Padahal tunjangan kinerja yang diterima pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah yang terbesar di antara jajaran kementerian lainnya.
Untuk jabatan level tertinggi, selain menteri di lembaga setingkat kementerian, misalnya Direktur Jenderal Pajak atau eselon 1 tunjangan kinerjanya adalah Rp 117,38 juta. Penetapan itu didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 tahun 2015. Perpres ini juga menetapkan tunjangan kinerja terendah di Direktorat Jenderal Pajak adalah Rp 5,4 juta.
Jelas, dugaan suap yang diterima petinggi Kementerian Keuangan yang kini sedang didalami KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) itu keterlaluan jika DJP tidak merasa malu.
Sri Mulyani Indrawati selaku bos di DJP ini juga mestinya merasa malu apa yang dilakukan bawahannya itu jika terbukti benar.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa (2/3/2021) membenarkan jika pihaknya kini tengah melakukan penyelidikan dan mencari alat bukti. "Ini yang sedang kita lakukan," kata Alexander.
Benar dugaan Anda, ini adalah perkara suap yang diberikan perusahaan kepada petinggi pajak agar pembayaran kewajiban pajaknya direndahkan dari semestinya.
"Nilai suapnya tidak tanggung-tanggung, mencapai puluhan miliar," kata Marwata.
Sebagai perbandingan, jika suapnya puluhan miliar, tentu besarnya pajak yang dilibatkan atau kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan itu sangat besar.Â
Dalam langkahnya menyelidiki kasus ini, KPK mengakui sudah berkoordinasi dengan antara lain Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan agar sinergi.
Dalam hal ini KPK akan meminta Dirjen Pajak dan Irjen Kemenkeu untuk menghitung ulang apakah jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan semestinya menurut peraturan. Dari situ, KPK menjalankan langkah selanjutnya. Menggeledah dan mencari alat bukti. Lalu menetapkan dan menangkap siapa-siapa saja yang terlibat.
Melansir dari tempo.co, perusahaan yang memberikan suap kepada petinggi pajak itu salah satunya perusahaan batu bara dan diketahui beroperasi di wilayah sebelah selatan Pulau Kalimantan.
Perusahaan batu bara milik bos besar tingkat nasional ini tergabung ke dalam grup usaha yang bergerak di berbagai bidang.
Benar adanya apa yang dikatakan Alexander Marwata di atas, nilai suapnya mencapai puluhan miliar rupiah.
Tahun fiskal 2016 seharusnya jumlah kurang pajak perusahaan adalah Rp 91 miliar. Tetapi dalam Nilai Surat Ketetapan pajak dicantumkan Rp 70 miliar saja.
Tahun fiskal berikutnya, 2017, petinggi pajak yang berwewenang menetapkan kelebihan bayar pajak perusahaan sebesar Rp 59 miliar, padahal seharusnya cuma Rp 27 miliar.
"Jika memang ada kekurangan pajak maka sejatinya ada denda 200%," jelas Alexander.
Bos pajak ini patut diacungi jempol karena Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan bergerak cepat.Â
Dengan didampingi para pejabat yang terkait di Kemenkeu, di antaranya Stafsus Menkeu, Irjen Kemenkeu, Dirjen Pajak, dan petinggi Kementerian Keuangan lainnya, Menkeu Sri Mulyani langsung menggelar jumpa pers pada Rabu (3/3/2021) di Jakarta.
Menkeu mengatakan dia sudah membebastugaskan oknum anak buahnya yang kini tengah dijadikan tersangka oleh KPK.
"Jelas ini sangat melukai jajaran Keuangan, penerimaan pajak adalah tulang punggung negara" kata Sri Mulyani.
Mengapa kasus ini sampai terjadi, padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah berkali-kali menghimbau jajarannya untuk bersikap jujur dalam melaksanakan tugasnya.
Selama ini penghasilan yang diperoleh PNS Direktorat Jenderal Pajak ini sangat besar. Bahkan terbesar di direktorat lainnya di Kementerian Keuangan dan Kementerian lainnya.
