Mohon tunggu...
Rullysyah
Rullysyah Mohon Tunggu... Wiraswasta - Penulis

Belajar dan Berbagi

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Rezim Jokowi yang Semakin Lama Semakin Ambyar

23 Februari 2020   07:15 Diperbarui: 23 Februari 2020   07:17 3274
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ini adalah opini pribadi  saja.  Hanya sebuah analisa dari Pengamat Politik Amatir non Partisan saja. Tidak perlu ditanggapi serius.

Kembali ke kata Ambyar sebagai  istilah popular saat ini. secara kamus pribadi menurut saya, Ambyar itu artinya Berantakan.  Ya begitulah, yang terlihat oleh saya secara pribadi pemerintahan Jokowi  lambat laun mengarah kesana.  Coba simak yang berikut :

Yang pertama adalah KPK.

Semakin hari semakin banyak kita dipertontonkan dengan Dagelan demi Dagelan yang dilakukan Pimpinan KPK (yang terpilih oleh DPR era Jokowi). Begitu 1 bulan mulai bekerja sudah terjadi berkali-kali kontroversi. Mulai dari Kasus Harun Masiku, lenyapnya Tersangka mantan Sekretasri MA hingga yang terakhir diberhentikannya  36 Kasus Hukum  yang ada di KPK. Saya malah yakin besok-besok akan semakin banyak kontroversi yang dilakukan pimpinan KPK yang ada.

Flashback sebentar, tentu kita masih ingat Proses Penggolan UU KPK yang baru ini yang sudah menimbulkan gelombang demo mahasiswa dan korban berjatuhan.  Jokowi yang sempat berjanji akan mempertimbangkan Perppu UU KPK ternyata hanya PHP saja.  Tidak jelas sama sekali apa yang sudah dipertimbangkan oleh Presiden kita ini terhadap UU KPK yang sudah tidak terhitung banyaknya diprotes dan dikritik berbagai pihak.

UU KPK yang baru yang sudah berlaku memang membuktikan bahwa sekali lagi terbukti bahwa Pemerintahan Jokowi memang tidak bisa dikritik rakyat.  Tidak ada artinya kritik dari tokoh dan rakyat, begitu juga dengan demo mahasiswa.  Rakyat harus menerima apapun yang sudah ditetapkan Pemerintah yang sah.  (Jadi mulai mirip-mirip Orde Baru).

Yang Kedua tentang 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf . 

 Ternyata 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf  sepi dari prestasi tapi heboh dengan manuver-manuver para menteri yang ada maupun pejabat tinggi yang ada. Menteri Agama beberapa kali kontroversi, Menteri Pendidikan juga begitu, Menkumham juga sama, dan menteri lainnya hingga Kepala BPIP.  Semuanya heboh dengan pernyataan-pernyatan public yang dangkal  tapi sepi dari gebrakan sebagai pejabat yang seharusnya mulai bekerja dengan baik. 

Dalam 100 hari bisa dikatakan hanya  Menteri BUMN , Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan yang terlihat sibuk bekerja sementara yang lain terkesan ogah/ belum bergerak dan lainnya lagi malah sibuk bikin kehebohan. Sudah ambyar belum, saya tidak tahu.

Yang Ketiga munculnya Kasus-kasus Big  Korupsi

Awal tahun 2020, 2 bulan setelah Jokowi dilantik, menyeruaklah  kasus Jiwasraya dan Kasus Asabri. Kerugian negara melebihi kerugian negara atas kasus BLBI.  Ternyata selama beberapa tahun terakhir  mulai dari Ambyarnya BPJS  hingga  banyaknya BUMN-BUMN  terancam bangkrut itu belum cukup sehingga munculah Kasus Jiwasraya dan Asabri.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun