Tidak hanya sampai di situ, Poyuono juga mengatakan Gerindra harus mengajak partai-partai lainnya untuk mendesak wakil-wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta agar segera mengaudit keuangan Pemprov DKI Jakarta.
"Harus diaudit agar rakyat tahu buat apa saja pengeluaran keuangan itu digunakan," katanya.
Mengapa Poyouno berkata begitu?
Kini ramai di media online perihal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menarik rem darurat, yaitu kembali menerapkan ke pengaturan PSBB yang ketat (mulai Senin, 14 September 2020).
Dalam pidatonya di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9/2020) Anies mengatakan di hadapan para awak media bahwa rem darurat harus ditarik sesegera mungkin, artinya mengembalikan ke masa awal PSBB, bukan lagi masa transisi, tetapi kembali melakukan PSBB.
Dari angka-angka, Anies mengatakan situasi Jakarta kini sudah sangat mengkhawatirkan. Tren kasus bukannya menurun, tetapi terus menaik ke rerata 800-1000 kasus per harinya.
Alasan lain dikemukakannya bahwa tingkat hunian rumah sakit yang menampung pasien Covid-19 di sekitar wilayah Jakarta sudah mencapai 77%.
Ditambah lagi, batas aman WHO 5 persen untuk positive rate mingguan sudah jauh terlampaui. Positive rate mingguan di Jakarta sudah di atas 10 persen.
Pemprov DKI Jakarta sudah menambah sekitar 4.800 tempat tidur untuk pasien Covid-19. Penambahan sejumlah itu hanya mampu menampung pasien paling tidak hingga medio Oktober 2020 mendatang.
"Jika tidak ada pembatasan maka dalam satu bulan rumah sakit akan penuh. Pasien dengan gejala berat butuh ICU. Situasi sangat sulit," kata Anies.
Dalam wacana penerapan kembali PSBB mulai Senin (14/9/2020) nanti Anies akan melarang restoran atau rumah makan untuk menerima pengunjung untuk dine in (makan di tempat).
