Yang saya amati belum bermain dua kaki hanyalah Gerindra. PDIP meskipun 10 tahun jadi Oposisi tetapi di Parlemen mereka bermain dua kaki. Sementara untuk Nasdem dan Hanura karena Partai baru saya belum bisa menyimpulkan. Tetapi karena hanya bajunya yang baru  tapi orangnya lama ( Surya paloh, Wiranto, OSO dan lainnya) kemungkinan besar juga akan begitu.
Sekali lagi berpolitik dengan cara  seperti itu bukanlah  Dosa dan sangat wajar. Makanya dikenal istilah dalam politik tiada kawan yang abadi.
Sebenarnya Posisi JK di Pilpres 2019 Ada Dimana?  Mengapa Belakangan ini Sering  Mmbela Prabowo?
Secara resmi  Nama Wapres JK ada di Tim Kampanye Nasional Jokowi (TKN-Jokowi) sebagai Ketua Dewan Pengarah. Disitu  saja sudah terlihat posisi JK sebenarnya.  Pun dalam berbagai acara tidak resmi JK sering secara tersirat mengarahkan masyarakat mencermati prestasi Jokowi.
Bahkan terkait Ahok bergabung PDIP, JK Â meminta agar Ahok tidak masuk di TKN Jokowi karena kuatir masih banyak umat islam yang tidak simpati dengan Ahok terkait kasus Al-Maida. JK kuatir suara Jokowi-Maruf akan tergerus. Saran JK akhirnya dituruti PDIP.
Tapi anehnya dalam minggu-minggu teakhir JK seperti bermain dua kaki.
Ketika Prabowo menuduh ada kebocoran anggaran di pemerintahan Jokowi, Jokowi langsung membantahnya dan meminta Prabowo menjelaskan dimana kebocorannya. Â Tapi di sisi lain secara mengejutkan JK malah membenarkan tuduhan Prabowo. Â JK mengakui memang terdapat sejumlah kebocorang anggaran pemerintah yang menurutnya hanya di kisaran 2,5%. Â Meskipun demikian banyak orang yang akhirnya bingung kenapa JK terkesan lebih membela Prabowo.
Dan yang kemarin  terjadi, terkait serangan Jokowi kepada  Prabowo di acara Debat Capres dimana Jokowi mempermasalahkan lahan 220 ribu Ha di Kaltim dan 120 rb Ha di Aceh yang dimiliki perusahan Prabowo, sungguh mengejutkan ternyata JK terkesan membela Prabowo.
Dari berita di Detiknews saya kutip pernyataan Jk yang terkesan membela Prabowo.
"Bahwa Pak Prabowo menguasai(lahan tersebut), tapi sesuai UU, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," terang JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).
JK pun bercerita bahwa pada saat itu Perusahaan yang menguasai lahan sedang terkena Kredit Macet dan statusnya ada di BPPN (Badan Penyehatan  Perbankan Nasional) dimana akhirnya Prabowo membeli perusahaan tersebut dengan harga  USD  150 Juta. JK juga membenarkan daripada dikuasai pihak asing lebih baik dikuasai anak bangsa sendiri.
