Umat Tionghoa di Indonesia harus berterimakasih kepada sejarah masa lalu. Bagaimana nasibnya jika KH Abdurrahman Wahid tidak menjadi bagian dari sejarah pemerintahan di Indonesia?
KH Abdurrahman Wahid yang ingin disapa Gus Dur saja, muncul ke permukaan. Beliau terpilih menjadi orang nomor satu di republik ini. Menggantikan presiden sebelumnya BJ Habibie, Abdurachman Wahid terpilih menjadi presiden RI yang ke 4.
Beliau memerintah negeri kurun 20 Oktober 1999-23 Juli 2001. Namun dalam masa kepemimpinannya itu, ada kabar istimewa bagi etnis Tionghoa di Indonesia.
Gus Dur mengeluarkan instruksi Hari Raya Imlek dijadikan sebagai hari libur nasional di negara kita. Entah di negara lain, selain Cina , apakah Tahun Baru Cina itu hari libur nasional?
Melalui Keppres Nomor 9 tahun 2001, Gus Dur mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 produk Soeharto. Keppres Gus Dur itu membebaskan kembali etnis Tionghoa untuk merayakan kebudayaannya.
Sebelumnya, begitu republik ini beralih ke Orde Baru pimpinan Soeharto, segala macam kegiatan, perayaan, tulisan Cina dan kebudayaan Tionghoa lainnya dilarang dimainkan secara terbuka di keramaian.
Segala macam nama, orang, toko, dan perdagangan lainnya harus diganti ke dalam Bahasa Indonesia, tidak boleh berbau Tionghoa.
Soeharto menerbitkan Inpres Nomor 14 Tahun 1967 yang pada intinya melarang segala sesuatu kegiatan, nama dalam bahasa Cina. Boleh dirayakan namun sangat terbatas.
Beberapa pengamat mengatakan Inpres tersebut dikeluarkan karena Soeharto menganggap kebebasan merayakan kebudayaan Cina mempengaruhi munculnya komunis di Indonesia.Â
Pada 30 September 1965 merupakan masa paling kelam dalam sejarah Indonesia sepanjang masa. PKI memberontak dan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Banyak korban jiwa dari para pahlawan revolusi.
PKI identik dengan komunis, dimana Cina adalah biangnya faham tersebut. Jadi dengan pelarangan tersebut, dimaksudkan faham komunisme dihadang, dan diharapkan tidak mempan lagi di Indonesia.
