. Bahkan Indonesia berada diantara negara yang tumbuh secara luarbiasa. Angka income perkapita naik secara signifikan. Kelas menengah Indonesia tumbuh secara positif, menempati porsi terbesar.
Walau Bambang Brodjonegoro mengingatkan , Indonesia harus keluar dari perangkap negara Low Middle Class. Karena bisa jadi Indonesia hanya berpuas diri berada pada negara Low Middle. Hal ini harus dicarikan solusi. Indonesia harus naik menuju High Middle Class. Dimana kelas menengah memiliki pendapatan yang tinggi sehingga akan menjadi mayoritas struktur penduduk Indonesia secara keseluruhan.
Nah, hal ini berkaitan juga dengan pemerataan dan keadilan. Pertumbuhan nasional harus juga dinikmati seluruh elemen bangsa. Pertumbuhan yang merata akan membuat kesejahteraan secara nasional diraih. Pergerakan urbanisasi , dimana penduduk desa berbondong bondong ke kota besar bisa dikurangi . Indonesia yang pada pemerintah Presiden Joko Widodo ini memprioritaskan: Membangun Indonesia dari Pinggir. Membangun infrastruktur di luar jawa, menggelontorkan dana pembangunan hingga ke Indonesia timur dalam jumlah besar.
Harapannya, rencana pembangunan yang digagas Bappenas bisa menjadi petunjuk jalan. Seperti mercusuar yang akan memberikan cahaya bagi arah pembangunan. Perlu kerja keras, kerja nyata dan juga kerja cerdas dari seluruh elemen bangsa. Karena kesejahteraan adalah hak dari seluruh rakyat Indonesia.
Ayo kerja nyata, Berani berubah . Demi Indonesia Sejahtera.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
